Semua UU yang dibuat pasca amandemen ke-4 UUD45 adalah UU yang mengandung proteksi HAM. Ada yg dibuat sebelum itu yang mengandung kemarahan di dalamnya seperti UU KPK No.30/2002. Karena itu lihatlah hasil-nya. Kewenangan besar, uang APBN besar hasil nihil. BOHONG!
UU yang dibangun setelah dipompa kemarahan biasanya begini: marah dengan kejadian dan dramanya, lalu minta kewenangan besar yang punya konsekwensi uang besar. Inilah yang sedang kita alami persis menjelang 2002. Marah akan korupsi lagi UU aneh. Parah!
Bahayanya, setelah jadi UU dan aparatur negara beserta para stakeholders merasa bahwa mereka sudah mapan, mereka ingin terus minta kewenangan tambahan dan Uang APBN tambahan. Mereka juga mengumumkan dan menampakkan bahwa masalah tambah banyak. Aneh!
Dalam kasus korupsi kita menyaksikan pemerintahan yang justru bangga dan menganggap bahwa makin banyak masalah makin sukses pemerintahan. Padahal, korupsi itu penyakit dalam pemerintahan. Loh kok menganggap diri sukses karena masalah tambah banyak? Ajaib!
Lalu, dalam kasus terorisme juga demikian. Kegagalan menangani dan mendeteksi teroris malah menjadi dasar meminta uang dan kewenangan lebih besar bukannya mengevaluasi pejabat yang berwenang. Lalu kapan pejabat diminta pertanggungjawaban? Parah!
Coba bandingkan dengan cerita ini: Di sebuah pantai di Eropa, ikan hiu sering menyerang dan memangsa orang mandi di pantai. Banyak yg mengenaskan, kehilangan tangan atau kami. Sampai terbunuh oleh mamalia laut yg buas itu. Masyarakat marah sekali. Wajar!
