Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto menjelaskan, pembentukan badan khusus seperti BPLN ini adalah terobosan penyelesaian unsur politik dalam pembentukan undang-undang.
Hasto menyebut, tumpang tindih yang sering terjadi perlu diselesaikan agar egoisme setiap kementerian bisa ditangani.
“Ke depan tidak ada ego sektoral. Itu merupakan sebuah langkah terobosan yang sangat baik dari Pak Jokowi,” kata Hasto, di rumah aspirasi, Jakarta Pusat, Jumat kemarin.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani. Ia menjelaskan fungsi legislasi adalah kerja pemerintah dan DPR. Apabila Jokowi terpilih, maka ia akan membentuk lembaga yang mengintegrasikan seluruh pembahasan perundang-undangan di setiap kementerian agar tidak ada tumpang tindih dalam penyusunan undang-undang.
“Selama ini, kan, di bawah Kemenkumham. Tampaknya Pak Jokowi ke depan akan membentuk sebuah lembaga sendiri pusat legislasi nasional yang itu adalah mempertemukan semua institusi kelembagaan yang selama ini bertanggung jawab penyusunan UU. Mulai dari Kemenkumham, Setneg, dan biro hukum di semua kementerian,” kata Arsul.
Namun, Arsul tidak merinci bentuk lembaga lagislasi yang nantinya akan dibentuk itu. Akan tetapi, anggota Komisi III DPR ini menyebut pusat legislasi nasional kemungkinan akan bermitra dengan badan legislasi DPR atau Komisi III DPR. “Mitranya tentu nanti dengan baleg atau komisi III,” kata pria yang juga Sekjen PPP ini. +++ citra-news.com/tirto.id
Gambar : Ilustrasi aksi debat perdana Capres 2019, Joko Widodo dan Prabowo.
Foto : Doc. CNC/tirto.id
