Demi KEMANUSIAAN Perlu DIREVISI Permen PANRB RI 36/2018

Walau upah guru honor dan tenaga kontrak K-2 hanya dihargai 150 sampai 300 ribu sebulan tapi tidak menyurutkan niat mereka untuk mencerdaskan anak bangsa di Republik ini. Karena itu pemerintah sepatutnya mempertimbangkan soal batasan maksimum usia 35 tahun untuk diangkat jadi CPNS/ASN.

Kupang, citra-news.com – REVISI terhadap Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2018 menjadi harapan baru bagi ratusan ribu guru honor dan tenaga kontrak K-2 di seluruh Indonesia. Tapi sayangnya, sisi lain dari polemic yang berkepanjangan tentang guru honor dan tenaga kontrak K-2 ini, dimanfaatkan onum-oknum politisi dari Parpol tertentu untuk pencitraan.

“Bagi kami di Partai Demokrat hendaknya memandang permasalahan guru honor dan tenaga kontrak K-2 ini sebagai masalah bersama untuk dicarikan solusinya. Bahwa ini adalah perjuangan kita semua. Bukan lantas mengklaim atas perjuangan siapa-siapa. Kami berharap Presiden RI saat ini mendengar dan mengamini perjuangan kemanusiaan dan kesejahteraan dari aspirasi para guru honor dan tenaga kontrak K-2 ini soal batasan usia,”ungkap ARDI Kale Lena saat ditemui citra-news.com di gedung DPRD NTT, Kupang, Rabu 7 November 2018

Anggota DPRD NTT dari Fraksi Demokrat yang bernama lengkap Kardinad Leonard Kale Lena, SH ini mengingatkan, bahwa apa yang dijanjikan oleh pejabat politik belakangan ini jangan hanya menebar janji palsu. Tapi perlu segera diwujudkan dengan perjuangan politik ke pemerintah RI saat ini secara cepat. Dengan begitu maka permasalahannya bisa segera tuntas.  Jangan menjadikan permasalahan guru honor dan tenaga kontrak K-2 ini sebagai tameng untuk meraup kepentingan pribadi, tegasnya.

Diakuinya, terkait guru honor dan tenaga kontrak K-2 memang menjadi beban dari pemerintah sekarang ini. Dengan adanya oknum-oknum pejabat politik yang datang lalu menjanjikan bahwa para guru honor dan tenaga kontrak K-2 diangkat jadi CPNS/ASN, hendaknya tidak membungkus kepentingan politik pribadi orang perorang atau kelompok. Artinya disamping untuk kepentingan politik namun yang paling diutamakan adalah untuk kebutuhan masyarakat banyak.

“Saya berharap hal ini jangan dijadikan peluang untuk melanggengkan kepentingan politiknya. Jangan sekadar janji palsu tapi segera direalisasi. Sehingga harapan masyarakat ini bisa diwujudkan. Ini sekaligus juga mengajarkan masyarakat bahwa politik itu tidak identik dengan putar-balik. Saya hanya berpikir positif bahwa semua janji ini bisa direaliasi dengan benar,”tandasnya.

Sedangkan mengenai batasan usia dari ketentuan 35 tahun, lanjut Ardi, pemerintah tidak terlalu ‘kaku’ dalam menterjemahkan aturan yang ada. Pemerintah perlu mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan. Karena sebagian besar dari tenaga kontrak yang ada sudah mengabdi puluhan tahun. Sehingga praktis usia mereka sudah melampaui batas maksimum.

Nah semestinya mereka-mereka ini menjadi prioritas pertama dan perlu ada perlakuan khusus. Perlu diingat, pengabdian para tenaga guru kontrak K-2 ini sudah membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan generasi bangsa ini. Dengan kata lain ketentuan soal batasan usia ini perlu ditinjau kembali.

