Melihat permasalahan tenaga kerja sangat rumit, meski awal kepemimpinannya tingkat kemiskinan mencapai 60% dan 8 tahun kepemimpinannya menurun hingga mencapai 22.44 %,akan tetapi daya dukung anggaran pendapatan dan belanja daerah terbatas, Bupati TTU berharap Pemkab TTU dapat melakukan kerjasama dengan IOM Indonesia terkait penanganan migrasi dan permasalahan tenaga kerja dalam wilayahnya. Sekarang ini,Pemkab menghadapi kendala terkait pemulangan tenaga kerja yang bermasalah asal TTU yang dititipkan di rumah Dinsos Jakarta.
International Organization for Migration/IOM Indonesia menyambut baik pertemuan tersebut dan mengapresiasi kehendak untuk bekerja sama dari Pemkab TTU. Sementara, Wakil Kepala Misi IOM Indonesia menjelaskan bahwa IOM Indonesia bekerja pada 6 bidang manajemen yakni Bantuan untuk Migran Pemberantasan Perdagangan Orang dan Perlindungan bagi pekerja migran, Kedaruratan dan Stabilisasi Masyarakat, Manajemen Imigrasi dan Perbatasan, Kesehatan Migrasi, Penempatan dan Pemulangan Sukarela.
Lebih lanjut Bp. Alva Siregar, dari Project Assistant, Counter-trafficking and Labor Migration Unit, IOM Indonesia untuk wilayah NTT menyatakan siap melakukan koordinasi dengan Pemkab TTU untuk penguatan Kapasitas gugus tugas, mendorong lahirnya Perda dan Perdes Anti Perdagangan Orang di kabupaten TTU. Terkait kasus 2 TKI bermasalah asal TTU yang berada rumah aman Dinsos Jakarta, IOM akan berkoordinasi dengan Kadis Naker Kabupaten TTU dan PADMA Indoensia untuk pemulangan dan penanganan bantuan pemulihan kejiwaan TKI bermasalah tersebut.
Pada akhir pertemuan tersebut terjadi kesepahaman bahwa akan ada rencana aksi kerjasama Pemkab TTU dan IOM Indonesia tersebut dalam waktu yang sesegera mungkin.
