Mantan Bupati Timor Tengah Utara itu mengatakan, timbulnya human trafficking diluar negeri karena adanya TKI illegal. Meskipun awal keberangkatan para TKI yang ada dengan kelengkapan dokumen (legal). Namun setelah selesai masa kontrak kerja mereka tidak lagi mengurus dokumen perpanjangan masa kontrak di luar negeri.
Akibatnya mereka harus bersembunyi di hutan. Kalaupun tidak bersembunyi di hutan dan direkruit oleh perusahaan namun dengan upah yang sangat minim. Bahkan tanpa upah dan diperlakukan tidak manusiawi, asal saja bisa dapat makan. Kondisi semacam itulah membuat para TKI menderita sakit dan bahkan meninggal dunia, tandasnya.
“Sangat disayangkan pemerintah NTT baru menyadari setelah ada banyak TKI kita yang illegal dan meninggal di luar negeri. Semestinya semenjak awal sudah dilakukan pengawasan dan pengendalian secara terpadu,”kata Manek.
Dikatakan, Partai Golkar memaandang pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tidak lebih dini mengawasi proses rekruitmen TKI kita yang ada. Para pengerah tenaga kerja dengan leluasa keluar masuk kampung. Sementara aparat pemerintah kecamatan dan desa tidak ikut mengawasi. “Itu yang kami anggap sebagai upaya pembiaran dan persekongkolan jahat pemerintah,”tegas Manek.
