Tahanan Kasus Korupsi Diizinkan Pakai Hak Politik di Pilkada 2018

KPK memberikan izin dan menyatakan siap memfasilitasi para tahapan kasus korupsi untuk menggunakan hak politik saat pemungutan suara dalam Pilkada Serentak 2018.

Jakarta, citra-news.com – KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengakomodasi apabila ada tahanan yang ingin menggunakan hak politik dalam Pilkada 2018. Meski akan mematuhi ketentuan perundang-undangan, mereka tetap menunggu keputusan KPU.

“Pada dasarnya KPK mengikuti aturan Pilkada yang salah satu penyelenggaranya adalah KPU. Namun, KPK belum menerima surat apapun dari KPU terkait dengan apakah para tahanan yang

ada di KPK perlu difasilitasi untuk melakukan pemungutan suara atau tidak,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Selasa 26 Juni 2018.

Hingga saat ini, KPK telah menindak 95 kepala daerah dalam 108 kasus korupsi dan pencucian uang. Pelaku korupsi tersebut tersebar di 22 provinsi di Indonesia dengan jabatan gubernur, bupati, serta wali kota dan wakilnya.

Sementara itu, kasus terbanyak terdapat di Jabar (12), Jatim (11), dan Sumut (9). Ada pun modus korupsi yang paling dominan adalah penyuapan.

Febri menerangkan, KPK sudah berkoordinasi masalah Pilkada. Mereka pun siap memfasilitasi seperti pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, Pileg, hingga Pilpres.

KPK juga mengajak semua pihak untuk mendukung Pilkada 2018. Diharapkan penyelenggaraan pemilu bersih dari korupsi atau penyimpangan lain seperti politik uang dan penyalahgunaan kewenangan.

“KPK berharap jika proses demokrasi di pilkada serentak dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas tentu kita berharap ke depan lebih sedikit, kapan perlu tidak ada kepala daerah yang melakukan korupsi,” kata Febri.

 

Libur Umum

Pilkada Serentak 2018 diselenggarakan pada Rabu, 27 Juni. Bersamaan dengan itu, hari pemungutan suara telah ditetapkan sebagai libur nasional. Menkopolhukam Wiranto menyatakan jika tidak diliburkan, ada kemungkinan terjadi pengurangan suara saat proses pemilu.

“Pada rapat koordinasi di Polhukam terakhir, memang KPU mengusulkan agar ada satu libur pada saat pemilu serentak tidak hanya di 171 daerah. Alasannya kalau hanya di 171 daerah, akan berpengaruh kepada adanya mobilisasi massa. Artinya tidak mungkin 171 daerah, yang lain enggak libur. Maka diusulkan hari Pilkada serentak diliburkan secara nasional,” tegas Wiranto Untuk variabel netralitas KPPS, hanya ada 1 indikatornya yakni petugas KPPS mendukung pasangan calon tertentu. Sisanya, ada 6 indikator yang tersebar di variabel pemungutan suara dan kampanye.

“Tiga indikator terbesar yang menyebabkan kerawanan di TPS seluruhnya terkait data pemilih. Ketiganya yaitu pemenuhan hak pilih, keberadaan pemilih disabilitas, dan kualitas data pemilih pilkada,” ujar Afif.

Mengatasi kerawanan tersebut, Bawaslu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin pemenuhan hak pilih warga yang tak terdata di DPT meski memiliki e-KTP atau Surat Keterangan (suket). Pengawas juga berharap penyelenggara pemilu memaksimalkan distribusi formulir C-6 kepada pemilih untuk menjamin terpenuhinya hak pilih warga.+++ cnc/tirto.id

 

Gambar : Juru Bicara KPK RI Febri Diansyah. Doc. CNC/tirto.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *