Joko Widodo (JOKOWI) memanfaatkan perangkat keamanan negara untuk kepentingan politiknya bukan baru kali ini terjadi. Keinginan serupa juga pernah ia kemukakan pada tanggal 17 Juli 2018. Karena berulang kali maka oposisi dan Parpol pengusung Prabowo menganggap Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan.
Jakarta, ctra-news.com – BUKAN baru kali ini terjadi keinginan Presiden Joko Widod memanfaatkan perangkat keamanan negara untuk kepentingan politiknya.
Pada 17 Juli 2018 lalu Jokowi sempat meminta Bintara Pembina Desa (Babinsa) turut mengantisipasi isu-isu di masyarakat yang menuding dirinya bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurutnya PKI sudah dibubarkan pada tahun 1965 atau saat ia baru berusia empat tahun.
“Logikanya itu saja, yang lain orang tuanya kakek-neneknya ini yang namanya politik tapi bisa meresahkan masyarakat,”pinta Jokowi saat menghadiri apel Babinsa seluruh Indonesia, di Bandung, Jawa Barat, Selasa 17 Juli 2018 pagi, seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet.
Bahkan keinginan Presiden RI ke-7 ini dipertegas lagi oleh Partai Koalisi Pendukung Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Kalangan ini menilai Jokowi sebagai pemimpin tertinggi TNI dan Polri berhak meminta kedua institusi tersebut menyosialisasikan kerja-kerja pemerintah.
Juru bicara Jokowi-Ma’ruf Amin Irma Suryani Chaniago menilai permintaan Jokowi bukanlah penyalahgunaan kekuasaan. “Kenapa diminta seperti itu? Karena selama ini yang banyak beredar kan hoax dan informasi tidak by data,” kata Irma saat dihubungi Tirto.id, Jumat 24 Agustus 2018.
Ketua DPP Nasdem ini menganggap Jokowi sebagai panglima tertinggi TNI dan Polri berhak meminta bawahannya di dua institusi tersebutt menyosialisasikan keberhasilan pemerintah. “Dan sampai saat ini beliau kan masih presiden,” kata Irma lagi.
Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding pun berpendapat sama. Menurutnya, semua intitusi negara berkewajiban dan punya tanggungjawab moral untuk menyosialisasikan hasil yang dicapai pemerintah. “Bukan Pak Jokowi sebagai pribadi tapi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan,” kata Karding.
Kepada Tirto.id Karding mengatakan, tugas TNI mempertahankan negara meliputi aspek politik sosial budaya bisa menjadi alasan untuk digunakan Jokowi. Di sisi lain ia menilai jika sosialisasi dilakukan partai politik hal itu malah bisa dianggap sebagai kampanye.
