Lagi-lagi, Permintaan JOKOWI ke TNI-POLRI Mengundang REAKSI

Joko Widodo (JOKOWI) memanfaatkan perangkat keamanan negara untuk kepentingan politiknya bukan baru kali ini terjadi. Keinginan serupa juga pernah ia kemukakan pada tanggal 17 Juli 2018. Karena berulang kali maka oposisi dan Parpol pengusung Prabowo menganggap Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan.

Jakarta,  ctra-news.com – BUKAN baru kali ini terjadi keinginan Presiden Joko Widod memanfaatkan perangkat keamanan negara untuk kepentingan politiknya.

Pada 17 Juli 2018 lalu Jokowi sempat meminta Bintara Pembina Desa (Babinsa) turut mengantisipasi isu-isu di masyarakat yang menuding dirinya bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurutnya PKI sudah dibubarkan pada tahun 1965 atau saat ia baru berusia empat tahun.

“Logikanya itu saja, yang lain orang tuanya kakek-neneknya ini yang namanya politik tapi bisa meresahkan masyarakat,”pinta Jokowi saat menghadiri apel Babinsa seluruh Indonesia, di Bandung, Jawa Barat, Selasa 17 Juli 2018 pagi, seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet.

Bahkan keinginan Presiden RI ke-7 ini dipertegas lagi oleh Partai Koalisi Pendukung Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Kalangan ini menilai Jokowi sebagai pemimpin tertinggi TNI dan Polri berhak meminta kedua institusi tersebut menyosialisasikan kerja-kerja pemerintah.

Juru bicara Jokowi-Ma’ruf Amin Irma Suryani Chaniago menilai permintaan Jokowi bukanlah penyalahgunaan kekuasaan. “Kenapa diminta seperti itu? Karena selama ini yang banyak beredar kan hoax dan informasi tidak by data,” kata Irma saat dihubungi Tirto.id, Jumat 24 Agustus 2018.

Ketua DPP Nasdem ini menganggap Jokowi sebagai panglima tertinggi TNI dan Polri berhak meminta bawahannya di dua institusi tersebutt menyosialisasikan keberhasilan pemerintah. “Dan sampai saat ini beliau kan masih presiden,” kata Irma lagi.

Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding pun berpendapat sama. Menurutnya, semua intitusi negara berkewajiban dan punya tanggungjawab moral untuk menyosialisasikan hasil yang dicapai pemerintah. “Bukan Pak Jokowi sebagai pribadi tapi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan,” kata Karding.

Kepada Tirto.id Karding mengatakan, tugas TNI mempertahankan negara meliputi aspek politik sosial budaya bisa menjadi alasan untuk digunakan Jokowi. Di sisi lain ia menilai jika sosialisasi dilakukan partai politik hal itu malah bisa dianggap sebagai kampanye.

“Jadi penjelasan ke rakyat oleh TNI secara subtansi mengenai apa-apa yang perlu diketahui rakyat menjadi penting untuk ketahanan negara,” ujarnya.

JANGAN Menyeret TNI POLRI ke Politik Praktis

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar perwira TNI Polri ikut menyosialisasikan kerja-kerja pemerintah menuai respons beragam dari kubu koalisi pemerintah dan oposisi.

Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani menilai pernyataan Jokowi mengarah ke penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

“Bisa mengarah ke sana (abuse of power),” kata Muzani usai menghadiri HUT ke-20 PAN, di DPP PAN, Senopati, Jakarta Selatan, Kamis 23 Agustus 2018 malam.

Menurut Muzani Jokowi mestinya membiarkan rakyat menilai sendiri kerja pemerintah. Apalagi menyosialisasikan kerja pemerintah tidak termasuk dalam tugas dan fungsi TNI/Polri yang dimandatkan undang-undang.

Senada dengan Muzani Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifudin Hasan mengatakan permintaan Jokowi tidak mendasar. Ia mengingatkan Jokowi untuk tidak menyeret dua institusi tersebut menjadi alat politik praktis pemerintah.

“Intinya begitu. Apapun istilahnya TNI itu harus netral,” kata Syarifudin, di DPP PAN, Kamis 23 Agustus 2018 malam.

Sekjen PAN, Eddy Soeparno yakin TNI-Polri tidak akan menuruti permintaan Jokowi tersebut dan akan tetap netral di tahun politik mendatang. Begitu juga babinsa dan semua perangkat negara saya yakin akan netral, tandasnya.

Pada kesempatan terpisah Direktur Populi Centre, Usep S Ahyar menilai, permintaan Jokowi membuktikan sosialisasi kerja pemerintah belum tersampaikan secara optimal ke publik. “Itu bisa saja hasil evaluasi dari Jokowi bahwa banyak masyarakat yang tidak mengerti capaian-capaian Jokowi,” kata Usep.

Usep memisalkan program pembangunan infrastruktur yang masih tak dipahami masyarakat sebagai program penting untuk menunjang perekonomian. Sebab, selama ini masyarakat masih memandang pencapaian di bidang ekonomi sebatas pada stabilitas harga pokok. “Hal-hal begini yang perlu dijelasakan ulang agar tidak ada informasi hoax ke publik,”ungkap Usep.

Padahal, menurut Usep, pengetahuan masyarakat terkait program-program dan capaian pemerintah cukup penting dalam mengerek elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019. Karena, menurutnya, nilai plus petahana adalah pada capaiannya.

“Selama ini kan banyaknya info-info dari oposisi yang lebih banyak. Soal utang, isu PKI dan sebagainya. Ini merugikan Jokowi,” kata Usep.

Meski begitu Usep menilai permintaan Jokowi bisa menjadi blunder yang merugikannya. Sebab, publik bisa memiliki pandangan Jokowi sedang menyalahgunakan kekuasaan.

Lena Maryana Mukti, Ketua DPP PPP yang juga juru bicara Jokowi-Ma’ruf, Lena Maryana Mukti optimistis permintaan Jokowi tidak akan jadi blunder. Sebab, menurutnya setiap aparat negara bertanggungjawab menyosialisasikan pencapaian pemerintah.

“Dalam pandangan saya sosialisasi keberhasilan program adalah kerja bersama seluruh aparat Pemerintah dari Pusat dan Daerah, termasuk TNI/Polri. Wajar bila mereka ikut menyampaikan ke publik apa yg sudah dilakukan Pemerintah,” kata Lena. +++ cnc/tirto.id

Gambar : Ilustrasi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan jajarannya berkomitmen mengamankan Pemilu. Doc. CNC/tirto.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *