Presiden JOKOWI SETUJU Bekas NAPI Jadi CALEG

Joko Widodo /JOKOWI: Silahkan KPU menelaah. Kalau saya itu hak seseorang untuk berpolitik. KPU bisa saja mungkin membuat aturan, misalnya boleh ikut tapi diberi tanda ‘mantan koruptor’

 Jakarta,citra-news.com – BAGI Presiden Joko Widodo, orang yang berstatus bekas narapidana (Napi) korupsi tetap berhak mendapatkan hak politik.

Hal itu dikatakan Presiden Jokowi terkait rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif (Caleg). “Bekas napi korupsi juga punya hak untuk berpolitik. Ya itu hak sesorang yang diberikan konstitusi,” ucap Presiden Jokowi usai acara Pengkajian Ramadhan yang digelar oleh PP Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) di Ciracas, Jakarta Timur, Selasa 29 Mei 2018.

Meskipun cenderung tidak setuju jika larangan berpolitik bagi mantan narapidana korupsi diterapkan, namun Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada KPU.

“Silakanlah KPU menelaah. Kalau saya itu hak. Hak seseorang untuk berpolitik. KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda ‘mantan koruptor’,” ujar Jokowi.

Pendapat yang hampir senada juga dilontarkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Menurutnya, upaya-upaya untuk menjagal hak politik seseorang adalah hal yang tidak patut.

“Kami mendukung KPU menciptakan hasil demokrasi yang bersih bebas dari korupsi. Namun bersikukuh menjegal mantan terpidana korupsi untuk menggunakan hak dasarnya sebagai warga negara untuk dipilih sebagai calon legislatif menurut saya kurang bijaksana,” bebernya.

Bambang Soesatyo bahkan menilai KPU telah merampas hak warga negara yang akan memilih calon yang dijegal tersebut, misalnya keluarga, kerabat, hingga masyarakat di mana mantan terpidana korupsi itu tinggal, juga para pendukungnya.

“UU sudah mengatur mengenai hak-hak seorang warga negara termasuk para mantan terpidana. Dan keputusan seseorang kehilangan hak-hak politiknya itu ada di pengadilan, bukan diputuskan dalam aturan yang letaknya di bawah UU,” tukas politisi Partai Golkar ini.

Walau demikian, aktivis antikorupsi menyayangkan sikap Jokowi yang tidak mendukung rencana KPU melarang mantan napi korupsi maju sebagai calon legislatif. Bahkan aktivis antikorupsi menilai Presiden Joko Widodo tidak menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi di tanah air.

“Padahal, ide KPU melarang mantan napi korupsi untuk memastikan kepada masyarakat agar bisa memilih wakil rakyat yang berkualitas. Memastikan masyarakat pemilih mendapatkan calon wakil rakyat yang baik dan memperoleh informasi yang jelas tentang latar belakang kandidat yang akan dipilih. Ide ini seharusnya dipahami dan didukung oleh semua pihak,” kata Dadang Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII).

Hal senada diungkapkan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz. Menurutnya, seharusnya Jokowi menunjukkan komitmen antikorupsi dengan mendukung langkah KPU, bukan justru mendukung DPR dan Bawaslu yang menolak usul tersebut.

“Bukan hanya melihat dari sisi hak napi korupsi saja, melainkan juga dari sisi hak publik untuk disodorkan nama-nama calon wakil rakyat yang tidak punya persoalan hukum masa lalu seperti korupsi,” kata Donal.

Akan tetapi, Donal tetap yakin jika pernyataan Jokowi tersebut tidak akan berpengaruh kepada KPU, karena lembaga tersebut sudah menunjukkan komitmennya untuk terus memperjuangkan langkahnya tersebut sekalipun tidak didukung presiden. “Hanya saja ini akan memperburuk citra antikorupsi Presiden Jokowi,” kata dia.

Berpengaruh pada Citra Jokowi?

Hal berbeda diungkapkan Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas. Menurut dia, pernyataan Jokowi terkait hak mantan napi korupsi tidak akan memengaruhi citra Jokowi di mata masyarakat. Sebab, Jokowi menyatakan hal itu dalam tataran normatif sebagai kepala negara.

“Enggak (berpengaruh) saya kira karena bicaranya dalam level normatif, karena Jokowi juga memandang jika pun diizinkan, maka mantan-mantan napi koruptor harus diberikan keterangan,” kata Sirojudin.

Menurut Sirojudin, sikap politik Jokowi tersebut adalah bentuk pembelaan hak-hak warga negara dalam berdemokrasi. Presiden Jokowi berprinsip bahwa pihak yang berhak mencabut hak politik seorang mantan napi korupsi adalah pengadilan.  Presiden tetap berdiri melindungi hak-haknya warga negara. Tidak boleh karena mantan napi korupsi maka mencabut semua tanpa melalui pengadilan.

