Ada lagi masalah proyek KAT tahun 2017 kita belum bayar. Itu kontraktor lapor kita ke Kejaksaan. Saya bilang uangnya ada koq. Kerja dulu dan periksa dulu administrasinya di ULP baru saya bayar. Sehingga ini tahun sebelum kerja kita periksa terlebih dahulu administrasinya. Karena kalau kita hanya main terima-terima saja dari ULP nanti kita sendiri yang terjebak masalah. Kerja sudah tidak tepat waktu, telambat sampai 40 hari lalu bermasalah lagi.
Disebutkan Foni, proyek KAT bermasalah diantaranya di Bajawa Kabupaten Ngada dikasih cek kosong. Ada juga di Manggarai dan ada satu lagi saya lupa di kabupaten mana dan kontraktor mana itu.
“Ini beberapa proyek milik Dinas Sosial Provinsi NTT yang bermasalah karena ulah ULP di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT. Namun kami dari dinas tidak bisa pinalti mereka. Saya tidak mau blacklist mereka karena Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan kontrakor lokal adalah mitra kita di pemerintahan,” tegasnya berulang.
Khusus KAT pada tahun 2017, tambah dia, tersebar di sejumlah kabupaten se-Provinsi NTT. Diantaranya di Kabupaten Manggarai, di Bajawa Kabupaten Ngada, di Sumba Timur, di Kabupaten Timor Tengah Utara, di Letkole Kabupaten Kupang. Juga ada di beberapa Kabupaten lainnya yang saya tidak hafal, ucapnya. +++ cnc1
