FPG Sebut Human Trafficking Persekongkolan Jahat Pemerintah NTT

Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai, timbulnya masalah TKI illegal dan human trafficking (perdagangan orang) sebagai akibat dari persekongkolan jahat antara pemerintah NTT dengan pihak perusahaan pengerah tenaga kerja.

 

Kupang, citra-news.com – KETUA FRAKSI Partai Golkar DPRD NTT, Drs. Gabriel Manek, M.Si mengkritisi Frans Lebu Raya sebagai Gubernur yang sangat akrab dengan masalah human trafficking dan TKI illegal.

Dikatakannya, Gubernur Frans Lebu Raya pada masa jabatannya 5 tahun kedua ini, hampir tidak luput dari masalah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan. “Terutama tenaga kerja illegal asal NTT yang mencari pekerjaan di luar negeri dan meninggal disana. Setelah meninggal baru Pemerintah NTT terkesan ‘sibuk diri’ mengurusinya dan ada yang dipulangkan ke daerah asal,”ucapnya.

Mantan Bupati Timor Tengah Utara itu mengatakan, timbulnya human trafficking diluar negeri karena adanya TKI illegal. Meskipun awal keberangkatan para TKI yang ada dengan kelengkapan dokumen (legal). Namun setelah selesai masa kontrak kerja mereka tidak lagi mengurus dokumen perpanjangan masa kontrak  di luar negeri.

Akibatnya mereka harus bersembunyi di hutan. Kalaupun tidak bersembunyi di hutan dan direkruit oleh perusahaan namun dengan upah yang sangat minim. Bahkan tanpa upah dan diperlakukan tidak manusiawi, asal saja bisa dapat makan. Kondisi semacam itulah membuat para TKI menderita sakit dan bahkan meninggal dunia, tandasnya.

“Sangat disayangkan pemerintah NTT baru menyadari setelah ada banyak TKI kita yang illegal dan meninggal di luar negeri. Semestinya semenjak awal sudah dilakukan pengawasan dan pengendalian secara terpadu,”kata Manek.

Dikatakan, Partai Golkar memaandang pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tidak lebih dini mengawasi proses rekruitmen TKI kita yang ada.  Para pengerah tenaga kerja dengan leluasa keluar masuk kampung. Sementara aparat pemerintah kecamatan dan desa tidak ikut mengawasi. “Itu yang kami anggap sebagai upaya pembiaran dan persekongkolan jahat pemerintah,”tegas Manek.

Solusi untuk meminimalisir permasalahan TKI Ilegal dan human trafficking, menurut Manek, pemerintah NTT semestinya mengawal sejak rekruitmen awal oleh para perusahaan pengerah tenaga kerja dan terus memantaunya selama  TKI kita bekerja di luar negeri. Juga menjadi daya tangkal TKI Ilegal dan pencegahan human trafficking adalah membangun sarana prasarana yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.  

Meski demikian, Manek juga memberi apresisasi kepada pemerintah yang sudah membangun prasarana Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk mengurusi hal-hal yang terkait dokumen ketenagakerjaan dan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai tempat pendidikan dan pelatihan dalam kerangka peningkatan ketrampilan bagi tenaga kerja NTT. +++ cnc1

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *