Maria Bhade dan Nyanyian Pilu Untuk TKI ILEGAL

Suster Monika Eustachia hanya bisa berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa, memberikan tempat yang layak bagi Maria Bhade. Semoga kematiannya di negeri Jiran Malaysia pada awal Mei 2018 menjadi pelajaran sekaligus cambuk bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan TKI asal NTT lainnya khususnya dari Kabupaten Sikka.

 

Penulis : armando/CNC

Editor : marthen radja

 

Maumere, citra-news.com – MENCARI nafkah untuk menggapai kehidupan yang lebih baik adalah hak asasi setiap orang. Namun pemberangkatan ke luar daerah apalagi ke luar negeri hendaknya melengkapi dokumen yang diurus secara resmi oleh instansi yang berkompeten.

Hal itu dikemukakan Koordinator Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) yang juga tokoh gereja, Suster Monika Eustachia, SSps di Bandara Frans Seda Maumere ketika menunggu jenazah Maria Bade yang diterbangkan dari Bandara El Tari Kupang, Jumat 11 Mei 2018.

Kepada awak media Suster Eustahia mengatakan, almarhumah Maria Badhe, adalah satu TKI yang menjadi korban dari para pihak yang melakukan rekruitmen TKI Non Prosedural. Artinya kebeangkatannya ke Malaysia dengan mengantongi dokumen palsu.

“Kejadian semacam ini sebenarnya tidak terulang lagi. Menjadi pertanyaan kenapa sampai sekarang masih ada TKI Non Prosedural bisa lolos pemberangkatannya keluar negeri.  Ini yang menjadi bahan kajian bersama pemerintah. Baik pemerintah dari tingkat RT/RT sampai ke pemerintah pusat guna melakukan upaya-upaya solutif,” pinta tokoh gereja itu.

Menurut dia, meninggalnya Maria Badhe TKI Non procedural di Malaysia membuka catatan yang panjang. Pemerintah diminta untuk lebih intensif lagi alam melakukan pengawasan. Terutama penjagaan ketat di pintu-pintu keluar masuk seperti di Bandara dan di Pelabuhan laut. Pihak keamanan diperlukan untuk mengawasi T kita yang bepergian ke luar daerah. Selain itu pihak keamanan juga diharapkan juga bisa memantau tingkah laku para perekruit TKI Non Prosedural ini.

Sesungguhnya pinta Suster Eustachia, pemerintah sesuai tuntutan UU adalah menyiapklan lapangan kerja yang memadai. Sehingga cita-cita yang diamanatkan dalam UUD 1045 yakni memajukankesejahteraan umun bisa terwujud. Penyiapan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja adalah bagian dari upaya membendung niat para tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Lebih dari itu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan lebih banyak menyerap tenaga kerja lokal.

“Saya kira peristiwa kematian TKI Non Prosedural Mara Bhade ini menjadi cambuk bagi semua pemangku kepentingan terutama pemerintah,”tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, Germasus Goleng, S.Sos. “Sebagai institusi yang berkompeten menangani masalah ketenaga kerjaaan dan ketransmigrasian, tanggung jawab kami adalah melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat. Kami meminta masyarakat agar menjalankan aturan-aturanyang ditetapkan melalui dinas atau PJTKI yang legal dan sah,”tegasnya.

Diakui Goleng, ada banyak modus dan cara hingga TKI dikatakan illegal. Prosedure rekruitmen bisa saja dari internal keluarga, dari para pendahulu yang sudah prnah bekerja di luar negeri, atau warga lokal yang telah bekerjasama dengan perusahaan luar yang tidak memiliki ijin operasional yang dikeluarkan pemerintah.

Ini adalah fakta-fakta, menurut Goleng, yang menggiring niat para tenaga kerja mencari peluang kerja di luar negeri. Sekarang tinggal bagaimana upaya bersama semua pihak untuk saling bergandengan tangan memberhanguskan para pihak yang melakukan rekruitmen TKI non procedural ini. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi  TKI –TKI yang non procedural seperti Maria Bhade (almarhumah). Sekaligus menjadi efek jera, tandasnya.  +++ amor/cnc

 

Gambar : Germanus Goleg, S.Sos, Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Sikka. (doc. armando/CNC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *