Ia mengatakan, kegiatan ini tidak semata-mata mengukur capaian indikator maupun pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menjadi momentum refleksi terhadap sejauh mana teknologi telah dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Dalam perspektif reformasi birokrasi sebuah pemerintahan, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun atau sistem elektronik yang digunakan. Hal yang lebih mendasar adalah kemampuan pemerintah mengintegrasikan berbagai sistem agar masyarakat benar-benar merasakan kemudahan dan manfaatnya.
Jonard berharap proses visitasi dan evaluasi berlangsung secara objektif, terbuka, serta konstruktif. Catatan, masukan, dan rekomendasi dari tim evaluator diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan digital ke depan.
Ia juga mengakui, perjalanan menuju pemerintahan digital yang terpadu masih menghadapi berbagai tantangan. Persoalan tata kelola, integrasi sistem dan aplikasi, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi, hingga peningkatan mutu pelayanan digital masih membutuhkan perhatian serius.
Tantangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan hanya dengan menghadirkan perangkat teknologi. Dibutuhkan perubahan pola kerja birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta koordinasi antarlembaga agar sistem yang dibangun tidak berjalan sendiri-sendiri.
Lebih dari itu, kegiatan visitasi ini diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik antarpemerintah daerah. Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada penilaian terhadap capaian masing-masing daerah, tetapi berkembang menjadi proses pembelajaran bersama untuk memperkuat kapasitas Pemerintahan Digital di NTT.
