“Pada rapat koordinasi di Polhukam terakhir, memang KPU mengusulkan agar ada satu libur pada saat pemilu serentak tidak hanya di 171 daerah. Alasannya kalau hanya di 171 daerah, akan berpengaruh kepada adanya mobilisasi massa. Artinya tidak mungkin 171 daerah, yang lain enggak libur. Maka diusulkan hari Pilkada serentak diliburkan secara nasional,” tegas Wiranto Untuk variabel netralitas KPPS, hanya ada 1 indikatornya yakni petugas KPPS mendukung pasangan calon tertentu. Sisanya, ada 6 indikator yang tersebar di variabel pemungutan suara dan kampanye.

“Tiga indikator terbesar yang menyebabkan kerawanan di TPS seluruhnya terkait data pemilih. Ketiganya yaitu pemenuhan hak pilih, keberadaan pemilih disabilitas, dan kualitas data pemilih pilkada,” ujar Afif.

Mengatasi kerawanan tersebut, Bawaslu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin pemenuhan hak pilih warga yang tak terdata di DPT meski memiliki e-KTP atau Surat Keterangan (suket). Pengawas juga berharap penyelenggara pemilu memaksimalkan distribusi formulir C-6 kepada pemilih untuk menjamin terpenuhinya hak pilih warga.+++ cnc/tirto.id

Gambar : Juru Bicara KPK RI Febri Diansyah. Doc. CNC/tirto.id