PEMERNTAH Mestinya ADIL Dalam Membangun PENDIDIKAN

Winston Rondo menyatakan pemerintah semestinya secara adil dan merata dalam membantu fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan entah sekolah swasta sekalipun. Akan tetapi tuntutan sekolah swasta ini juga harus bisa menunjukkan ‘top brending’-nya. Sehingga bisa merangsang bantuan pemerintah itu, bukan?

Kupang, citra-news.com – PENDIDIKAN Nasional Membentuk Karakter Bangsa, demikian thema umum yang digelar Badan Musyawarah Perguruan Swasta (Consultative Council of Private Education Institution) Provinsi NTT dalam menyongsong HUT Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2018 yang ke-90.

Hasil inisiasi BMPS NTT menyelenggarakan Gebyar SMA/SMK Swasta se-NTT dan dikomandani WINSTON N. Rondo, S.Pt ini membuahkan sejumlah kegiatan. Diantaranya, Seminar Pendidikanyang berthemakan, Peran Sekolah swasta Dalam Membangun Pendidikan di NTT. Selain Lomba cerdas cermat Bahasa Inggris dimana setiap sekolah mengutus satu regu 3 orang siswa. Dan Lomba Pidato Bahasa Indonesia, yang berthemakan, Pendidikan Membentuk Karakter Anak Bangsa.

Dalam kegiatan seminar yang berlangsung di Aula Kedung DPD RI Perwakilan NTT di Kupang, Senin 22 Oktober 2018 itu menghasilkan beberapa catatan kritis. Diantaranya soal pemberian bantuan sarana prasarana (Sarpras) dari pemerintah yang ditengarai banyak peserta seminar mengesankan mengeluhkan bahwa pemerintah tidak secara adil dan merata memberikan bantuan fasilitas dan Sarpras bagi sekolah-sekolah swasta.

“Apa yang menjadi keluhan bapak ibu pemangku lembaga pendidikan swasta menjadi catatan bagi pemerintah. Namun perlu ditunjukkan apa top branding atau top of mind  dari sekolah swasta. Contohnya begini kalau kita belanja tapal gigi ke mall. Yang ada di otak kita dalah Pepsodent. Meskipun penjaga toko menawarkan produk lain, akan tetapi yang diminta adalah pepsodent. Jadi sekolah swasta harus bisa menunjukkan keunggulan-keunggulan apa yang dimiliki. Karena ada ribuan sekolah yang harus menjadi perhatian pemerintah. Dan yang pasti sekolah-sekolah negeri menjadi prioritas perhatian,”ungkap Winston yang juga anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Demokrat ini.

Hal senada juga dikatakan Jimmy Sianto yang juga teman sejawab Winston. Menurut, anggota DPRD NTT dari Partai Hanura itu, secara kualitatif sekolah-sekolah swasta lebih unggul jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri.

“Berbicara soal pendidikan karakter hemat saya sekolah swasta lebih hal itu lebih dikedepankan. Namun kalau soal kondisi fasilitas dan Sarpras memang sedikit terbatas, termasuk jumlah guru (tenaga pendidik). Meski demikian dalam keterbatasan mutu lulusan siswa sekolah swasta lebih unggul. Nah keunggulan apa lagi yang dilihat lebih oleh pemerintah sehingga tergerak memberikan bantuan. Keunggulan itulah yang dimaksud menjadi top brending,”kata Jimmy.

Narasumber lain yang juga memberikan peneguhan bagi lembaga sekolah swasta adalah Simon Riwukore. Pemerhari pendidikan NTT ini menyatakan, sekolah-sekolah swasta (Katholik) umumnya unggul dalam segala aspek. Keunggulan-keunggulan seperti ini seyogianya juga mendapat tempat bagi pemerintah dalam memberikan bantuan Sarpras dan fasilitas yang dibutuhkan sekolah. Ada banyak keterbatasan-keterbatasan yang dialami sekolah swasta di semua tingkatan pendidikan. Akan tetapi pemerintah lantaran mengurus banyak lembaga pendidikan maka membutuhkan ada keunggulan-keunggulan komparatif yang harus dimiliki lembaga pendidikan swasta.

Dengan jumlah sekolah swasta sekitar 9000 lebih di NTT ini, tambah Simon, pemerintah sudah tentu tidak sanggup membantunya. Jumlah 2000-an saja belum mungkin pemerintah bisa menalanagi kebutuhan sekolah swasta, kritiknya.

Sementara Aloysius Min, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi NTT mengatakan, sekolah swasta yang selama ini menjadi image positif masyarakat mestinya harus meyakinkan pemerintah. “Sekolah swasta juga harus lebih mempromosikan secara luas tentang tentang potensi unggulannya. Ini langkah taktis agar semakin banyak orangtua murid mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah swasta. Memang tidak berharap banyak dari pemerintah. Akan tetapi   sekarang ada dana CSR (civil social responsibility) dari perbankan dan pihak swasta lainnya untuk bisa menalangi kebutuhan sekolah swasta,”jelas Alo.

Sementara Pius Rengka selaku Maderator dalam seminar tersebut mengingatkan, pendidikan saat ini telah memasuki era industrialisasi. Berkaitan dengan pendidikan karakter bangsa, pendidikan kita sudah mulai tergerus oleh jaman. Dalam bahasa komunikasi contohnya, melalui handphone ada kata-kata dan istilah-istilah baru anak-anak kita jaman now yang sulit dimengerti kita yang generasi tua ini.

“Menghadapi era teknologi saat ini memberikan signal untuk bagaimana peran semua pemangku kepentingan pendidikan. Terutama sekolah swasta yang diyakini unggul semua aspek tidak terkecuali soal pendidikan karakter. Ini yang perlu diwarisi.  Sehingga memberikan warna tersendiri dalam memajukan pendidikan di tanah air,” tandasnya. +++ cnc1

Gambar : Pose bersama dari kiri ke kanan : Pius Rengka, Jimmy Sianto, Romo Kornelis Usboko, Aloysius Min, Simon Riwu Kaho, dan Wiston N. Rondo, usai Seminar di gedung DPR RI di Kupang,Senin 22 Oktober 2018.

Foto : Doc.CNC/marthen radja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *