Pada kesempatan terpisah Direktur Populi Centre, Usep S Ahyar menilai, permintaan Jokowi membuktikan sosialisasi kerja pemerintah belum tersampaikan secara optimal ke publik. “Itu bisa saja hasil evaluasi dari Jokowi bahwa banyak masyarakat yang tidak mengerti capaian-capaian Jokowi,” kata Usep.
Usep memisalkan program pembangunan infrastruktur yang masih tak dipahami masyarakat sebagai program penting untuk menunjang perekonomian. Sebab, selama ini masyarakat masih memandang pencapaian di bidang ekonomi sebatas pada stabilitas harga pokok. “Hal-hal begini yang perlu dijelasakan ulang agar tidak ada informasi hoax ke publik,”ungkap Usep.
Padahal, menurut Usep, pengetahuan masyarakat terkait program-program dan capaian pemerintah cukup penting dalam mengerek elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019. Karena, menurutnya, nilai plus petahana adalah pada capaiannya.
“Selama ini kan banyaknya info-info dari oposisi yang lebih banyak. Soal utang, isu PKI dan sebagainya. Ini merugikan Jokowi,” kata Usep.
Meski begitu Usep menilai permintaan Jokowi bisa menjadi blunder yang merugikannya. Sebab, publik bisa memiliki pandangan Jokowi sedang menyalahgunakan kekuasaan.
Lena Maryana Mukti, Ketua DPP PPP yang juga juru bicara Jokowi-Ma’ruf, Lena Maryana Mukti optimistis permintaan Jokowi tidak akan jadi blunder. Sebab, menurutnya setiap aparat negara bertanggungjawab menyosialisasikan pencapaian pemerintah.
“Dalam pandangan saya sosialisasi keberhasilan program adalah kerja bersama seluruh aparat Pemerintah dari Pusat dan Daerah, termasuk TNI/Polri. Wajar bila mereka ikut menyampaikan ke publik apa yg sudah dilakukan Pemerintah,” kata Lena. +++ cnc/tirto.id
Gambar : Ilustrasi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan jajarannya berkomitmen mengamankan Pemilu. Doc. CNC/tirto.id
