FORPENA Tuding Pemerintah BOHONGI Warga Ilin Medo

Yan Sani : Aksi penutupan lokas pembangunan bendungan Napung Gete ini dilakukan hanya untuk mengingatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan khususnya Pemda Sikka untuik segera membayar sisa hutang yang sudah dijanjikan itu. Dengan kata lain selama Pemda Sikka tidak berniat untuk melunaskannya maka selama itu pula warga pemilik lahan akan terus melakukan aksi-aksi penutupan lokasi pembangunan bendungan Napung Gete.

 

Penulis : Armando/CNC

Editor : marthen radja

 

Maumere, citranews.com – PERIHAL pembangunan Bendungan Napung Gete di Desa Ilin Medo  Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka, saat ini kembali disegel para pemilik lahan. Pasalnya, janji manis Bupati Ansar Rera yang kini sebagai Calon Inchumbent Bupati Sikka periode 2018-2023, untuk membayar ganti rugi lahan milik warga seluas 161 Hektar (HA) itu sampai dengan saat ini belum seluruhnya terbayarkan.

“Dalam waktu dekat kami akan tutup lokasi pembangunan Bendungan Napung Gete, menunggu realisasi pembayaran ganti rugi atas lahan warga sampai tuntas baru kami buka lagi. Terus terang kami masyarakat pemilik lahan kecewa dengan janji manis Pemda Sikka untuk mengganti biaya ganti rugi lahan untuk pembangunan bendungan. Dan ini sesungguhnya yang tutup bukan kami tetapi pemerintah Kabupaten Sikka yang tutup.”tegas Paulus Yan Sani, Koordinator Forum Petani Napung Gete (FORPENA), kepada awak media, Kamis 03 Mei 2018.

Menurut Sani, niat warga sudah tidak bisa terbendung lagi untuk menutup lokasi pembangunan Bendungan Napung Gete. Pasalnya pasca perjanjian ganti rugi antara Pemda Sikka dengan warga pemilik lahan sudah dari jauh-jauh hari dilakukan. Dimana total uang ganti rugi lahan seluas 161 HA dengan nilai uang sebesar Rp 56 miliar itu, untuk tahapan selanjutnya tidak ada realisasinya.

“Hingga akhir Desember 2017 baru terealisasi sebesar Rp 4 miliar. Itupun setelah adanya aksi massa menutup lokasi pembangunan bendungan yang ada, barulah dilakukan pembayaran. Sekarang PT Nindya Karya sudah membangun tapi koq Pemda Sikka seolah lupa kalau pemerintah masih berhutang dengan warga pemilik lahan. Oleh karena itu aksi penutupan lokas pembangunan bendungan Napung Gete ini dilakukan hanya untuk mengingatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan khususnya Pemda Sikka segera membayar sisa hutang yang sudah dijanjikan itu. Dengan kata lain selama Pemda Sikka tidak berniat untuk melunaskannya maka selama itu pula warga pemilik lahan akan terus melakukan aksi-aksi penutupan lokasi,”papar Sani mengingatkan.

Pantauan citra-news.com pada pagi hari Kamis, 03 Mei 2018, dilakukan rapat bersama warga pemilik lahan dengan Pemda Sikka. Rapat yang dilaksanakan di Kantor Desa Ilin Medo itu dihadiri Camat Waiblama, Antonius Tonce Liwu dan Plt Bupati Sikka, Paulus Nong Susar. Selain itu turut hadir Forkopimda Sikka, Kepala Dinas PUPR Sikka Tommy Lameng, pihak PT Nindya Karya, dan juga sejumlah tokoh masyarakat Desa Ilin Medo.

Suasana rapat jadi hingar bingar oleh tuntutan warga agar Pemda Sikka segera menyelesaikan sisa uang ganti rugi tahap pertama kepada pemilik lahan. Desakan bertubi-tubi datang dari warga pemilik lahan sangat beralasan karena Pemda Sikka telah melakukan pembohongan publik. Warga pemilik lahan solah-olah sudah bosan dengan janji palsu pemerintah. Baik kebohongan itu datang dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi NTT hingga Pemda Sikka. Bahkan Yan Sani menegaskan kembali pernyataan FORPENA untuk beberapa aksi warga Ilin Medo sebelumnya terkait pembangunan Bendungan Napung Gete. Dan sejak awal pengukuran tanah untuk pembangunan bendungan, warga pemilik lahan sudah dibohongi pemerintah, tegas warga yang tergabung  dalam FORPENA. (koran CITRA NEWS Edisi 73/Agustus 2017).

Menanggapi pernyataan arogansi warga Ilin Medo, Plt Bupati Sikka Paulus Susar berjanji, Pemda Sikka tetap berupaya menyelesaikan dana ganti rugi senilai Rp 56 miliar itu. Meskipun dibayarkan secara bertahap.

“Dana sebesar itu tetap kita upaya dalam waktu dekat. Namun itu Pemda Sikka lakukan bertahap sambil melakukan lobi-lobi dengan Kementerian PU dan DPR RI agar bisa membantu dengan APBN. Dan upaya-upaya ini sudah kami, saya dan kepala dinas PU, lakukan pada akhir April lalu di Jakarta. Realisasinya kapan Pemerintah pusat turunkan bantuan, iya kita tunggu saja. Tapi yang pemerintah pusat siap membantu kita untuk memuluskan jalannya pembangunan Bendungan Napung Gete,”papar Nong Susar. +++ mof/cnc

 

Gambar : Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya memberikan cindera mata kepada Joko Widodo (ketika Jokowi jadi Gubernur DKI Jakarta) di Rujab Gubernur NTT, Kupang 24 April 2014. Saat itu kunjungan kerja Jokowi ke NTT dalam kerangka penandatanganan kerjasama antarpemerintahan (Government to Government/G to G) di sector peternakan. (doc. wilson boymau/marthen radja-CNC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *