Legalisasi MIRAS di NTT Baru Sebatas WACANA

Hamdan : Untuk melegalkan usaha minuman keras (Miras) bagi kalangan masyarakat tertentu, perlu dikaji dari berbagai aspek dan melalui proses yang panjang.

Kupang, citra-news.com – IKATAN Mahasiswa Muhamadyah Kupang, pada Kamis 13 Desember 2018 menggelar aksi demonstrasi ke gedung DPRD Provinsi NTT.  Kelompok mahasiswa yang menamakan diri IMM itu menolak legalisasi Miras. Dan menuntut anggota DPRD NTT untuk membatalkan niat Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat untuk melegalkan usaha minuman keras (Miras) di kalangan masyarakat.

Tuntutan ini mendaras pada pernyataan Gubernur Viktor di Maumere Kabupaten Sikka beberapa waktu lalu saat melakukan kunjungan kerja ke eks ‘Kota Tsunami’ ini. Meski terkesan bringas dan garang melontarkan tuntutan-tuntutan, namun para aktivis dari kelompok mahasiswa UMK (Univeritas Muhamadyah Kupang) ini mampu diredam emosialnya oleh anggota DPRD Provinsi NTT atas nama HAMDAN Saleh Batjo dan LEO Ahas.

“Selaku wakil rakyat Provinsi NTT kami menampung aspirasi ini untuk kami bahas bersama dalam forum rapat dewan.  Untuk Miras memang musuh kita bersama. Akan tetapi secara kelembagaan kami harus duduk bersama untuk membicarakan wacana ini. Baik melalui rapat internal dewan maupun rapat bersama legislatif dan eksekutif. Setuju?,”ungkap Hamdan dan diikuti dengan teriakan ‘setuju’ dari kelompok IMM.

Hamdan dan Leo saat dikerumi pendemo, keduanya didampingi  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP), Johanis Hawula, SH. Senada dengan Hamdan, Leo Ahas menambahkan untuk legalisasi Miras ini baru sebatas wacana dari pihak eksekutif. Untuk menjadi sebuah kebijakan tidak bisa juga terlepas dari persetujuan legislatif. Apalagi melegalkan Miras ini baru sebatas wacana saja. Karena masih berupa wacana makanya tidak ada dalam RPJMD 2018-2023 ataupun Ranperda yang pembahasannya sudah final di DPRD NTT.

Usai bersalaman dengan pendemo, Hamdam kepada citra-news,com menjelaskan, aksi demonstrasi yang dilakukan IMM member bukti kalau semua elemen masyarakat sangat peduli dan ikut mengawasi pemerintahan saat ini. Anggota DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah tetap menampung semua aspirasi dari elemen masyarakat.

Menurut Hamdan, yang namanya wacana dibiarkan berkembang di tengah masyarakat. Sebagai wakil rakyat pihaknya merespons semua aspirasi yang berkembang. Baik yang menyetujui maupun yang tidak menyetujui dari wacana ini. Respons yang dimaksudkan jika ada elemen masyarakat yang tidak menyetujui wacana tersebut tentunya ada alasannya. Dari alasan-alasan itu kemudian kita kaji dari berbagai perspektif. Dari sisi ekonomi, social, budaya dan dari sisi agama dan lain sebagainya.

Jika miras ini oleh masyarakat setempat memandangnya sebagai usaha ekonomi yang meningkatkan pendapatan keluarga, beber Hamdan, itupun perlu dilihat dampaknya bagi generasi bangsa. Apakah masih ada usaha yang menjadi alternative lain selain Miras? Ini semua dikaji dari berbagai sisi.

“Kalau instrument untuk peningkatan PAD tidak harus moke. Masih ada item lainnya yang bisa dikembangkan. Moke itu hanya salah satu yang diwacanakan. Kalau di beberapa daerah di NTT, usaha Miras ini menjadi sumber pendapatan keluarga, oke saya setuju. Karena memang tidak ada usaha lain-lain. Dari hasil penjualan Moke bisa membiayai pendidikan anak-anak mereka. Usaha Miras ini memang sudah membudaya dan sangat tradisional, dan tidak bisa kita salahkan. Tapi itu bagi kalangan-kalangan tertentu saja,”tegas Hamdan.

Dalam usaha Miras menjadi sumber pendapatan utama, lanjut Hamdan, maka harus diberi ruang bagi kalangan masyarakat tertentu saja untuk tetap mengembangkan usahanya.  Akan tetapi untuk melegalkannya masih harus dikaji lebih jauh lagi.

Kajian-kajian dimaksudkan diantaranya, seberapa banyak kebutuhan untuk konsumsi. Karena kita ketahui bersama bahwa kalangan masyarakat tertentu  di Provinsi NTT ini, Miras adalah bagian dari tata adat dan budaya setempat. Kemudian berapa banyak yang diproduksi untuk penjualan demi pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Serta kajian lainnya, seberapa besar sumbangan dari usaha Miras ini untuk peningkatan PAD (pendapatan asli daerah).

“Kalau wacana yang berkembang bahwa melegalkan Miras untuk peningkatan PAD, perlu kita diskusikan bersama (legislatif dan eksekutif) yang nantinya kita pustuskan bersama-sama. Tapi soal wacana ini sampai sekarang tidak diusulkan masuk dalam RPJMD atau Ranperda. Dan terhadap usaha Miras atau Moke khususnya untuk konteks regional NTT, tidak semua kabupaten/kota Miras menjadi pendapatan utama masyarakat.

“Setahu saya di Provinsi NTT ini hanya dua kabupaten saja yang produksinya lumayan banyak. Itupun anggapan orang saja bahwa di kecamatan atau desa tersebut punya penghasilan utamanya adalah moke. Tapi ini bukan dari hasil kajian ilmiah, lho. Dua daerah dimaksud yakni di Pura Kabupaten Alor dan di Kabupaten Sikka yang hanya terdapat di desa-desa tertentu saja,”ucap Hamda.

Sembari menambahkan, di beberapa tempat di NTT kebanyakan produksi Miras dari bahan dasarnya nira lontar atau enau. Kalau Kabupaten Rote Ndao hasil dari nira lontar itu lebih banyak difermentasi untuk gula air, gula lempeng atau gula semut. Produksi gulanya dari situ. Selebihnya hanya untuk konsumsi kalangan tertentu saja. Itupun dalam bentuk laru yang klasnya dibawah standar. Tapi kalau Moke atau Arak seperti Arak Maumere atau Pura itu memang alcohol asli dengan kadar prosentase yang sangat tinggi.

Terkait dengan wacana legalisasi Miras oleh pemerintah, tegas Hamdan berulang, diperlukan mekanisme dan prosedure berjenjang. Artinya pemerintah harus terlebih dahulu mengusulkan ke legislative. Dari usulan itu kemudian dikaji secara internal di Fraksi terus ke Komisi. Kemudian dikaji dan dibahas bersama lagi dengan eksekutif. Dari hasil pembahasan itu kemudian diselaraskan dengan arah dan kebijakan umum pembangunan. Lalu dikonsultasikan lagi ke pemerintah pusat. Jadi mekanisme dan prosedurnya cukup panjang.

“Sepanjang peredaran Miras itu tidak melanggar aturan bisa dilegalkan. Akan tetapi kalau melanggar aturan maka tidak boleh dilegalkan. Tapi melegalkan Miras yang diwacanakan Pemerintah Provinsi NTT saat ini, kan masih wacana. Lagian wacana itu sama sekali tidak ada dalam RPJMD 2018-2023 atau Ranperda. Tapi namanya aspirasi dari elemen masyarakat apalagi organisasi mahasiswa, wajib hukumnya bagi kami wakil rakyat untuk menampung dan memperjuangkan secara bersama-sama,”pungkasnya. +++ cnc1

Gambar : Hamdan Saleh Batjo, anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Hanura

Foto : Doc.CNC/dari berbagai sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *