Harapan itu semakin terbuka usai perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Merpati yang digelar Pengadilan Negeri Niaga Surabaya menghasilkan putusan homologasi. Dengan demikian, hakim mengesahkan persetujuan antara debitur dan kreditur untuk mengakhiri kepailitan.
Kuasa hukum Merpati Airlines Rizky Dwinanto menegaskan penyelesaian utang bakal menjadi prioritas setelah putusan homologasi dikeluarkan. Kendati tidak merinci cara untuk melunasinya, Rizky memastikan kliennya akan mengembalikan utangnya kepada kreditur.
“Terkait utang-utang akan diselesaikan sesuai dengan proposal perdamaian. Ada skema yang akan dijalankan. Sudah siap,” kata Rizky kepada reporter Tirto, Rabu siang.
Menurut Rizky, pertimbangan dari munculnya putusan homologasi tersebut karena majelis hakim melihat kesungguhan Merpati agar bisa bangkit lagi. Salah satunya tercermin dari adanya jaminan pelaksana yang berfokus pada kreditur serta memfasilitasinya dengan proposal perdamaian.
Berdasarkan rapat dengan kreditur yang berlangsung pada 31 Oktober 2018, Merpati sempat menemui kendala mengingat Kemenkeu, selaku pemegang jaminan dengan tagihan terbesar, menolak perjanjian damai.
Menanggapi hal itu, Rizky menegaskan Merpati akan berdiskusi lebih lanjut dengan Kemenkeu. Ia pun menekankan putusan pengadilan ini bukan berarti penolakan dari Kemenkeu tidak berpengaruh.
“Kemenkeu sebagai kreditur kami tentu tidak bisa kami kesampingkan. Kami akan melakukan bagaimana caranya agar ini tidak lantas menimbulkan efek,” kata Rizky.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku belum menerima pengajuan pengoperasian kembali maskapai Merpati. Namun demikian, ia mendukung pengoperasian kembali maskapai yang sebelumnya beroperasi paling banyak untuk wilayah timur itu.
“Belum ada aplikasi yang langsung ke kami. Tapi kami berharap merpati recover. Dengan syarat-syarat umum penerbangan harus diikuti. Artinya harus punya armada, punya awak, pilot harus dipenuhi. Selain itu, aspek keselamatan dan keamanan merupakan hal yang terpenting, sehingga harus dipenuhi,”ucap Budi di sela rapat koordinasi Kemenhub di Jakarta, Selasa 13 November 2018. +++ cnc/tirto.id
Gambar : Ilustrasi para penumpang penerbangan Maskapai Merpati Nusantara Airlines
