SETYA NOVANTO Yang Setia Dengan KORUPSI

Walau terbebani kasus E-KTP namun SETYA Novanto dengan setia memenuhi panggilan KPK. Kali ini sang mantan Ketua Golkar sekaligus mantan Ketua DPR RI itu dipanggil jadi saksi atas kasus SUAP PLTU Riau-1. Mungkinkah uang suap PLTU Riau-1 juga dikantongi Setnov?

Jakarta, citra-news.com TERPIDANA kasus KTP Elektronik (E-KTP) SETYA NOVANTO kembali mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dalam perjanjian kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

“Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Setya Novanto alias Setnov. KPK sebelumnya memeriksa Setnov, sebagai saksi untuk tersangka yang sama. Setnov diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pengurus Golkar dan Ketua DPR saat itu,” kata Febri Diansyah

Kepala Biro Humas KPK itu mengatakan, pada tanggal 27 Agustus 2018 Setnov diperiksa untuk kedua kalinya dalam kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau-1. Sementara Saksi untuk tersangka Johannes B. Kotjo, selaku pemegang saham PT Blackgold Natural Resources, diperiksa pada 28 Agustus 2018.

Hal senada jua dikatakan Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif.  “Terpidana kasus e-KTP pak Setnov mengetahui soal proyek PLTU Riau-1. Berdasarkan gelar perkara, pak Setnov mengetahui proyek ini”.

Dalam kasus ini, KPK telah menjerat tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, pemegang saham PT Blackgold Natural Resources Johannes B. Kotjo. Sedangkan tersangka yang terbaru ialah Mantan Sekjen Partai Golkar sekaligus Mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

KPK telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu, yaitu uang sejumlah Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut. Diduga, penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Penerimaan kali ini merupakan penerimaan keempat dari Johannes kepada Eni dengan nilai total setidak-tidaknya Rp4,8 miliar, yaitu Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, dan 8 Juni 2018 Rp300 juta. Diduga uang diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni Maulani Saragih melalui staf dan keluarga. Adapun peran Eni adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Johannes Budisutrisno Kotjo disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. +++ cnc1/tirto.id

Gambar : Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto menjalani sidang putusan di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa 24 April 2018.  

Foto : Doc.CNC/Sigid Kurniawan- ANTARA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *