Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, tegas Hengky, penguatan rantai pasok bukan sekadar persoalan pengadaan barang, tetapi menyangkut kemampuan pemerintah dalam merencanakan kebutuhan, mengawasi persediaan, dan memastikan distribusi berjalan tepat waktu.
Prof. Budi Setiyono menekankan pentingnya pengelolaan stok dan proyeksi anggaran pengadaan alat dan obat kontrasepsi untuk tahun anggaran mendatang.
Perencanaan tersebut perlu didukung sistem informasi yang terintegrasi agar kebutuhan setiap fasilitas kesehatan dapat dipantau secara akurat.
Dua aplikasi, yakni Sika dan Sifika, menjadi instrumen pendukung pengelolaan persediaan dan pelaporan. Melalui sistem tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperoleh data yang lebih akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.
Fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk klinik swasta dan praktik bidan mandiri, juga didorong tertib melaporkan kondisi stok serta insiden pelayanan. Keterlibatan seluruh penyedia layanan diperlukan agar pemantauan kebutuhan kontrasepsi tidak hanya bergantung pada fasilitas kesehatan pemerintah.
Selain itu, direncanakan pelaksanaan roll-out dashboard Sifika secara berkala untuk mendukung pemantauan rantai pasok setiap bulan. Sistem ini diharapkan membantu mendeteksi lebih awal potensi kekurangan persediaan.
Penguatan operasional gudang alat dan obat kontrasepsi di tingkat kabupaten/kota turut menjadi perhatian, termasuk penanganan persediaan yang telah melewati masa kedaluwarsa agar pengelolaan logistik lebih tertib dan akuntabel.
