“Jadi penjelasan ke rakyat oleh TNI secara subtansi mengenai apa-apa yang perlu diketahui rakyat menjadi penting untuk ketahanan negara,” ujarnya.
JANGAN Menyeret TNI POLRI ke Politik Praktis
Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar perwira TNI Polri ikut menyosialisasikan kerja-kerja pemerintah menuai respons beragam dari kubu koalisi pemerintah dan oposisi.
Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani menilai pernyataan Jokowi mengarah ke penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
“Bisa mengarah ke sana (abuse of power),” kata Muzani usai menghadiri HUT ke-20 PAN, di DPP PAN, Senopati, Jakarta Selatan, Kamis 23 Agustus 2018 malam.
Menurut Muzani Jokowi mestinya membiarkan rakyat menilai sendiri kerja pemerintah. Apalagi menyosialisasikan kerja pemerintah tidak termasuk dalam tugas dan fungsi TNI/Polri yang dimandatkan undang-undang.
Senada dengan Muzani Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifudin Hasan mengatakan permintaan Jokowi tidak mendasar. Ia mengingatkan Jokowi untuk tidak menyeret dua institusi tersebut menjadi alat politik praktis pemerintah.
“Intinya begitu. Apapun istilahnya TNI itu harus netral,” kata Syarifudin, di DPP PAN, Kamis 23 Agustus 2018 malam.
Sekjen PAN, Eddy Soeparno yakin TNI-Polri tidak akan menuruti permintaan Jokowi tersebut dan akan tetap netral di tahun politik mendatang. Begitu juga babinsa dan semua perangkat negara saya yakin akan netral, tandasnya.
