2019 MERPATI Akan TERBANG Lagi

Keinginan manajemen Merpati Airlines kembali terbang pada 2019 semakin terbuka usai Pengadilan Negeri Niaga Surabaya mengabulkan proposal perdamaiannya pada Rabu 14 November 2018. Namun PT Merpati Nusantara Airlines harus melunasi utang-utangnya terlebih dahulu.

Jakarta, citra-news.com – RENCANA maskapai penerbangan pelat merah untuk terbang kembali pada 2019 ini pertama kali diumumkan langsung Direktur Utama Merpati Airlines Capt. Asep Ekanugraha, pada Jumat 11 November 2018. Rencana ini sebagai tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian transaksi penyertaan modal bersyarat dengan PT Intra Asia Corpora selaku investor pada 29 Agustus 2018.

Namun rencana tersebut mengundang tanggapan beragam dari berbagai pihak. Diantaranya Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati. Dia mengungkapkan pemerintah siap mendukung rencana Merpati beroperasi kembali. Tapi dengan syarat maskapai pelat merah itu memperoleh investor yang kredibel.

“Saya harap investor memiliki kredibilitas, karena yang saya inginkan adalah rekam jejak. Apabila investor yang terlibat dalam proses revitalisasi Merpati memang kredibel, maka pemerintah akan mendukungnya. Dan investor Merpati harus benar-benar membawa dana dan bisa mendorong transfer teknologi. Saya tidak ingin investor yang datang hanya sekadar membawa nama,”tegas Sri Mulyani di kantornya, Jakarta pada Senin 12 November 2018.

Sri Mulyani menambahkan Kementerian Keuangan telah mendorong PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) mencari solusi untuk memulihkan kondisi keuangan Merpati. Dia pun meminta PT PPA melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap semua skenario penyelamatan Merpati dan tawaran calon investor.

Menurutnya, Kemenkeu bakal mendukung kebangkitan kembali Merpati apabila investor yang menyuntikkan dana benar-benar kredibel dan maskapai mampu memiliki nilai ekonomis, serta kegiatan yang menunjang pemulihan keuangannya.

“Tapi Saya minta PT PPA melakukan uji tuntas terhadap tawaran dari calon investor Merpati. Karena buat pemerintah kalau perusahaan itu bangkrut, maka kami juga cuma mendapatkan sisa-sisa dari tunjangan yang sudah disalurkan dan tidak bisa dikembalikan,”ucapnya.

Sri Mulyani juga mengingatkan pentingnya rekam jejak investor guna memberikan nilai tambah pada bisnis Merpati yang sedang mati suri. Ia pun mendorong agar PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) selaku agen restrukturisasi Merpati dapat melakukan due diligence terhadap skenario apapun yang ditawarkan untuk merevitalisasi bisnis maskapai pelat merah itu.

Setelah berhenti beroperasi pada 1 Februari 2014 karena masalah keuangan, Merpati mengalami mati suri. Perusahaan pelat merah itu saat ini sedang dalam penanganan PT PPA guna menghadapi sidang Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Kepastian Merpati dapat beroperasi kembali bergantung pada hasil sidang PKPU di Pengadilan Niaga Suarabaya. Sebab, Kementerian Keuangan sebagai salah satu kreditur terbesar telah menolak proposal perdamaian dari maskapai itu.

Merpati belum lama ini mengumumkan berencana beroperasi kembali pada 2019 setelah menemukan calon investor. PT Intra Asia Corpora bersedia menyuntikkan dana sebesar Rp6,4 triliun untuk memulihkan bisnis perusahaan tersebut.

“Rencana perusahaan pada saat dimulainya operasi penerbangan tahun depan akan dilakukan di Biak, Provinsi Papua, yang selama ini merupakan salah satu basis utama Merpati,” kata Direktur Utama PT MNA Asep Ekanugraha pada Minggu 11 November 2018.

Selama mati suri, Asep mengklaim Merpati terus melakukan pembenahan di internal perusahaan dengan memenuhi hak gaji karyawan serta meyakinkan pemerintah dan mengundang calon investor untuk menghidupkan kembali perusahaan.

Skenaro Lunasi Utang Sebelum Terbang Lagi

Merpati berharap suntikan dana sebesar Rp6,4 triliun dapat mengembalikan geliat bisnis maskapai, sekaligus mengembalikan utang mereka ke kreditur.

Keinginan manajemen Merpati Airlines kembali terbang pada 2019 semakin terbuka usai Pengadilan Negeri Niaga Surabaya mengabulkan proposal perdamaiannya, Rabu (14/11/2018). Namun, PT Merpati Nusantara Airline harus melunasi utang-utangnya terlebih dahulu.

Sejumlah pertanyaan pun muncul mengiringi rencana kebangkitan kembali Merpati Airline ini. Sejak 1 Februari 2014, Merpati berhenti beroperasi karena terlilit masalah keuangan. Kondisi ini bikin Merpati tak mampu memenuhi hak para karyawannya.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), misalnya, pendapatan perusahaan sejak 2009 hingga akhir September 2013 lebih kecil dari biaya operasionalnya. Kondisi semacam itu yang lantas membuat maskapai terlilit utang kepada sejumlah kreditur.

Beberapa kreditur tersebut, ialah: PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri Tbk, PT Perusahaan Pengelola Aset, hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sampai dengan Juli 2018, beban utang yang harus ditanggung Merpati mencapai Rp10,7 triliun. Sedangkan nilai asetnya hanya sebesar Rp1,2 triliun dan ekuitasnya tercatat minus Rp9 triliun.

Dengan jumlah utang sebesar itu, Merpati berharap suntikan dana dari PT Intra Asia Corpora sebesar Rp6,4 triliun dalam kurun waktu dua tahun, dapat mengembalikan geliat bisnis maskapai, serta mengembalikan utang kepada kreditur.

Harapan itu semakin terbuka usai perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Merpati yang digelar Pengadilan Negeri Niaga Surabaya menghasilkan putusan homologasi. Dengan demikian, hakim mengesahkan persetujuan antara debitur dan kreditur untuk mengakhiri kepailitan.

Kuasa hukum Merpati Airlines Rizky Dwinanto menegaskan penyelesaian utang bakal menjadi prioritas setelah putusan homologasi dikeluarkan. Kendati tidak merinci cara untuk melunasinya, Rizky memastikan kliennya akan mengembalikan utangnya kepada kreditur.

“Terkait utang-utang akan diselesaikan sesuai dengan proposal perdamaian. Ada skema yang akan dijalankan. Sudah siap,” kata Rizky kepada reporter Tirto, Rabu siang.

Menurut Rizky, pertimbangan dari munculnya putusan homologasi tersebut karena majelis hakim melihat kesungguhan Merpati agar bisa bangkit lagi. Salah satunya tercermin dari adanya jaminan pelaksana yang berfokus pada kreditur serta memfasilitasinya dengan proposal perdamaian.

Berdasarkan rapat dengan kreditur yang berlangsung pada 31 Oktober 2018, Merpati sempat menemui kendala mengingat Kemenkeu, selaku pemegang jaminan dengan tagihan terbesar, menolak perjanjian damai.

Menanggapi hal itu, Rizky menegaskan Merpati akan berdiskusi lebih lanjut dengan Kemenkeu. Ia pun menekankan putusan pengadilan ini bukan berarti penolakan dari Kemenkeu tidak berpengaruh.

“Kemenkeu sebagai kreditur kami tentu tidak bisa kami kesampingkan. Kami akan melakukan bagaimana caranya agar ini tidak lantas menimbulkan efek,” kata Rizky.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku belum menerima pengajuan pengoperasian kembali maskapai Merpati. Namun demikian, ia mendukung pengoperasian kembali maskapai yang sebelumnya beroperasi paling banyak untuk wilayah timur itu.

“Belum ada aplikasi yang langsung ke kami. Tapi kami berharap merpati recover. Dengan syarat-syarat umum penerbangan harus diikuti. Artinya harus punya armada, punya awak, pilot harus dipenuhi. Selain itu, aspek keselamatan dan keamanan merupakan hal yang terpenting, sehingga harus dipenuhi,”ucap Budi di sela rapat koordinasi Kemenhub di Jakarta, Selasa 13 November 2018. +++ cnc/tirto.id

Gambar : Ilustrasi para penumpang penerbangan Maskapai Merpati Nusantara Airlines

Foto : Doc.CNC/Tirto.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *