Juga perlu ada kerjasama pihak pemerintah setempat dengan negara-negara tujuan TKI dalam memenuhi hak-hak pekerja. “Pihak pemerintah hendaknya mencermati para perekruit TKI dilakukan secara bertanggungjawab agar tidak terjadi manipulasi dan data identitas seseorang. Pemerintah juga melakukan kerjasama dengan negara tujuan TKI,”kata Yasona.
Menteri Yasona juga meminta agar tenaga kerja diberikan pendidikan vokasi untuk meningkatkan pengetahuan yang mengarah pada ketrampilan tenaga kerja. Misalkan tersedia juru potong batu , juru las besi, dan lainnya. Aga bersaing dengan negara lain dibutuhkan tenaga kerja yang siap ditempatkan pada sector-sektor formal. Bukan di sector informal sehingga pendidikan vokasi itu menjadi penting dilakukan.
Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya pada kesempatan yang sama meminta keterlibatan semua elemen untuk mencegah TKI Ilegal yang demikian merebaknya di Provinsi NTT.
