MERENDAHKAN Hak DPR Dibalik PERGESERAN Siluman APBD

Foto : Illustrasi RENY Marlina Un, SE, MM usai dilantik menjadi anggota DPRD NTT Antarwaktu di Gedung DPRD Provinsi NTT. Doc. CNC/marthen radja.

Pembangunan Ruas Jalan Bokong Lelogama, salah satu item proyek yang disinyalir sarat dengan ‘Pergeseran Siluman’ terhadap APBD 2019. Fenomena ini oleh FPD menganggapnya sebagai bentuk pelecehan terhadap hak budgeting DPRD Provinsi NTT? Berikut nukilannya…

Citra-News.Com, KUPANG – FRAKSI Partai Demokrat (FPD) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang upaya Gubernur NTT untuk menggeser proyek atau kegiatan saja, sudah merupakan pelanggaran Perda yang serius. Apalagi pergeseran siluman yang mengubah program/kegiatan yang dibiayai APBD dan atau ditetapkan melalui prosedur yang benar adalah pelanggaran tatakelola keuangan pemerintahan yang sangat serius dan harus dihentikan.

Pasalnya, kita mengelola dan bertanggungjawab rakyat. Bukan keuangan perusahaan atau keuangan pribadi. Oleh karena itu dimata FPD pelanggaran ini sekaligus juga menggambarkan rendahnya hubungan kemitraan eksekutif terhadap hak budgeting DPRD yang merupakan perintah Undang Undang.

Demikian disampaikan Juru Bicara, RENI Marlina Un, SE, M  dalam Pemandangan Umum Atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018, pada Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan II DPRD Provinsi NTT tahun 2019, di Ruang Kelimutu Gedung DPRD NTT, Kupang, Selasa 11 Mei 2019.

Menyoroti fenomena pergeseran siluman terhadap pembiayaan APBD tahun 2019 ini, awak media Portal Berita  citra-news.com mengutip sejumlah catatan kritis dan menjadi pandangan politik FPD  (Fraksi Partai Demokrat).

Foto : Juru Bicara Reni Marlina di podium membacakan Pemandangan Umum FPD di Ruang Kelimutu Gedung DPRD NTT, bilangan Jalan El Tari Kota Kupang, Selasa 11 Mei 2019. Doc. CNC/marthen radja.

Diantaranya, FPD meminta penjelasan Gubernur VIKTOR Bungtilu Laiskodat terhadap pergeseran anggaran sebesar Rp 60 Miliar lebih  bagi sejumlah item program maupun proyek pembangunan yang TIDAK melalui pembahasan bersama DPRD. Bahkan kabarnya sudah melalui proses tender dan sedang dikerjakan.

Hal ini terjadi antara lain, pertama, Alokasi anggaran untuk segmen pembangunan ruas Jalan Provinsi di Selatan Kabupaten Sumba Timur  yang telah disepakati di Badan Anggaran (Banggar) Eksekutif dan Legislatif sebesar Rp 74 Miliar lebih. namun pada Perda APBD berubah berkurang (turun) menjadi Rp 46 Miliar.

Kedua, Hal yang berbeda justeru pada segmen pembangunan ruas jalan Bokong-Lelogama Kabupaten Kupang yang disepakati sebesar Rp 155 Miliar lebih. Lalu berubah meningkat menjadi Rp 185 miliar lebih. Dan ketiga, saat ini muncul lagi alokasi anggaran untuk jalan di poros tengah Pulau Semau Kabupaten Kupang dengan alokasi Rp 10 Miliar lebih dan sudah mulai dikerjakan (sesuai pemberitaan media massa)

Keempat, Semua perubahan APBD tersebut diatas setahu kami (Fraksi Partai Demokrat/FPD) belum ada pembahasan sekalipun di lembaga DPRD ini. Termasuk peningkatan status jalan di Pulau Semau yang di diinformasikan telah menjadi Jalan Provinsi (?)

Kelima, Fraksi Partai Demokrat memandang upaya memindahkan lokasi program atau kegiatan saja sudah merupakan pelanggaran Perda (Peraturan Daerah) yang serius. Apalagi pergeseran siluman yang mengubah program atau kegiatan yang dibiayai APBD. Dan atau merubah kesepakatan yang telah disepakati yang telah ditetapkan TANPA dibahas atau ditetapkan melalui prosedur yang benar dan tata pemerintahan ini. Dimata Fraksi Partai Demokrat fenomena ini adalah pelanggaran tatakelola keuangan pemerintahan yang sangat serius dan harus dihentikan. Karena kita mengelola dan bertanggungjawab terhadap keuangan rakyat. Bukan mengelola keuangan perusahaan atau keuangan pribadi. Pelanggaran ini sekaligus juga menggambarkan rendahnya hubungan kemitraan antara eksekutif terhadap Hak Budgeting DPRD (legislative) yang merupakan perintah Undang Undang.

Masih terkait pergeseran siluman, FPD memandang perlu mengingatkan pemerintah daerah bahwa meskipun APBD 2018 ditetapkan berdasarkan agenda politik pemerintahan sebelumnya. Namun dalam prinsip keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan daerah maka adalah kewajiban kita semua untuk ambil bagian dalam tanggungjawab pelaksanaannya. Apalagi menurut FPD hampir setengah masa kepemimpinan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini (Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Adrianus Nae Soi, red). Karena itu seyogianya adalah kesempatan menjadikannya sebagai dasar untuk memulai program-program strategis percepatan pembangunan NTT menuju NTT Bangkit NTT Sejahtera.

Mimpi Masyarakat Amfoang Jadi Kenyataan (the dream comes true)

Seperti diberitakan citra-news.com sebelumnya (Sabtu, 18 Mei 2019) Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam sambutannya saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan jalan trans Amfoang menyatakan, pembangunan ruas jalan Bokong-Lelogama sekaligus juga membuka isolasi di wilayah Amfoang Kabupaten Kupang. Bahwa harapan dan kerinduan masyarakat di wilayah Amfoang Kabupaten Kupang, Provinsi NTT akan akses transportasi dan infrastruktur jalan yang semakin memadai mulai terjawab.

Foto : Peletakan batu pertama (ground breaking) ruas jalan Bokong Lelogama terpusat di Desa Hueknutu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang-Timor Provinsi NTT, Kamis 16 Mei 2019.

“Infrastruktur yang terbangun dengan baik akan memberikan dampak positif bagi kemajuan pembangunan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Harapan dan kerinduan masyarakat selama ini hanyalah sebuah mimpi maka hari ini sudah menjadi kenyataan,”ungkap Gubernur Viktor di Desa Hueknutu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang-Timor, Provinsi NTT, Kamis 16 Mei 2019.

Menurutnya, pembangunan ruas jalan trans Amfoang ini untuk memperlancar aksesibibilitas dan aktivitas perekonomian masyarakat setempat. Sekaligus juga mendukung pembangunan Observatorium Nasional Gunung Timau yang ada di Amfoang Tengah Kabupaten Kupang.

“Kepada kontraktor yang melaksanakan pekerjaan ini agar bekerja dengan benar dan sungguh-sungguh. Sehingga hasil kerja dapat bermanfaat bagi masyarakat. Saya berharap jalan ini dapat bertahan 25 tahun ke depan. Jangan baru satu tahun pakai sudah rusak. Saya akan meminta pertanggungjawaban kontraktor,”tegas Viktor. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *