ASN Bermental PRIYAYI Musuh Besar Pelayanan Publik

Ferdy Kapitan : ASN (aparatur Sipil Negara) adalah pelayan. Maka ASN hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani. Oleh karenanya ASN yang bermental priyayi adalah musuh besar pelayanan public.

Kupang, citra-news.com – KEBIJAKAN Pemerintah melakukan perampingan struktur organisasi perangkat daerah (Restrukturisasi) pada prinsipnya mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik. Adanya perampingan organisasi tidak berarti akan hilang fungsi-fungsi pelayanan

Hal itu ditegaskan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, Ir. Ferdi J. Kapitan, M.Si usai rapat bersama di ruang Komisi I DPRD Provinsi NTT, di Kupang, Rabu 5 Desember 2018.

“Saya kira bapak Gubernur, VIKTOR Bungtilu Laiskodat, SH,M.Si melakukan kebijakan mereformasi birokrasi dan merestrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat provinsi ini, tidak berarti mengabaikan efektifitas yang bermuara pada mutu pelayanan. Akan tetapi antara efisiensi dan efektivitas harus berjalan seiring. Sehingga dengan adanya perampingan organisasi tidak berarti akan hilang fungsi-fungsi pelayanan,”tegas Ferdy.

Dalam forum rapat bersama antara pemerintah (eksekutif) dan anggota Komisi I DPRD Provinsi NTT (legislatif), kata Ferdy, kami memberikan penjelasan dan argumentasi-argumentasi kenapa sehingga dilakukan perampingan OPD yang ada di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Setda NTT).

“Memang dalam forum diskusi ini ada berkembang dalam diskusi tersebut bahwa jangan sampai kita melakukan efesiensi tapi mengabaikan efektivitas. Ini saya kira kalau pemerintah melakukan kebijakan perampingan struktur organisasi itu tidak berarti kita mengesampingkan efektivitas pelayanan. Kita juga punya prinsip yang sama bahwa efisiensi dan efektivitas harus berjalan seiring. Sehingga dengan adanya perampingan organisasi tidak berarti akan hilang pelayanan. Tidak! Bahwa urusan-urusan dan fungsi-fungsi dari kewenangan yang diberikan negara kepada provinsi yakni sebanyak 32 urusan itu, semuanya tetap berjalan. Ada perangkat daerah yang bergabung, urusannya tetap ada. Bukan berarti urusannya hilang,”beber Ferdy.

Menjawab citra-news.com soal jabatan yang hilang karena adanya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi. Ferdy mengatakan, jabatan yang hilang itu kalau kita terus berpikir tentang tentang jabatan atau berpikir tentang dampak dari orang tidak menduduki jabatan.

“Iya kalau orang berpikir hanya untuk menduduki jabatan, mestinya itu tidak menjadi pertimbangan utama. Pertimbangan utamanya adalah kinerja pelayanan. Tokh yang saat ini sedang menjabat bukan berarti yang dirampingkan itu hilang jabatan kemudian yang tidak dirampingkan tidak hilang. Ada satu momentum dimana dilakukan seleksi secara keseluruhan dari jabatan-jabatan yang ada. Nanti akan ada penataan kembali. Jadi akan dilakukan uji kompetensi sebelum menduduki jabatan. Dan bukan hanya pada jabatan yang digabungkan itu tetapi semua,”tegasnya.

Hak Prerogratif Gubernur Tapi Tidak Mengangkangi Aturan

Kebijakan gubernur bahwa menata perangkat daerah diikuti juga dengan penataan SDM yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam jabatan tersebut. Bagi pejabat yang saat ini tengah menduduki jabatan, baik Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV dengan adanya Restrukturisasi ini semuanya dilakukan uji kompetensi. Untuk melihat kemampuan dan profesionalitasnya dalam memberikan pelayanan kepada public.

Dikatakannya, jika dihitung semua jabatan untuk dilakukan reformasi hanya sekitar 100 lebih jabatan. Bukan 200-an seperti yang digembar-gemborkan oleh pihak-pihak yang takut kehilangan jabatan itu. Dan secara keseluruhan akan ada penambahan jabatan. Karena ada kebijakan pengalihan kewenangan.

Contohnya, ungkap Ferdy, kewenangan penanganan pendidikan tingkat SMA/SMK SLB dan sederajat ke pemerintah provinsi. Ini akan ada satu Eselon IV disitu. Artinya misalkan ada 500 sekolah di NTT maka ada 5 jabatan Eselon IV. Sehingga secara keseluruhan ada penambahan eselonering. Bahwa di Eselon II memang ada pengurangan jabatan. Kemudian Eselon III A atau IIIB juga ada pengurangan jabatan.

Akan tetapi ada juga kebijakan bahwa pejabat-pejabat yang pensiun dalam beberapa waktu ini tidak langsung diganti. Sehingga ada banyak jabatan yang lowong. Kemudian juga yang akan pensiun di bulan-bulan awal tahun 2019 saya (Ferdy) kira juga akan jabatan yang lowong karena pensiun atau pensiun dini. Ini jumlahnya sekitar 100 lebih jabatan yang lowong.

Ada beberapa dinas yang lowong seperti Dinas Kearsipan ada karena kepala dinasnya (Lambert Ibi Riti) beberapa waktu lalu mengajukan pensiun dini. Di Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian, kemudian  2 staf Ahli juga kosong jabatan.

“Jadi saya kira itu bukan menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan bapak Gubernur untuk merstrukturisasi perangkat daerah yang ada. Yang menjadi pertimbangan utama adalah kinerja pelayanan yang harus dikedepankan. Yang sudah menduduki posisi jabatan saat ini juga kalau kita lihat dengan kebijakan bapak gubernur saat ini tidak berarti aman atau tidak mengalami perubahan. Karena akan dievaluasi melalui seleksi kompetensi.

Menurutnya ada beberapa OPD yang dilakuka penggabungan. Dinas Perumahan Rakyat dan Dinas PU; Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) dengan Dinas Koperasi; Dinas Pariwisata ditambahkan fungsinya menangani urusan ekonomi dan kreatif; dan beberapa lainnya. Untuk Biro-Biro juga ada yang bergabung dan juga ditambahkan urusannya.

Nah, terhadap jabatan-jabatan karena akibat penggabungan ini akan diseleksi, tegas Ferdy. Sudah tentu ada yang dikorbankan. Dalam artian apakah jabatannya beralih ke jabatan yang lowong atau seperti apa, itu sudah rananya kewenangan Gubernur.

Terkait penggabungan Dinas Nakertrans dengan Dinas Koperasi, kata Ferdy, menjadi perdebatan panjang di Komisi I DPRD Provinsi NTT. Tapi argumentasi kita, sebenarnya Dinas koperasi itu adalah serumpun dengan Nakertrans. Karena urusan Dinas Nakertrans diantaranya memberikan pelatihan bagi tenaga kerja untuk berwirausaha, yang juga sama urusannnya di Dinas Koperasi.

Ini juga sesungguhnya serumpun dengan Dinas Perindustrian dan perdagangan. Tetapi karena kebijakan Gubernur terkait dengan Kerjasama Selatan-Selatan makanya beban besar untuk urusan perdagangan. Sehingga Dinas Perindustrian bergabung kembali dengan Dinas Perdagangan dan berdiri sendiri menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag). Dinas Perindag tidak bergabung dengan Dinas Nakertrans dan Koperasi, iya secara regulasi tidak salah.

Kita ketahui bersama, jelas Ferdy, dalam Reformasi Birokrasi salah satu muara dari 8 area reformasi birokrasi adalah mutu pelayanan public. Ini juga sementara ditata. Jadi kinerja pemerintah dilihat dari sisi pelayanan public bermutu atau tidak. Ini sementara kita melakukan penataan. Profesionalitas dalam menduduki jabatan tertentu, ini juga memberikan dampak pelayanan yang lebih baik.

“Bila kita melihat kembali komitmen dari setiap ASN bahwa ASN hadir memberikan pelayanan yang lebih sungguh bagi publik. Nah ini yang saat ini kita sementara mencoba mengembangkan budaya kerja dan merubah pola pikir ASN. Dalam hal ini yang biasanya bermental dilayani menjadi pelayan. Jadi pejabat yang bermental Priyayi tidak boleh ada lagi. ASN Tidak Boleh bermental priyayi,”ungkap Ferdy.

Sementara Ketua Komisi I DPRD NTT, Proklamasi M. Ebuto mengatakan, dalam rapat bersama eksekutif, kami dari Komisi I dan akademisi mengajukan sejumlah catatan kritis terkait dengan rencana eksekutif melakukan Restrukturisasi.

“Kami ajukan beberapa pertanyaan kritis untuk dijawab eksekutif. Dasar pemikiran apa sehingga dilakukan perampingan, penggabungan, penghapusan. Dari situ baru kita olah bersama tim pakar untuk mengeluarkan satu rekomendasi terhadap rancangan organisasi perangkat daerah yang dimaksud,” jelas angotar DPRD NTT dari Partai Gerindra itu.

Konsep pelayanan bermutu dengan mengedepankan efisiensi dalam artian penghematan anggaran, itu sudah betul. Akan tetapi efektifkah pelayanan jika satu dinas dengan banyak beban urusan, ungkapnya retoris. Jangan sampai hanya efisien tapi tidak efektif.

“Karena adanya restukturisasi ini bermuara pada efisiensi dan efektivitas. Harus ada timbal baliknya. Iya harus ada output, outcome, dan benefit. Sehingga diskusi ini tidak bisa hanya sekali dua kali. Harus melihat semua aspek dengan perspektif pelayanan,”ujar Ebuto. +++ cnc 1

Gambar : Ir. Ferdy J. Kapitan, M.Si, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.

Foto :Doc. CNC/marthen radja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *