Momentum tersebut berlangsung bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT (KR-BNN), memperkuat pesan bahwa sinergi antarwilayah bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan nyata dalam membangun kawasan yang damai dan berkeadilan.
Bagi kedua pemerintah daerah, komitmen ini bukan hanya dokumen administratif. Ia menjadi simbol tanggung jawab moral untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang rukun, aman, dan saling menghargai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Melalui kesepakatan ini, Bali dan NTT sepakat membuka ruang dialog yang lebih inklusif. Komunikasi budaya diperkuat agar perbedaan tidak menjadi sekat, melainkan jembatan untuk saling memahami.
Dalam sambutannya Gubernur Melky berharap, Setiap persoalan sosial diupayakan diselesaikan melalui musyawarah, dialog, dan mediasi dengan melibatkan tokoh adat serta unsur pemerintah.
Perhatian juga diberikan kepada warga pra-migrasi. Pembinaan tentang adat istiadat, etika sosial, serta norma hukum di daerah tujuan menjadi bagian penting agar setiap warga dapat beradaptasi dengan baik. Tertib administrasi kependudukan pun dipastikan demi menjamin perlindungan sosial yang layak.
Di sisi lain, kedua pemerintah menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil dan proporsional. Setiap persoalan hukum diselesaikan tanpa diskriminasi, tanpa stigma, dan tanpa generalisasi terhadap kelompok tertentu.
