Atas semua rangkaian peristiwa yang terjadi, baik kerusuhan di Mako Brimob Jakarta tanggal 8 Mei 2018 yang memakan korban 5 orang meninggal dunia serta pengeboman gereja-gereja di Surabaya dan memakan korban 13 orang meninggal pada tanggal 13 Mei 2018, tegas, Gubernur Lebu Raya, pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur mengutuk tindakan keji dan ketidak berperikemanusiaan yang terjadi. Serta turut berbela sungkawa atas korban yang meninggal dunia.
Namun pernyataan yang ada ini pada kenyataannya ibarat membuang garam ke laut. Sia-sia dan berlalu tanpa kesan lantaran sebagian besar anggota DPRD NTT mangkir alias alpa hadir saat Sidang Paripurna dewan tersebut.
“Interupsi, interupsi, interupsi saudara ketua! Jangan cepat-cepat ketuk palu dulu. Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan ketua dan pimpinan dewan. Bahwa apa yang disampaikan sangat perlu disimak atau dicerna dan dilaksanakan sesuai kewenangan dewan. Tapi ini tidak mungkin terjadi kalau ada banyak anggota DPR yang tidak hadir. Tidak saja hari ini, di sidang-sidang dewan sebelum-sebelumnya juga banyak anggota DPR mangkir,”ungkap Leonardus Lelo, anggota DPRD NTT dari Fraksi Demokrat.
Selain tegas mengritik kelapaan anggota dewan, Leo juga mengritisi Gubernur Lebu Raya yang terkesan membiarkan jabatan Direktur Utama (Dirut) Bank NTT yang belum definitif. “Sudah terlalu lama jabatan saudara Edy Bria Seran sebagai PLH Dirut Bank NTT. Upaya pembiaran oleh gubernur ini sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan OJK terkait dengan keuangan daerah yang ada,”tuturnya.
