Sebar NAPITER di NTT Suburkan Sel Baru Jaringan Teroris

Petrus Selestinus : Daerah-daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) janganlah dijadikan sebagai basis penitipan sejumlah Narapidana Terorisme (Napiter). Dengan penyebaran 10 Napiter di sejumlah Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) di NTT, dikhawatirkan bisa memperkuat dan menyuburkan penyebaran sel-sel baru jaringan teroris di tanah air.

Kupang, citra-news.com – KOORDINATOR Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus mendesak Gubernur NTT segera bertemu Menteri Hukum dan HAM dan Kapolri, agar menarik kembali 10 orang tahanan dan Napiter yang dipindahkan ke sejumlah Lapas dan rumah tahanan (Rutan) di NTT. Pasalnya di NTT banyak gereja yang merupakan aset yang menjadi incaran kelompok teroris.

“Kami minta agar Gubernur NTT segera bertemu Menteri Hukum dan HAM dan Kapolri untuk menarik kembali para Napiter yang ada di sejumlah Lapas dan Rutan di Provinsi NTT,” kata Petrus kepada wartawan di Kupang usai bertemu Yudi Kurniadi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, Kupang, Rabu 6 Juni 2018.

Dikatakannya, teroris itu tak pernah pikir dia mati. Dia hanya pikir kapan dia bisa mati di hadapan banyak orang. Dengan keberadaan 10 Napiter di sejumlah Lapas dan Rutan di NTT, dipastikan sangat mencemaskan masyarakat. Jika para Napiter itu tidak ditarik kembali ke Lapas Jakarta atau Lapas Nusa Kambangan maka akan ada ekses yang timbul di tengah masyarakat.

Menurut Petrus, secara psikologis  masyarakat merasa terganggu dan  bisa menimbulkan ketidaknyamanan hidup antarmasyarakat. Kondisi keakraban dan toleransi antarmasyarakat yang selama ini sudah terpupuk mulai tergerus dan akan rapuh. Masyarakat mulai membangun benteng kecurigaan kepada warga lain yang berbeda aliran dan atau berwajah baru. Bisa dibayangkan kalau di tengah kelompok masyarakat yang ada ternyata ada yang berwajah lain. Tentunya akan ada perlakuan lain terhadap wajah baru itu.

Dikatakan, dari 10 Napiter yang berasal dari Jakarta, Sulteng, Lampung dan NTB itu saat ini dititip di Lapas Kupang, Lapas Atambua di Kabupaten Belu (perbatasan RI-Timor Leste), Lapas Alor di Kabupaten Alor, Lapas Ende di Kabupaten Ende serta Lapas Waikabubak Kabupaten Sumba Barat.

Menjawab wartawan soal jaminan pengamanan untuk Napiter yang ada, Petrus mengakui memang ada jaminan dari pihak lembaga pemasyarakatan melalui Kakanwil Hukum dan HAM NTT dengan memperketat pengamanan dalam pembinaan di Lapas. Namun hal itu tidak bisa dilakukan sepanjang masa. Di markas Brimob Kelapa Dua Depok dengan pengamanan yang super ketat saja jebol koq, kata Petrus.

Karena itu tidak ada cara lain, pinta Selestinus, agar Pemerintah NTT melalui Gubernur meminta pemerintah pusat untuk segera menarik para napiter itu dan dipindahkan ke tempat lain. Meskipun tidak kita ketahui kiblat kemana 10 Napiter itu. Namun yang pasti akan sangat mencemaskan.

“NTT janganlah dijadikan sebagai basis penitipan Napiter. Karena fakta yang sudah terjadi kalau sasaran aksi terorisme itu adalah rumah ibadah yakni gereja, pemimpin umat dan kepolisian. Sementara kita di NTT ini mayoritas Kristen, iya tentulah warga khawatir dan cemas,”kata Petrus.

Sebelumnya, Petrus mengingatkan pemerintah NTT agar mempertimbangkan penitipan Napiter pada sejumlah Lapas dan Rutan di NTT. Karena hal ini bisa memperkuat dan menyuburkan penyebaran sel-sel baru jaringan teroris di NTT. Bisa saja upaya itu melalui dan atau atas nama kunjungan keluarga atau relasi dari para napi teroris atau melalui pergaulan sesama Napi di dalam Lapas.

Dia membeberkan, penyebaran ideologi kekerasan di dalam Lapas sangat mungkin terjadi secara leluasa karena NTT jauh dari akses kontrol pusat dan kontrol publik. Apalagi kemampuan personil Polri di NTT masih jauh dari memadai. Karena yang dihadapi adalah teroris terlatih bukan berhadapan dengan penjahat kampung

Para Napiter ini dipastikan mempunyai hubungan dengan mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang organisasinya telah dibubarkan pemerintah. Walau demikian, Pemerintah Provinsi NTT terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota se-NTT bersama aparat keamanan terutama Polri agar mendata kembali aktivitas mantan pengurus dan anggota HTI di NTT.

Menurutnya, basis penyebaran dan penguatan sel-sel jaringan teroris di NTT dilakukan melalui tiga komponen relasi yaitu melalui oknum para mantan anggota dan/atau pengurus HTI di NTT, Partai Politik yang aktif mendukung HTI dan Napiter titipan melalui kunjungan keluarga pada waktu berkunjung para napi di Lapas dan Rutan di NTT.

Dalam kondisi seperti ini, kata Petrus, diperlukan gerakan bersama untuk memotong mata rantai hubungan antara Napiter dengan para mantan anggota dan pengurus HTI di NTT di satu pihak dan aktivitas Partai Politik pendukung HTI di pihak yang lain di NTT. Karena dikhawatirkan terjadi koneksi antara napiter di sejumlah Lapas dan Rutan di NTT dengan para mantan anggota dan pengurus HTI di NTT. Bisa saja kembali membangun sinergi untuk melanjutkan ideologi khilafah pasca pembubaran HTI. +++ tim cnc

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *