Febri menerangkan, KPK sudah berkoordinasi masalah Pilkada. Mereka pun siap memfasilitasi seperti pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, Pileg, hingga Pilpres.
KPK juga mengajak semua pihak untuk mendukung Pilkada 2018. Diharapkan penyelenggaraan pemilu bersih dari korupsi atau penyimpangan lain seperti politik uang dan penyalahgunaan kewenangan.
“KPK berharap jika proses demokrasi di pilkada serentak dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas tentu kita berharap ke depan lebih sedikit, kapan perlu tidak ada kepala daerah yang melakukan korupsi,” kata Febri.
Libur Umum
Pilkada Serentak 2018 diselenggarakan pada Rabu, 27 Juni. Bersamaan dengan itu, hari pemungutan suara telah ditetapkan sebagai libur nasional. Menkopolhukam Wiranto menyatakan jika tidak diliburkan, ada kemungkinan terjadi pengurangan suara saat proses pemilu.
