Ini juga sesungguhnya serumpun dengan Dinas Perindustrian dan perdagangan. Tetapi karena kebijakan Gubernur terkait dengan Kerjasama Selatan-Selatan makanya beban besar untuk urusan perdagangan. Sehingga Dinas Perindustrian bergabung kembali dengan Dinas Perdagangan dan berdiri sendiri menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag). Dinas Perindag tidak bergabung dengan Dinas Nakertrans dan Koperasi, iya secara regulasi tidak salah.
Kita ketahui bersama, jelas Ferdy, dalam Reformasi Birokrasi salah satu muara dari 8 area reformasi birokrasi adalah mutu pelayanan public. Ini juga sementara ditata. Jadi kinerja pemerintah dilihat dari sisi pelayanan public bermutu atau tidak. Ini sementara kita melakukan penataan. Profesionalitas dalam menduduki jabatan tertentu, ini juga memberikan dampak pelayanan yang lebih baik.
“Bila kita melihat kembali komitmen dari setiap ASN bahwa ASN hadir memberikan pelayanan yang lebih sungguh bagi publik. Nah ini yang saat ini kita sementara mencoba mengembangkan budaya kerja dan merubah pola pikir ASN. Dalam hal ini yang biasanya bermental dilayani menjadi pelayan. Jadi pejabat yang bermental Priyayi tidak boleh ada lagi. ASN Tidak Boleh bermental priyayi,”ungkap Ferdy.
Sementara Ketua Komisi I DPRD NTT, Proklamasi M. Ebuto mengatakan, dalam rapat bersama eksekutif, kami dari Komisi I dan akademisi mengajukan sejumlah catatan kritis terkait dengan rencana eksekutif melakukan Restrukturisasi.
“Kami ajukan beberapa pertanyaan kritis untuk dijawab eksekutif. Dasar pemikiran apa sehingga dilakukan perampingan, penggabungan, penghapusan. Dari situ baru kita olah bersama tim pakar untuk mengeluarkan satu rekomendasi terhadap rancangan organisasi perangkat daerah yang dimaksud,” jelas angotar DPRD NTT dari Partai Gerindra itu.
Konsep pelayanan bermutu dengan mengedepankan efisiensi dalam artian penghematan anggaran, itu sudah betul. Akan tetapi efektifkah pelayanan jika satu dinas dengan banyak beban urusan, ungkapnya retoris. Jangan sampai hanya efisien tapi tidak efektif.
“Karena adanya restukturisasi ini bermuara pada efisiensi dan efektivitas. Harus ada timbal baliknya. Iya harus ada output, outcome, dan benefit. Sehingga diskusi ini tidak bisa hanya sekali dua kali. Harus melihat semua aspek dengan perspektif pelayanan,”ujar Ebuto. +++ cnc 1
Gambar : Ir. Ferdy J. Kapitan, M.Si, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.
Foto :Doc. CNC/marthen radja
