MINIM Perhatian Pemerintah Terhadap Masyarakat Olahraga

Dr. Ir. ANDRE Wiliam Koreh, MT diwawancarai di Gedung DPRD NTT, Selasa, 23 Juli 2019. Doc. CNC/marthen radja

Bukan lagi menjadi rahasia umum banyak atlit NTT yang berprestasi harus hengkang dari tanah kelahirannya. Karena provinsi lain memberikan penghargaan lebih terhadap prestasi mereka serta jaminan masa depan yang lebih baik. Apakah mungkin Perda Olahraga memanggil pulang atlit berprestasi menjadi ‘tuan rumah’ di negeri sendiri?

Citra-News.Com, KUPANG – KETUA KOMITE Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (KONI NTT), Dr. Ir. ANDRE W. Koreh, MT menyatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada wakil rakyat khususnya Komisi 5 DPRD Provinsi NTT. Bahwa para wakil rakyat kita peduli dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat olahraga.

“Hari ini rapat yang digagas oleh Komisi 5 dan Badan Anggaran (Banggar), patut kami beri apresiasi. Bahwa selama ini KONI diberikan anggaran yang sangat terbatas. Mestinya dengan disahkannya Perda Olahraga ini maka pemerintah wajib melakukan pembinaan olahraga. Tapi kenyataannya menjadi minim perhatian pemerintah terhadap masyarakat olahraga,”demikian Andre saat ditemui citra-news.com dan RRI Kupang, di gedung DPRD Provinsi NTT, Kupang, Selasa, 23 Juli 2019.

Perda Nomor 3 Tahun 2019 ini, lanjut dia, harusnya dinyatakan dalam kebijakan anggaran. Diktahui tahun ini kita usulkan Rp 30 miliar tetapi baru dikasih Rp 5 miliar. Kalau menganut pada Perda Olahraga, iya katakanlah 1-2 persen dari PAD mestinya dia cukup sekitar 10 atau 20 miliar. Atau 1-3 persen dari APBD kita sebesar Rp 5 triliun maka cukup 1 persen saja untuk pembinaan olahraga.

“Hal semacam inilah yang kami inginkan supaya ada kesamaan pandang (Persepsi) dari Banggar atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Komisi 5 DPRD NTT. Mudah-mudahan ke depan dari sisi anggarannya menjadi lebih baik,”tandasnya.

Tapi menurut dia, ada hal yang menarik dari rapat bersama Komisi 5 DPRD Provinsi NTT. Bahwa ada kepercayaan dan harapan yang kuat terhadap masyarakat olahraga di NTT. Komisi 5 berharap agar ada prestasi dari multi event seperti PON. Tetapi ada sebuah kesadaran bahwa persoalan yang dialami atlit adalah bagaimana mereka berlatih dan meraih prestasi.

“Jangan lagi atlit dibebani dengan persoalan pembiayaan. Sehingga ada istilah dari DPR kita tadi bahwa jangan kita membagi kegundahan dengan atlit. Iya, artinya atlit sudah tidak berpikir bahwa saya bisa berangkat atau tidak, ada ada biaya atau tidak,”kutip Andre.

Sembari menambahkan, sudah menjadi hal lazim dialami atlit kita. Sehingga bisa menurunkan semangat mereka untuk berjuang. Padahal anak-anak NTT cukup punya potensi dan bisa meraih prestasi lebih dari yang kita harapkan.

Implikasi dari minimnya perhatian pemerintah dalam kebijakan anggaran adalah banyak atlit NTT yang harus hengkang dari tanah kelahirannya dan mewakili daerah lainnya meraih prestasi. Kenapa mereka menggunakan bendera provinsi lain. Alasannya sederhana karena mereka kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah Provinsi NTT. Sementara Dari provinsi lain memberikan jaminan masa depan mereka lebih layak.

“Saya kira sangat manusiawi kalau atlit kita punya prestasi tapi mewakili provinsi lainnya. Karena wajar saja mereka diberikan jaminan masa depan yang lebih baik. Ini bukan sesuatu yang salah. Oleh karena itu dengan adanya Perda Olahraga ini anak-anak NTT bisa kembali berjuang membawa bendera NTT. Mengharumkan kembali nama NTT lewat kegiatan olahraga di event nasional maupun internasional,”pungkasnya  +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *