Berdasarkan keterangan seorang warga lokal yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada awak media citra-news.com, Selasa (10/11/2026), estimasi alokasi anggaran untuk pekerjaan permanen Jembatan Wae Pesi dan penanganan longsoran di STA 29+900 disebut-sebut berkisar Rp200 miliar.
Pekerjaan tersebut dikaitkan dengan PT Brantas Abipraya. Warga tersebut menyampaikan dugaan serius terkait pengelolaan anggaran proyek.
Menurutnya, besarnya nilai pekerjaan harus diimbangi dengan keterbukaan informasi mengenai nilai kontrak, ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, serta jangka waktu pelaksanaan.
“Kuat dugaan dana ratusan miliar untuk pekerjaan Jembatan Wae Pesi berpotensi menjadi sarang korupsi jika tidak diawasi secara transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut merupakan dugaan dan pandangan warga yang masih membutuhkan pembuktian. Namun, substansi persoalan yang disampaikan patut menjadi perhatian, terutama menyangkut keterbukaan penggunaan uang negara dalam proyek infrastruktur strategis yang langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
Sorotan lainnya tertuju pada belum terbukanya informasi mengenai rincian nilai kontrak pekerjaan kepada publik. Padahal, proyek yang menggunakan dana APBN dengan nilai ratusan miliar rupiah semestinya menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Persoalan semakin mengemuka ketika masyarakat membandingkan besarnya kebutuhan penanganan infrastruktur dengan anggaran pemeliharaan rutin tahun 2026 pada ruas Ruteng–Reo–Pelabuhan Kedindi yang disebut mencapai Rp33 miliar.
Perbandingan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proporsi anggaran, prioritas pekerjaan, serta efektivitas pemeliharaan infrastruktur jalan nasional di kawasan tersebut.
Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah informasi mengenai papan proyek. Menurut keterangan warga, papan informasi pekerjaan belum menampilkan secara jelas besaran nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan.
