Hal pertama yang dilakukan adalah konsolidasi terkait pengelolaan TNK berbasis riset ilmiah yang dilakukan oleh para ahli konservasi serta penetapan tarif masuk TNK.
Keputusan pembatasan kunjungan dan penetapan tarif ini mendapat reaksi masyarakat secara luas.
Namun hiruk pikuk tersebut seakan melupakan sukses besar pemerintah provinsi NTT yang berhasil melobi pemerintah pusat untuk bersama sama mengelola TNK.
Terkait hal itu, Fraksi Nasdem DPRD NTT menilai sebagai ruang dinamika dalam proses tata kelola pemerintahan. Ketua Fraksi Nasdem DPRD NTT, Alex Ofong mengatakan harus ada pencerahan terhadap dinamika yang berkembang saat ini terkait pengelolaan TNK.
Ia menjelaskan, dalam kurun waktu yang sangat lama, Pengelolaan TNK menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui KLHK dan hasilnya lebih banyak dinikmati oleh pusat. Namun hal berbanding terbalik ketika Viktor Bungtilu Laiskodat menjadi Gubernur NTT.
Gubernur Viktor sukses melobi pemerintah pusat untuk mengelola TNK. Setelah mendapat limpahan kewenangan dari Pempus untuk Mengelola TNK, Viktor berhasil meyakinkan pusat untuk menunjuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pelaksana.
“Bagi kami hal itu adalah sebuah Keberhasilan yang harus diapresiasi. Fraksi Nasdem memberi apresiasi atas perjuangan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dengan meminta pemerintah pusat untuk secara bersama-sama mengelola Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat. Hasilnya kita sudah nikmati hari ini. Selama ini barangnya ada di kita, tapi karena hanya dikelola oleh pemerintah pusat, maka hasilnya hanya dinikmati oleh pusat,” ujarnya.