Atas dasar itu, Sirojudin menilai, pernyataan Jokowi tersebut tanpa adanya kepentingan dari partai-partai pendukungnya. Iya, kebetulan sejalan saja, bukan karena partai. Jokowi berpegang pada prinsip-prinsip perlindungan hak warga negara, tandasnya.

Sementara pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, sikap Jokowi tampaknya memang tidak ingin berseberangan dengan partai Golkar dan PDIP terkait hak mantan napi koruptor tersebut.

“Pasti ada pertimbangan juga lah, karena tidak ingin berseberangan dengan dua parpol, dia butuh banget buat maju ke Pilpres 2019. Dan pasti ada juga pertimbangan ke arah sana,” kata Hendri.

Hendri menilai, Jokowi juga berpedoman terhadap UU Pemilu dan aturan lain yang tidak melarang mantan napi korupsi maju sebagai calon legislatif. “Jokowi juga mengikuti undang-undang yang memang memperbolehkan itu. Jadi walaupun tidak populer dan terdengar tidak sesuai komitmen dia dalam memberantas korupsi,” kata dia.

Meski demikian, kata Hendri, dirinya berharap Jokowi bisa meralat ucapannya tersebut dengan mendukung KPU agar legislatif bisa juga menyetujui aturan dari KPU mengenai larangan mantan napi korupsi maju sebagai caleg.

KECEWAKAN Publik

Perludem menilai DPR, pemerintah, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak gagasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ikhwal larangan mantan narapidana korupsi, bandar narkotika, dan terorisme menjadi calon legislator (Caleg) telah mengecewakan public

Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, mestinya Presiden Jokowi membiarkan saja KPU melaksanakan kewenangannya dengan mandiri. Pernyataan Presiden Jokowi juga bisa menimbulkan kontroversi dan salah pengertian di masyarakat apalagi korupsi sebagai masalah akut di Indonesia. Tentu pernyataan presiden tersebut bisa saja disalahartikan sebagai sikap yang tidak progresif terkait komitmen pemberantasan korupsi.

Titi menambahkan, pendapat Jokowi juga mengafirmasi sikap pemerintah terkait rencana KPU tersebut. Kalau sejak awal pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sudah menyatakan ketidaksetujuan dengan langkah yang diambil KPU di berbagai media.

Alasan pemerintah, kata Titi, rencana KPU tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2009 atas uji materi tiga pasal di undang-undang tersebut dan Undang-Undang Pemda.

“Tentu pandangan pemerintah itu mencerminkan bagaimana pandangan presiden. Kan tidak mungkin wakil pemerintah berpendapat berbeda dengan opini presidennya,” kata Titi sembari berharap agar KPU tidak gentar atas pernyataan Jokowi tersebut karena calon legislatif yang bebas dari kasus korupsi bisa memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

Titi menambahkan, kepercayaan publik pada KPU dan juga kualitas rekam jejak calon merupakan sesuatu yang sangat penting bagi suksesnya jalan Pemilu 2019.

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai larangan eks napi korupsi jadi caleg penting diterapkan untuk memperbaiki citra DPR yang selama ini dikenal korup.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengklaim masyarakat ingin mendapat daftar caleg yang bersih pada pemilu mendatang. Menurutnya, larangan itu penting diterapkan untuk memperbaiki citra DPR yang selama ini dikenal korup.

“Tidak hanya itu, urgensi larangan mantan napi kasus korupsi memasuki arena kontestasi elektoral juga berangkat dari fenomena residivis korupsi lalu kembali melakukan kejahatan yang sama setelah selesai menjalani hukuman,”jelas Titi.

Sikap DPR, Pemerintah, dan Bawaslu dalam wacana larangan Napi korupsi menjadi caleg terlihat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II, Selasa 22 Mei 2018.

Saat itu, rapat membahas masukan untuk rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD. Ketiga lembaga itu sepakat mengembalikan aturan ihwal mantan napi korupsi sesuai Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Aturan itu menyebut, orang tidak bisa menjadi caleg jika pernah melakukan tindak pidana yang diancam penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka ia mengaku ke publik sebagai mantan napi.

KPU berkukuh mempertahankan rancangan aturan soal mantan napi korupsi. Lembaga itu ingin tak ada satu pun mantan napi korupsi yang bisa menjadi caleg.

“KPU seharusnya tidak menyerah karena hasil atau keputusan konsultasi KPU dengan DPR dan pemerintah […] bersifat tidak mengikat, sesuai putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016. Putusan MK menegaskan KPU adalah lembaga yang independen, khususnya dalam penyusunan PKPU,” ujar Titi. +++ tim cnc

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *