Dari semua SMK di Kota Kupang khususnya atau umumnya di Provinsi NTT, SMKN 5 Kota Kupang adalah satu-satunya sudah ‘curi start’ selenggarakan UKK. Padahal dari segi biaya belanja peralatan sangat tidak siap. Unik ya?
Kupang, citra-news.com – PELAKSANA TUGAS Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Kota Kupang (PLT Kasek SMKN 5), Asa M. Lahtang, S.Pd, M.Pd mengakui, pihak sekolah telah menyelenggarakan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) pada awal Pebruari 2019.
“Ada pertimbangan internal kita disini agar pelakanaan UKK lebih awal. Meskipun dari segi kesiapan dana tidak ada. Kita akan lebih sulit cari siswa kalau mereka sudah selesai UNBK baru dilakukan UKK. Kalau soal dana kita bisa bijaksanakan,”kata Asa saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 25 Pebruari 2019.
Menyangkut kesiapan dana untuk UKK , jelas Asa, memang benar saat itu dari dinas pendidikan provinsi melaui kepala bidang SMA/SMK menghimbau, agar saldo dana BOS sekitar Rp 100 juta itu dihabiskan saja. Ada item di dana BOS untuk belanja peralatan dan sarana prasarana (Sarpras). Bila dana BOS tidak cukup maka ditambah dengan dana komite.
Diketahui, saat ini Asa Lahtang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekolah (PLT Kasek) SMKN 5 Kota Kupang. Kepala bidang (Kabid) SMA/SMK di Dinas Pendidikan Provinsi NTT yang dimaksudkan Asa Lahtang adalah Pius Rasi. Dengan Kepala Dinas (Kadis)-nya saat itu dijabat, Johanna E. Lisapaly, SH. Yang bersangkutan (Pius Rasi) juga saat ini menjabat Kabid yang sama hanya berbeda nomenklatur menjadi Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dinas P dan K Provinsi NTT), dengan Kadis dijabat oleh Drs. Benyamin Lola, M.Pd.
Saat ditemui awak media Asa Lahtang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala (Waka) Kurikulum didampingi Hunce Lapa, S.Pd, (Waka Sarpras). Lagi-lagi Asa menegaskan, alasan utama SMKN 5 Kota Kupang melaksanakan UKK lebih awal. Pertimbangan kita pada kehadiran siswa saat UKK. Karena sudah menjadi pengalaman tahun tahun-tahun sebelumnya, siswa satu persatu kita cari dan kita jemput di rumah orangtua, supaya bisa ikut UKK.
“Ini sudah menjadi tugas kita bahwa setiap siswa usia sekolah wajib mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sehingga bagaimanapun caranya hak siswa harus terpenuhi,”tandasnya.
