PINJAMAN 900 Miliar, ALO Ladi : Perlu KAJIAN Mendalam

Suasana Rapat Komisi III DPRD NTT dengan Bank NTT dan OJK Kupang, Rabu 20 November 2019. Doc. CNC/marthen radja-Citra News.

Ferdy Mui : Pinjaman daerah sebesar Rp 900 miliar walau itu tantangan tapi mestinya juga dipandang sebagai peluang. DPR dalam membahasnya perlu menawarkan langkah-langkah solutif bukan pesimistis.

Citra-News.Com, KUPANG – ANGGOTA DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya Komisi III secara marathon melakukan rapat bersama pihak Bank NTT dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Kupang. Inti dari pagelaran rapat ini untuk membahas tuntas prosedur dan mekanisme, jika saja pinjaman daerah sebesar Rp 900 miliar tersebut disetujui Bank NTT.

Dalam rapat bersama Direktur Utama Bank NTT dan Pimpinan OJK Kupang, di ruang Komisi III DPRD Provinsi NTT Rabu 20 November 2019 dikemukakan berbagai pandangan yang menyejukan. Bahwa pengajuan pinjaman daerah oleh pemerintah Provinsi NTT ini dilatari pertimbangan kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah yang tinggi. Namun kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

“Pemerintah merencanakan untuk melakukan pinjaman daerah pada PT Bank NTT dengan mekanisme stand by loan. Permohonan pengajuan pinjaman sebesar Rp 900 miliar diajukan melalui pimpinan DPRD yang selanjutnya dibahas mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya kami dari Komisi III yang membidangi hal ini setuju. Ada dinamika pro kontra yang mewarnainya saat rapat itu hal biasa. Dan itulah fungsi Dewan,”ungkap Ferdy

Menurut anggota DPRD NTT dari Fraksi Nasdem bernama lengkap Inosensius Ferdy Mui ini bahwa tujuan pemerintah melakukan pinjaman ini untuk membiayai infrastruktur jalan terutama. Dimana di NTT ada banyak jalan tidak layak sebagaimana fungsinya untuk kelancaran  aksesibilitas ekonomi masyarakat. Karena diketahui dengan membangun infrastruktur jalan yang berkualitas akan sangat membantu masyarakat dalam menumbuhkembangkan perekonomianya.

“Dengan adanya pinjaman ini guna membiayai pembangunan infrastruktur di daerah yang masih sangat minim. NTT ini berada pada batas wilayah negara dengan negara Timor Leste. Sementara ruas jalan penghubung antarwilayah terutama ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masih sagat terbatas,”tandasnya.

Sehubungan dengan rencana kebijakan pinjaman daerah tersebut, lanjut Ferdy, bila anggota dewan menyetujuinya akan berimplikasi pada perubahan struktur APBD NTT. Pada komponen penerimaan pembiayaan bertambah Rp 45.000.000.000. Nah, kalau pinjaman ini direncanakan pengalokasiannya dalam 2 (dua) tahun anggaran maka ada Rp 450 miliar yang dialokasikan setiap tahunnya.

“Sebagai lembaga dewan kami juga berpikir bagaimana cara pengembaliannya. Sementara PAD kita juga sangat minim. Iya, hemat kami semuanya itu sudah dipikirkan matang oleh pemerintah. Ada banyak cara tentunya yang dilakukan pemerintah. Tugas kami dewan sesuai dengan kewenangan adalah memberikan petimbangan-pertimbangan politis namun solutif. Kalau kami tolak iya saya tidak tahu lagi apa kata masyarakat terhadap anggota dewan yang telah dipilihnya ini,”kata Ferdy.

OPD Lamban Menterjemahkan Alur Pikir Gubenur

Menurut Ferdy, pemerintah punya strategi-strategi untuk membayar bunga angsuran/cicilannya. Dan OPD yang ada mestinya mampu menterjem alur pikir dari gubernur. Membuat program/kegiatan yang sekiranya bisa menambah pendapatan daerah. Ini salah satu strategi bisa mengembalikan pijaman daerah tersebut.

“Pemerintah juga punya strategi-strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah  ini. Apakah dengan cara menaikkan biaya sewa asset. Ada banyak asset pemerintah yang saat ini sedang disewakan atau dikontrakan. Bisa saja asset Pemda yang disewakan pihak ketiga saat ini, semisal Suba Suka, Lippo Plaza dan beberapa lainnya ditinjau kembali. Karena asset yang ada sangat kecil sumbangannya untuk PAD kita,”jelas Ferdy.

Ada sarat lain yang pemerintah bisa dipenuhi untuk pengembalian bunga pinjaman, tambah Ferdy. Semua penerimaan daerah dijadikan deposito ke pihak bank. Ada dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) digunakan seperlunya untuk pembiayaan daerah. Sebagiannya didepositokan untuk menyicil pinjaman.

Tampak pimpinan Komisi III, Kika : Viktor Mado Watun-PDIP, Leonardus Lelo-Demokrat, Hugo Kalembu-Golkar, dan Ferdy Mui-Nasdem dalam Rapat Komisi III dengan Bank NTT dan OJK Kupang (kiri). Wakil Ketua DPRD NTT, ALOYSIUS Malo Ladi (kanan). Doc. CNC/marthen radja-Citra News.

Ada juga cara lain yang bisa dilakukan pemerintah senjata pamungkasnya bila beberapa cara tersebut tidak bisa ditempuh. Bagaimana caranya? Sebagai kepala daerah Gubernur punya kewenangan otoritas. Kalau semua jalan sulit ditempuh maka bisa saja gubernur berinisiasi bertemu langsung Mendagri. Meminta pertimbangan sekaligus persetujuan atas apa yang menjadi kebutuhan daerah.

Untuk soal ini, kata anggota dewan dua periode ini. Saya (Ferdy, red) punya pengalaman sebelumnya. Kala itu semua Fraksi di DPRD NTT tidak setuju bangun Monumen Pancasila, yang saat ini jadi polemic. Kecuali PDIP setuju supaya dibangun Monumen Pancasila itu.

“Tapi apa yang terjadi akhirnya. Iya semua Fraksi boleh menolaknya (tidak setuju) kecuali PDIP.  Tapi kan Monumen Pancasila tetap dibangun juga. Ini kita bicara fakta yang mau menggambarkan bahwa pemerintah punya strategi-strategi dalam membangun daerah. Karena tugas pemerintahan adalah untuk melayani kebutuhan rakyat,”tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTT, HUGO Kalembu mengatakan, pemerintah berinisiatif mengajukan pinjaman daerah karena memang kemampuan keuangan daerah kita sangat terbatas.

“Ini mestinya mendorong kreativitas dan inovasi semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Dengan berupaya keras mengoptimalisasi program kegiatan yang menjadi kewenangannnya masing-masing,”kata Hugo.

Menurut anggota DPRD 9 periode ini, kelihatan OPD yang ada kurang mampu (lamban, red) menterjemahkan apa yang menjadi visi/misi kepala daerah. Mestinya OPD berkreasi dan berinovasi dalam program dan kegiatannya yang memberikan sumbangan untuk peningkatan PAD kita.

Apa yang kepala daerah buat permohonan pinjaman ini, tambah Hugo, adalah untuk membiayai kebutuhan pembangunan infrastrukut di daerah. Tinggal saja bagaimana struktur kebawahnya ini (OPD, red) bersikap.

“Kami legislatif sangat mendukungnya. Tentunya dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Untuk maksud ini kami Komisi III mengajak pihak Bank NTT dan OJK, mari kita diskusikan bagaimana langkah solutifnya,”jelas Hugo.

Seperti diberitakan citra-new.com sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Aloyisu Malo Ladi mengatakan, pemerintah NTT berniat melakukan pinjaman daerah sebesar Rp 900 miliar ke Bank NTT.

“Kami sudah mendapat surat pengajuan permohonan pinjaman daerah tersebut. Adapun rencana jumlah pinjaman yang akan diajukan sebesar Rp 900 miliar ke PT Bank NTT. Dan sejumlah dana ini akan dialokasikan selama 2 (dua) tahun anggaran,”katanya.

Menjawab soal setuju tidaknya, anggota DPRD NTT dari Partai Kebangkitan Bangsa ini menyatakan, pada prinsipnya pimpinan dan anggota DPRD NTT sangat setuju. Hanya saja perlu dikaji lebih mendalam oleh Komisi yang menangani bidang perbankan.

“Kan yang perlu dikaji itu soal prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bagaimana penerapannya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. PAD salah satu sumbernya jika saja pinjaman daerah ini disetujui dewan. Pihak eksekutiflah yang berupaya keras dengan berbagai program dan kegiatan guna mendongkrak PAD kita yang masih min mini,”tuturnya. +++ marthen/cira-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *