Pada kesempatan yang sama, Direktur PADMA Indonesia,Martinus Gabriel Goa mengatakan mendukung langkah yang diambil Bupati TTU untuk bekerja sama dengan IOM Indonesia untuk penataan tata kelola migrasi dan penanganan permasalahan kemanusiaan yang dialami oleh tenaga kerja Inonesia asal TTU. Sambil berharap kerjasamanya diperluas melibatkan para pemangku kepentingan di daerah dan lembaga internasional lainya untuk kesejahteraan masyarakat.
Sementara pada kesempatan berbeda, Staf Ahli Menteri bidang analisis kebijakan public kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, Dr.Reyna Usman menanggapi rencana penataan tata kelola pelayanan dan perlindungan TKI di TTU mengatakan, Tata kelola pelayanan perlindungan TKI harus memastikan adanya Quality Assurance pelayanan dan perlindungan seperti Informasi pasar kerja yang mudah, kemudahan pendaftaran, pemenuhan persyaratan & pelatihan yang muidah dan biayah murah, keamanan keberangkatan, perlindungan kedatangan, pemenuhan hak-hak pekerja pada masa kerja;keamanan kepulangan dan reintegrasi seperti pengembangan usaha local/pemeberdayaan desa oleh TKI Purna.
Sumber Berita :beritamaluku.com
Editor : marthin radja
