KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus suap pengurusan izin lahan megaproyek Meikarta melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada, 14 dan 15 Oktober 2018. Hasilnya Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Bupati Kabupaten Bekasi, NENENG Hasanah Yasin, dan 7 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka.
Neneng merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Bekasi. Pada Pilkada Bekasi 2017, dia menjadi petahana yang kembali menang dengan diusung koalisi gemuk: Partai Golkar, PAN, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Usai JOKO WIDODO dan MA’RUF AMIN resmi menjadi kandidat Pilpres 2019, Neneng direkruit menjadi anggota Tim Kampanye Daerah (TKD).
Irisan Neneng dengan proyek Meikarta tampak dari kebijakan yang diambilnya sebelum kembali dilantik menjadi Bupati Bekasi untuk periode kedua. Pada 12 Mei 2017, Neneng menerbitkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk 84,6 hektare lahan Meikarta Padahal Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi belum selesai dibahas dan disetujui Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ini bertentangan dengan Pasal 18 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam pasal tersebut disebutkan, “Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri.”
Meski tak terlibat dalam kasus suap Neneng, orang dekat Jokowi lainnya yang tampak antusias pada proyek Meikarta ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, LUHUT Binsar Pandjaitan. Luhut sempat menghadiri kegiatan topping offdua tower pertama Meikarta di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Minggu, 29 Oktober 2017.
Saat itu, Luhut mengungkapkan keinginan membentuk kawasan ekonomi khusus di Bekasi. Tujuannya untuk memaksimalkan pusat kawasan ekonomi terintegrasi antara DKI Jakarta dengan Jawa Barat.
“Saya tertarik apartemen yang luasnya 23 meter namun dengan cost yang hampir sama dengan punya Pemerintah. Saya akan lapor Presiden, saya juga akan bicara ke (Menteri BUMN) Ibu Rini Soemarno. Kenapa Lippo bisa bikin murah, Pemerintah tidak bisa bikin murah. Saya sangat apresiasi pembangunan ini tapi kalau ada kritik harus segera diperbaiki,” kata Luhut.
Kehadiran Luhut dalam kegiatan itu terasa janggal lantaran pada Agustus 2017, Pemprov Jawa Barat menolak perizinan pembangunan kota metropolitan seluas 500 hektare yang diajukan Lippo Group selaku pengembang dan pemilik Meikarta. +++ cnc/tirto.id
Gambar : Joko Widodo, Calon Presiden RI periode 2019-2024
Foto : Doc. CNC/tirto.id
