Jaksa Segera Periksa Anggota DPRD Sikka

Hasil survey harga pasar menjadi dasar aturan dalam pemberian gaji dan tunjangan bagi anggota DPR/D. Jika realisasi pembayarannya tidak berpatokan pada hasil survey harga pasar maka akan menjadi temuan BPK. Dan hampir pasti APH akan periksa para pihak yang diduga berkongkalingkong di dalamnya. Astaga!

Maumere, citra-news.com – BUPATI SIKKA, Fransiskus Roberto Diogo, S. Sos, M.Si mengatakan. gaji dan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Sikka untuk bulan Januari 2019 telah dibayarkan.

“Angka tunjangan perumahan dan transportasi tetap pada ketentuan hasil survey harga pasar. Tidak ada tambahan lagi sesuai permintaan mereka sebelumnya. Tunjangan perumahan dan transportasi yang dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2018. Dengan angka yang mereka (anggota DPRD Kabupaten Sikka) terima sebesar Rp 6.250.000 dan                                                                                                          Rp 9 juta,”jelas Roby Idong-demikian ia akrab disapa- kepada sejumlah awak media di ruang kerjanya, Senin 4 Pebruari 2019.

Dia menegaskan, untuk bulan Januari 2019 masing-masing anggota DPRD Sikka sudah terima hak mereka. Penetapan angka yang ada merupakan harga yang terbaik, setelah melalui beberapa tahapan survey harga pasar.

“Kalau angka yang ditetapkan tahun lalu itu harga tidak punya dasar. Iya itu salah. Karena realisasinya tidak sesuai dengan hasil survey harga pasar. Yang kita buat perbandingan adalah harga pasar bukan nilai bangunan,”ucapnya.

Kalau penetapan angka tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota DPRD Sikka oleh bupati sebelumnya, bisa dikatakan hasil kongkalingkong? Tanya wartawan. “Iya itu nanti pihak penegak hukum yang menilainya. Nanti saya omong salah lagi.  Dari aspek administrasi keuangan iya yang benar itu yang punya saya. Setelah survey ada kertas kerjanya, o…harga pasar yang terbaik itu yang dipakai. Jadi tidak boleh bohong, harga pasar itu kan valid,”tegasnya.

Bupati Roby membeberkan, sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2018 gaji serta tunjangan transportasi dan perumahan perbulannya, sebesar Rp 6.250.000 dan Rp 9 juta. Untuk bulan Januari 2019 mereka (annggota DPRD Kabupaten Sikka) sudah terima. Nanti kelebihan yang tersedia dalam APBD itu disetor kembali. Yang nantinya di APBD Perubahan kita gunkan untuk kebutuhan lain.

Adanya temuan oleh BPK  terkait tunjangan yang diterima tahun sebelumnya, jelas Bupati Roby dalam waktu dekat akan wajib diperiksa pihak BPK. Sesuai dengan MoU kami dengan aparat penegak hukum jika ada temuan batas 60 hari wajib dikembalikan 100 persen lunas. Total nilai yang harus dikembalikan itu sebesar Rp 3,4 miliar lebih. Kalau tidak dikembalikan kita serahkan ke APH (Aparat Penegak Hukum) untuk proses hukum. Kami serahkan ke pihak kejaksaan untuk melakukan pemeriksaaan. Nantinya jaksa akan melakukan pemeriksaaan para pihak yang terkait didalamnya. Termasuk anggota DPRD Kabupaten Sikka.

Lagi-lagi wartawan menohok dengan pertanyaan, apa sajakah yang menjadi dasar bagi pihak kejaksaan melakukan pemeriksaan? Kata Bupati Roby, diantaranya dasar menggunakan anggaran. Perubahan Perbup dari 35 ke 45, itu dasarnya apa.  Kalau penetapannya sesuai dengan hasil survey harga pasar iya tidak ada masalah. Akan tetapi jika harga survey pasar berbeda dengan yang direalisasikan, iya itu yang masalah.

Menurut Bupati yang ‘lahir’ dari dukungan Non Partai alias Calon Indpendent itu, hasil survey harga pasar yang digunakan dalam penyusunan Perbup 35 itu sebesar Rp 6 juta. Maka menjadi pertanyaan besar, dalam tempo satu bulan dari 21 November hingga 22 Desember itu langsung berubah naik. Tapi surveynya tetap. Tapi harga yang direkomendasikan itu dari 6 juta dan  ke 7,5 juta per anggota per bulannya.

“Iya itu harga lama. Kan harga baru di Perbup 45 itu karena permintaan dan disetujui saja. Seharusnya dasarnya adalah hasil survey harga pasar. Bukan sekadar kita ngomong-ngomong seperti begini,”ungkap Bupati Roby. +++ amor/cnc

Liputan : Armando WS/CNC

Editor : marthen radja

Gambar : Bupati Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos. M.Si, diwawancarai sejumlah wartawan di Kantor Bupati Sikka di bilangan Jl. Achmad Yani Nomor 41 Maumere, Senin 4 Pebruari 2019.

Foto : Doc. CNC/Armando WS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *