FANTASTIS, Tunjangan Kesejahteraan DPRD Sikka

Taktik bulus anggota DPRD Kabupaten Sikka menaikkan tunjangan biaya perumahan dan biaya transportasi tidak disetujui Bupati Roby Idong. Sang Bupati Sikka dari Non Partai ini tidak ingin APBD dikeruk hanya untuk kepentingan jabatan sebagai anggota DPR.

Maumere, citra-news.com – BUPATI Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos.M.Si dalam sambutannya di LEPO KULA BABONG (Gedung DPRD Sikka) Maumere, Senin 31 Desember 2018, menyatakan pemerintah (eksekutif) tetap pada pendiriannya. Bahwa untuk tunjangan kesejahteraan khususnya tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tetap pada rancangan semula. Yakni sesuai dengan prinsip yang sudah berlaku umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sambutan Bupati yang akrab disapa Roby Idong itu kembali menegaskan, Tunjangan Kesejahteraan Anggota DPRD yaitu tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, tetap pada prinsip Efisiensi, Efektivitas, Rasionalitas, Kepatutan, dan Kewajaran. Serta Standar Luas Bangunan  dan Lahan Rumah Negara sehingga besaran tunjangan perumahan dimaksud tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum. Pemerintah perlu menyesuaikan kembali dengan standar satuan harga sewa rumah, berdasarkan hasil survey dan kajian. Demikian halnya dengan tunjangan transportasi pemerintah mengkajinya kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pantauan citra-news.com, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sikka dengan agenda Penutupan Rapat Paripurna XI Masa Sidang I Tahun 2018, Bupati Roby                                                                                    Idong memberikan statemen tanpa beban.  Pasalnya, perihal tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tersebut menjadikan dewan sengaja menunda-nunda sidang penetapan APBD 2019. Anggota DPRD Sikka menuntut tunjangan kesejahteraan untuk item biaya perumahan seharga Rp 10 juta per bulan. Sementara di dalam RAPBD tahun 2019 tercantum Rp 6.250.000 per bulan yang dihitung berdasarkan hasil survey harga pasar.

“Soal tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota DPRD Sikka, sikap saya jelas  menolak. Karena mereka (Anggota DPRD Sikka) sudah mark up dari harga Rp 6 juta ke Rp 10 juta per bulannya. Tapi waktu itu sengaja diamini saja oleh Bupati kita yang lama (Yoseph Ansar Rera). Iya ini sudah terjadi kongkalingkong atau kongkow-kongkow tadi,”ucapnya dalam temu pers Kamis 20 Desember 2018.

Dalam RAPBD tahun 2019, sebut Roby, tunjangan perumahan sebesar Rp 6.250.000 per bulannya. Penetapan angka yang ada ini berdasarkan survey harga pasar. Tapi  mereka mau naikkan ke angka Rp 10 juta per bulannnya, sudah jelas saya tolak. Saya bilang saya sangat mencintai istri dan anak-anak. Saya tidak mau pake baju oranye. Saya TETAP pada prinsip yaitu tunjangan perumahan sebesar Rp 6.250.000 per bulannya. Walaupun APBD tidak disetujui tidak apa-apa. Lebih baik saya menunggu 60 hari daripada saya harus masuk penjara, tegasnya.

Harus Mampu Memenuhi Hak-hak Dasar Masyarakat

Diketahui, Rapat Paripurna dengan materi Persetujuan atas Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran (TA) 2019 untuk ditetapkan menjadi Perda (Peraturan Daerah) ini setelah melewati waktu lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya. Yakni terhitung sejak Pidato Pengantar Nota Keuangan atas Ranperda tentang APBD Kabupaten Sikka TA 2019, yang disampaikan Bupati Roby Idong pada tanggal 29 November 2018.

Hasilnya, pada Rapat Paripurna Senin 31 Desember 2018 menghasilkan struktur anggaran sebagai berikut, pertama,  Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 30.770.000.000,00. (Tiga miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta). Kedua, Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 1.720.000.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Duapuluh Juta).

Terlaksananya mekanisme pembahasan disertai argumentasi yang cukup kuat, kata Bupati Roby, merupakan bentuk komitmen kita bersama dalam mengimplementasikan berbagai regulasi yang ada. Terutama regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah agar tercapai Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka 2018-2023. Yaitu dengan Visi, Pemenuhan hak-hak dasar Masyarakat Menuju Sikka Bahagia 2023. Itu artinya, semua pembiayaan pembangunan di Kabupaten Sikka harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan listrik, air, jalan dan jembatan, tandasnya.

Lebih jauh dikatakan Bupati Roby, penetapan RAPBD Kabupaten Sikka TA 2019 ini setelah disesuaikan dengan hasil evaluasi dari Tim Asistensi Pemerintah Provinsi NTT serta hasil sinkronisasi terakhir bersama Dewan yang terhormat. Hingga akhirnya dapat menyajikan struktur anggarannya sebagai berikut, pertama, PENDAPATAN Daerah sebesar Rp 1.241.700.000.000,00. (Satu Triliun Dua ratus empat puluh satu miliar Tujuh ratus juta). Yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 104.289.722.201,00. Dana Perimbangan sebesar Rp 916.408.690.000,00. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 221.001.587.799,00.-

Kedua, BELANJA Daerah sebesar Rp  1.270.750.000.000,00.- (Satu triliun Duaratus Tujuh puluh miliar tujuh ratus lima juta). Terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 728.363.885.726,00.- Belanja Langsung sebesar Rp 542.386.114.274,00.- Ketiga,  DEFISIT sebesar Rp 29.050.000.000,00.- +++ amor/cnc

Sumber : Armando WS/CNC

Editor : marthen radja

Gambar : Bupati dan Wakil Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos. M.Si dan Romanus Woga berdiskusi dengan petinggi PLN Wilayah Flores Bagian Timur di ruang kerja Bupati soal pelayanan kelistrikan di beberapa wilayah yang belum tersentuh kebutuhan listrik.

Foto : Doc. CNC/Even Edomeko-Humas Setda Sikka

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *