Pengalihan kewenangan penanganan pendidikan tingkat SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi pada kenyataannya tidak memberikan nilai tambah bagi peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Minimnya sarana prasarana pendidikan menjadi salah satu tolok ukur tinggi rendahnya mutu pendidikan.
Kupang, citra-news.com – KETUA FRAKSI Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), WINSTON Neil Rondo, S.Pt mengajak semua elemen masyarakat dan pemerintah untuk berupaya maksimal meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi NTT.
Ajakan wakil rakyat ini mendaras pada fakta lapangan saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke sejumlah daerah. Terhadap apa yang kami lihat dengan mata kepala, ungkap Winston, akan hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Ada banyak kekurangan yang ke depannya perlu dilakukan pembenahan-pembenahan. Terutama sekolah-sekolah tingkat SMA/SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Kepada wartawan di ruang Fraksi Demokrat, Senin 3 Desember 2018, Winston menjelaskan dari hasil Kunker ke Kabupaten Sumba Timur, kami temukan ada siswa SMA Negeri yang sekolahnya ‘lari lari’ setiap hari. Karena apa. Karena para siswa/siswi tidak memiliki gedung sekolah yang menjadi tempat mereka mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
