Sejumlah Proyek Dinas Sosial GAGAL Ulah Biro Pengadaan

Selain proyek pembangunan rumah KAT (Komunitas Adat Terpencil) juga ada sejumlah proyek yang gagal dilaksanakan pada tahun 2017. Ini karena ulah ULP di Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang meminta fee terlebih dahulu sebelum kontraktor melaksanakan pekerjaan.

Kupang, citra-news.com – KEPALA Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Drs. Willem Foni mengaku ada sejumlah proyek yang ada di dinasnya gagal dilaksanakan. Diantaranya  proyek pembangunan rumah KAT dan pembangunan rumah Panti Lansia UPT Budi Agung Kupang.

“Selain KAT dan pembangunan rumah di Panti Lansia Kupang, ada beberapa item pekerjaan yang ada di dinas ini tidak bisa selesai tepat waktu. Bahkan ada pekerjaan proyek tahun 2017 yang sudah ditenderkan tapi tidak dikerjakan kontraktor. Inikan menyusahkan kami,”kata Foni di ruang kerjanya, Kamis 21 Juni 2018.

Alasan tidak dilaksanakan tidak jelas, tegas Foni. Ini semua karena ulah Biro Pengadaan yang begitu saja meloloskan pemenang tender. Karena Dinas Sosial bukan melakukan tender. Yang melakukan tender dan menetapkan pemenang adalah ULP Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT. Kami dinas sosial hanya terima hasil keputusan dan terima barang apa adanya.

Kadis Foni menjelaskan, tahun 2017 ada kasus. Pokoknya ada hubungan yang tidak harmonislah antara kami dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, ungkap Foni. Ini karena proyek pekerjaan rumah Lansia di UPT Panti Budi Agung Kupang yang harus dikerjakan tahun anggaran (TA) 2017 tapi dialihkan ke TA 2018.

Padahal, lanjut dia, untuk rapat dengan orang (kontraktor) yang mau kerja itu saja saya (Welhem Foni) kasih makan saya kasih minum. Tapi kerjanya ditunda-tunda terus bahkan sampai akhir tahun juga tidak dilaksanakan. Saya tidak usah sebut itu nama perusahaan yang menang tender. Saya juga tidak kenal kontraktor siapa. Yang harus disalahkan adalah pihak ULP di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Karena ulah mereka yang mengakibatkan kegiatan kami ini jadi masalah.

Menurutnya jalan keluar yang ditempuh adalah semua pekerjaan proyek yang gagal dilaksanakan tahun 2017 dan dialihkan ke TA 2018, saya minta selesaikan dulu administrasinya baik-baik. Karena saya yang punya itu proyek koq harus mendapat teguran dari inspektorat.

“Ada masalah bangun itu rumah Lansia. Sampai saya undang Inspektoral juga ULP datang terlibat di dalam. Bagaimana itu kontraktor yang dikasih menang ULP, mereka kerja satu minggu istirahat satu bulan. Saya juga tidak kenal itu kontraktor. Saya memang jarang ketemu dan tidak kenal itu kontraktor siapa,”ucap Foni.

Ada lagi masalah proyek KAT tahun 2017 kita belum bayar. Itu kontraktor lapor kita ke Kejaksaan. Saya bilang uangnya ada koq. Kerja dulu dan periksa dulu administrasinya di ULP baru saya bayar. Sehingga ini tahun sebelum kerja kita periksa terlebih dahulu administrasinya. Karena kalau kita hanya main terima-terima saja dari ULP nanti kita sendiri yang terjebak masalah. Kerja sudah tidak tepat waktu, telambat sampai 40 hari lalu bermasalah lagi.

Disebutkan Foni, proyek KAT bermasalah diantaranya di Bajawa Kabupaten Ngada dikasih cek kosong. Ada juga di Manggarai dan ada satu lagi saya lupa di kabupaten mana dan kontraktor mana itu.

“Ini beberapa proyek milik Dinas Sosial Provinsi NTT yang bermasalah karena ulah ULP di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT. Namun kami dari dinas tidak bisa pinalti mereka. Saya tidak mau blacklist mereka karena Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan kontrakor lokal adalah mitra  kita di pemerintahan,” tegasnya berulang.

Khusus KAT pada tahun 2017, tambah dia, tersebar di sejumlah kabupaten se-Provinsi NTT. Diantaranya di Kabupaten Manggarai, di Bajawa Kabupaten Ngada, di Sumba Timur, di Kabupaten Timor Tengah Utara, di Letkole Kabupaten Kupang. Juga ada di beberapa Kabupaten lainnya yang saya tidak hafal, ucapnya. +++ cnc1

Gambar: Drs. Willem Foni  (Doc.marthen radja/CNC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *