Hal itu dikemukakan Koordinator Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) yang juga tokoh gereja, Suster Monika Eustachia, SSps di Bandara Frans Seda Maumere ketika menunggu jenazah Maria Bade yang diterbangkan dari Bandara El Tari Kupang, Jumat 11 Mei 2018.
Kepada awak media Suster Eustahia mengatakan, almarhumah Maria Badhe, adalah satu TKI yang menjadi korban dari para pihak yang melakukan rekruitmen TKI Non Prosedural. Artinya kebeangkatannya ke Malaysia dengan mengantongi dokumen palsu.
“Kejadian semacam ini sebenarnya tidak terulang lagi. Menjadi pertanyaan kenapa sampai sekarang masih ada TKI Non Prosedural bisa lolos pemberangkatannya keluar negeri. Ini yang menjadi bahan kajian bersama pemerintah. Baik pemerintah dari tingkat RT/RT sampai ke pemerintah pusat guna melakukan upaya-upaya solutif,” pinta tokoh gereja itu.
Menurut dia, meninggalnya Maria Badhe TKI Non procedural di Malaysia membuka catatan yang panjang. Pemerintah diminta untuk lebih intensif lagi alam melakukan pengawasan. Terutama penjagaan ketat di pintu-pintu keluar masuk seperti di Bandara dan di Pelabuhan laut. Pihak keamanan diperlukan untuk mengawasi T kita yang bepergian ke luar daerah. Selain itu pihak keamanan juga diharapkan juga bisa memantau tingkah laku para perekruit TKI Non Prosedural ini.
Sesungguhnya pinta Suster Eustachia, pemerintah sesuai tuntutan UU adalah menyiapklan lapangan kerja yang memadai. Sehingga cita-cita yang diamanatkan dalam UUD 1045 yakni memajukankesejahteraan umun bisa terwujud. Penyiapan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja adalah bagian dari upaya membendung niat para tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Lebih dari itu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan lebih banyak menyerap tenaga kerja lokal.
“Saya kira peristiwa kematian TKI Non Prosedural Mara Bhade ini menjadi cambuk bagi semua pemangku kepentingan terutama pemerintah,”tegasnya.
