NTT Titik Labuh Produksi GARAM Nasional

Kendala yang sudah lazim dihadapi investor adalah lahan usaha dimana pada umumnya berstatus tanah suku atau tanah ulayat. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya penguasa/pemilik tanah adalah klan atau suku. Sehingga manakala lahan tersebut difungsikan selalu saja diklaim oleh pemilik lahan.

 

Kupang, citra-news.com – WILAYAH Provinsi NTT sangat prospektif membuka usaha untuk sector apapun.  Sektor pariwisata dan sector pertanian dengan sub sector perkebunan juga kelautan dan perikanan, belakangan ini menjadi daya dorong bagi para investor asing maupun domestic untuk berinvestasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMDPTSP) Provinsi NTT, Ir. Semuel Rebo mengatakan NTT memiliki kekayaan alam dan potensi yang berlimpahrua.  Namun potensi yang ada tidak akan ada artinya jika tidak dikelola dan dikembangkan secara lebih berdayaguna bagi kesejahteraan masyarakat.

Dari segi pembiayaan pelaksanaan program pembangunan, kata Rebo, pemerintah tidak bisa menjangkaunya secara proporsional. Sehingga untuk mendukungnya maka pemerintah perlu menggandeng pihak investor untuk berinvestasi.

Menurut dia, untuk Provinsi NTT usaha yang sangat prospektif ada di beberapa sector. Tapi yang paling cepat memberikan kontribusi untuk kesejahteraan rakyat adalah sector pariwisata. Buktinya  Bali dan NTB tampak maju dan berkembang pesat karena leading sector-nya di pariwisata. Apalagi alam NTT yang memiliki banyak potensi akan menjadi gerbong pembangunan jika saling sinergis. Baik inter pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi maupun antar pemerintah dengan masyarakat, LSM, pengusaha dan BUMN/BUMD lainnya.

Selain sector pariwisata, sebut Rebo, sector prospektif lainnya adalah pengembangan garam, budidaya rumput laut, dan pengembangan sector pertanian melalui sub sector perkebunan. Khususnya garam, lanjut dia,  pemerintah pusat menjadikan NTT sebagai pusat pengembangan atau sentra produksi garam nasional. Melalui program strategis nasional ini ada beberapa kawasan di wilayah kabupaten  di NTT yang menjadi ‘titik labuh’ pengembangan garam.

“Hampir semua kabupaten/kota di NTT ini punya potensi garam. Tapi hanya ada beberapa kabupaten saja yang memiliki lahan yang cukup luas untuk dijadikan sentra industry garam nasional. Dan kesemua kawasan yang ada itu sudah ada investor dan calon investor yang mau menanamkan modal usahanya disana,”kata Rebo.

Kabupaten/Kota di NTT yang sangat prospektif dikembangkan garam, sebut Rebo, adalah Teluk Kupang mulai dari pesisir Oesapa Kota Kupang, Tanah Merah sampai Bipolo di Kabupaten Kupang. Juga di dataran Bena Kabupatern Timor Tengah Selatan  (TTS), Kawasan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), dan Kawasan pantai Motadikin di Kabupaten Malaka.  Khusus di Malaka saat ini sedang dilakukan uji coba pengembangan lahan seluas 30 HA selama 3 (tiga) tahun. Sambil menungu penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan lahan, tandasnya.

Berikut, di Kabupaten Sabu Raijubangannya oleh pemerintah daerah. Di Kabupaten Rote Ndao khususnya di Papela Kecamatan Rote Timur oleh PT Garam Mindo dan PT JSN, dengan luasan lahan sekitar 700 HA namun baru difungsikan sekitar 50 HA. Dan juga di Kabupaten Nagekeo oleh PT Cheetam. Di Kabupaten Sikka,Kabupaten Alor, serta Kabupaten Sumba Timur.

“Jadi NTT ini sesungguhnya kaya dengan garam karena sangat didukung oleh factor iklim dan cuaca yang memadai. Sehingga wajar saja kalau Pemerintah pusat menjadikan NTT sebagai sentra produski garam nasional,”jelas Rebo.

Menjawab citra-news.com data investor yang dimiliki Dinas PMPTSP Provinsi NTT, sebut Rebo, untuk kawasan Teluk Kupang khususnya mulai dari Tanah Merah hingga Bipolo, ada beberapa investor yang giat melakukan pengembangan lahan garam. Diantaranya, PT Garam engan luasan lahan 304 HA; PT Garam Indo Nasional dengan luasan lahan 245 HA; PT Puncak Keemasan Garam Dunia dengan luasan 296 HA; PT JSN seluas 100 HA; PT Timor Lifestock Lestari memiliki luasan lahan 300 HA; PT Sumatraco seluas 100 HA.

“Dari investor yang ada itu luar kawasan yang dimiliki PT Panggung Guna Ganda Semesta. Karena kendala Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki sampai dengan tahun 2027. Sementara kawasan yang dikuasasi PT PGGS dibiarkan kosong. Tapi seperti apa dan mengapa tidak bisa dicabut ijin usahanya, silahkan bertanya ke pihak Badan Pertanahan Nasional/ATR Wilayah Provinsi NTT,”pinta Rebo.

Dia menambahkan, mengingat masa kontrakan paling minim 20 tahun dan meminimalisir timbulnya sengketa lahan usaha, maka upaya baik dari Bupati Kupang (Ayub Titu Eky) meneken kontrak yang dibuat Investor dengan masyarakat pemilik lahan.

Diakui Rebo, pihaknya  mendapat informasi dari Kepala BPMD Kabupaten Kupang bahwa masyarakat pemilik tanah suku mendapat bagian 10 persen dari setiap kali produksi garam yang ada. Hal ini juga menjadi advis Kementerian Koordinator Kelautan dan Perikanan RI. Dimana beberapa waktu lalu sudah memanggil semua investor yang sudah teken kontrak kerja menyampaikan soal progressing dan status kepemilikan lahan usaha.

“Karena di NTT umumnya soal lahan menjadi kendala tersendiri yang harus diselesaikan. Harus lebih dini dilakukan pendekatan humanistic dengan masyarakat. Demikian juga dalam pembahasan bersama para pihak  dengan masyarakat pemilik lahan, perihal harus dibicarakan secara lugas dan tuntas,”ungkap Rebo. +++ cnc1

 

Gambar : Ir. Semuel Rebo Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTT (doc. marthen radja)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *