Suasana Rapat Komisi III DPRD NTT dengan Bank NTT dan OJK Kupang, Rabu 20 November 2019. Doc. CNC/marthen radja-Citra News.
Ferdy Mui : Pinjaman daerah sebesar Rp 900 miliar walau itu tantangan tapi mestinya juga dipandang sebagai peluang. DPR dalam membahasnya perlu menawarkan langkah-langkah solutif bukan pesimistis.
Citra-News.Com, KUPANG – ANGGOTA DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya Komisi III secara marathon melakukan rapat bersama pihak Bank NTT dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Kupang. Inti dari pagelaran rapat ini untuk membahas tuntas prosedur dan mekanisme, jika saja pinjaman daerah sebesar Rp 900 miliar tersebut disetujui Bank NTT.
Dalam rapat bersama Direktur Utama Bank NTT dan Pimpinan OJK Kupang, di ruang Komisi III DPRD Provinsi NTT Rabu 20 November 2019 dikemukakan berbagai pandangan yang menyejukan. Bahwa pengajuan pinjaman daerah oleh pemerintah Provinsi NTT ini dilatari pertimbangan kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah yang tinggi. Namun kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
“Pemerintah merencanakan untuk melakukan pinjaman daerah pada PT Bank NTT dengan mekanisme stand by loan. Permohonan pengajuan pinjaman sebesar Rp 900 miliar diajukan melalui pimpinan DPRD yang selanjutnya dibahas mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya kami dari Komisi III yang membidangi hal ini setuju. Ada dinamika pro kontra yang mewarnainya saat rapat itu hal biasa. Dan itulah fungsi Dewan,”ungkap Ferdy
Menurut anggota DPRD NTT dari Fraksi Nasdem bernama lengkap Inosensius Ferdy Mui ini bahwa tujuan pemerintah melakukan pinjaman ini untuk membiayai infrastruktur jalan terutama. Dimana di NTT ada banyak jalan tidak layak sebagaimana fungsinya untuk kelancaran aksesibilitas ekonomi masyarakat. Karena diketahui dengan membangun infrastruktur jalan yang berkualitas akan sangat membantu masyarakat dalam menumbuhkembangkan perekonomianya.
“Dengan adanya pinjaman ini guna membiayai pembangunan infrastruktur di daerah yang masih sangat minim. NTT ini berada pada batas wilayah negara dengan negara Timor Leste. Sementara ruas jalan penghubung antarwilayah terutama ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masih sagat terbatas,”tandasnya.
Sehubungan dengan rencana kebijakan pinjaman daerah tersebut, lanjut Ferdy, bila anggota dewan menyetujuinya akan berimplikasi pada perubahan struktur APBD NTT. Pada komponen penerimaan pembiayaan bertambah Rp 45.000.000.000. Nah, kalau pinjaman ini direncanakan pengalokasiannya dalam 2 (dua) tahun anggaran maka ada Rp 450 miliar yang dialokasikan setiap tahunnya.
“Sebagai lembaga dewan kami juga berpikir bagaimana cara pengembaliannya. Sementara PAD kita juga sangat minim. Iya, hemat kami semuanya itu sudah dipikirkan matang oleh pemerintah. Ada banyak cara tentunya yang dilakukan pemerintah. Tugas kami dewan sesuai dengan kewenangan adalah memberikan petimbangan-pertimbangan politis namun solutif. Kalau kami tolak iya saya tidak tahu lagi apa kata masyarakat terhadap anggota dewan yang telah dipilihnya ini,”kata Ferdy.