“Jadi perlu ada regulasi bersifat diskresi untuk mengakomodir mereka. Karena semangat dedikasi yang tinggi ini mereka abaikan kesejahteraan diri dan keluarga. Padahal upah yang mereka dapatkan sangat tidak setimpal dengan spirit pengabdian mereka,”tandasnya.

Perjuangan untuk nasib guru honor dan tenaga kontrak K-2, tambah Ardi, sudah terjadi sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhono. Sehingga kalau belakangan ini baru ada begitu banyak ‘pejuang-pejuang dadakan’ tentunya perlu diwaspadai. Karena adalah mustahil janji dari oknum-oknum politisi dari Parpol tertentu di DPR RI untuk memperjuangkan sekitar 500.000 guru honor di Indonesia, semuanya diangkat jadi PNS. Ini sesungguhnya sebuah euphoria untuk kepentingan 2019.

 

Gubernur dan Ketua DPRD NTT Diminta Bertemu Presiden

Pada kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Demokrat, WINSTON Neil Rondo, S.Pt menyatakan, secara regional NTT Fraksi Demokrat di DPRD Provinsi NTT beberapa waktu lalu dalam pemandangan umum Fraksi terkait APBD tahun 2019, sudah lugas menyampaikan permasalahan belasan ribu guru honor dan tenaga kependidikan K-2 se-NTT.

“Kami dari Fraksi Partai Demokrat mendukug sepenuhnya aksi protes para guru ini. Mereka memprotes soal pemberlakukan Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 36 tahun 2018. Dimana memberlakukan batas umur maksimum 35 tahun bagi tenaga homor K-2 untuk diproses menjadi CPNS/ASN. Terhadap hal ini kami tegas menyerukan pemerintah pusat dan Kementerian terkait untuk mencabut Permen PAN RB Nomor 36 yang controversial ini. Kami berharap kado terakhir buat para guru honor K-2 ini adalah mereka bisa diangkat jadi CBNS/ASN,”beber Winston.

Lebih jauh dikatakannya, karena atas nama keadilan dan kemanusiaan bagi para guru honor yang telah mengabdi luar biasa dan puluhan tahun untuk mencerdaskan anak bangsa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahkan mereka mengabaikan kesejahteraan diri dan keluarga mereka hanya untuk berdedikasi demi kemanusiaan.

Untuk itu hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mendorong lebih jauh lagi agar pemerintah segera merevisi itu Peraturan Menteri PAN RB Nomor 36 Tahun 2018 yang adalah sumber atau sukma dari ASN ini. Fraksi Demokrat DPRD NTT mendorong Gubernur dan Ketua DPRD NTT, mari kita sama-sama meneruskan perjuangan dan aspirasi para guru honor K-2 mengenai batasan usia. Kedua, ini adalah perjuanga kita semua dan bukan atas perjuangan siapa-siapa. Akan tetapi perjuangan kita semua atau perjuangan NTT. Kami berharap Presiden RI saat ini mendengar ratapan dan litani guru honor dari Provinsi NTT.

“Revisi UU yang nantinya dilakukan adalah semua guru honor dan tenaga kontrak K-2 diangkat jadi CPNS/ASN. Jadi tidak ada lagi pakai klausul batas usia 35 tahun. Itu tuntutan kami mendukung apa yang diinginkan para guru honor dan tenaga kontrak K-2,”tegasnya.

Untuk proses pengangkatan para guru honor dan tenaga kontrak K-2, pemerintah pusat mengaturnya secara bertahap. Bahwa yang lebih diprioritaskan adalah yang sudah mengabdi 15 tahun ke atas. Nanti tahapan berikutnya diangkat bagi yang sudah mengabdi diatas 5 tahun, dan seterusnya. Sehingga permasalahan menjadi tuntas. Jika tidak maka akan menjadi polemic yang berkepanjangan. +++ cnc1

Gambar : Kardinad Leonard Kale Lena, SH anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Partai Demokrat

Foto : Doc. CNC/marthen radja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *