Membidik JALAN di Jalur OBSERVATORIUM Timau

Alfons : Observatorium Gunung Timau di Pulau Timor menjadi titik bidik Dinas PUPR Provinsi NTT membangun infrastruktur jalan. Selain potensi wisata Langit Gelap, jalan strategis provinsi ini juga untuk aksesibilitas wilayah perbatasan Timor Leste – NTT Indonesia.

Kupang, citra-news.com – DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dinas PUPR NTT) pada tahun 2019, mendapat ‘tugas baru’ untuk membangun jalan di jalur tengah Timor di Kabupaten Kupang. Tugas baru dimaksudkan karena status jalan yang ada bukan Jalan Provinsi melainkan Jalan Kabupaten.

“Hal pertama yang kami tunggu-tunggu adalah Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk peningkatan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Ini yang menjadi payung hukum agar kami bisa membangun jalan di jalur Bokong – Lelogama – Naikliu – Oepoli. Untuk pembiayaannya bagaimanapun upayanya tapi yang pasti kami akan membangun jalur jalan tersebut pada tahun 2019,”ungkap Ir. Andre W. Koreh, MT, Kepala Dinas PUPR NTT di gedung DPRD Provinsi NTT, Senin, 19 Desember 2018.

Ditegaskan, pada tahun 2019 ada tiga wilayah kabupaten di Provinsi NTT yang menjadi prioritas pembangunan dan peningkatan jalan. Masing-masing ruas jalan di Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sumba Timur dan ruas jalan Bokong – Lelogama – Naikliu – Oepoli di Kabupaten Kupang.

“Ruas jalan yang menjadi prioritas dibangun tahun 2019 di Kabupaten Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Kabupaten Kupang, dan Sumba Timur. Yang lainnya tidak ada masalah karena memang berstatus jalan provinsi. Ini berbeda statusnya dengan ruas jalan Bokong – Lelogama – Naikliu – Oepoli di Kabupaten Kupang yang adalah berstatus jalan kabupaten. Dalam mana dinaikkan statusnya menjadi jalan strategis provinsi,”jelas Andre.

Hal senada juga dikatakan Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR NTT, Dr. Ir. Alfons Theodorus, MT. Menurut dia, adanya Perda tentang RTRW menjadi dasar hukum bagi Dinas PUPR NTT melakukan terobosan pembangunan infrastruktur jalan pada ruas-ruas jalan yang bukan berstatus jalan provinsi.

Dia menjelaskan, ruas jalan Bokong – Lelogama – Naikliu – Oepoli di Kabupaten Kupang menjadi bidikan utama dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT. Namun sedikit ada hambatan soal Perda tentang RTRW yang diantaranya mengatur tentang kewenangan penanganan jalan. Jika perlu cepat maka salah satu strateginya adalah diskresi dari Gubernur NTT, tandasnya.

Karena diketahui membangun infrastruktur jalan ada kewenangan pusat dimana membangun ruas jalan nasional dari sumber biaya APBN. Sementara kewenangan provinsi pada ruas-ruas jalan provinsi yang dibiayai dari dana APBD Provinsi. Dan ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dibangun dengan sumber dana APBD Kabupaten/kota.

Namun untuk status jalan poros tengah Timor di Kabupaten Kupang yang umumnya berstatus jalan kabupaten, ada beberapa ruas jalan yang ditingkatkan statusnya menjadi jalan Strategis Provinsi. Khususnya di ruas jalan Bokong – Lelogama – Naikliu – Oepoli.

“Peningkatan status jalan kabupaten menjadi jalan strategis provinsi NTT ini, mengingat di ruas ini ada potensi Observatorium Gunung Timau. Adanya observatorium ini bahkan sudah menjadi isu nasional yang mau tidak mau harus dibangun infrastruktur jalan yang lebih memadai.Karena selain menjadi obyek wisata Langit Gelap, juga ruas jalan tersebut untuk kepentingan pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan,”jelas Pelaksana Harian Kepala Bidang Bina Marga ini.

Sekitar 57 Kilometer Sampai ke Observatorium

Dalam grand design Dinas PUPR Provinsi NTT pada APBD Perubahan 2018 telah dianggarkan untuk membangun ruas jalan Bokong – Lelogama – Naikliu – Oepoli. Kita tidak mengambil alur ke arah Timur karena lebih panjang ruasnya jika diambil jalur tengah yang langsung menohok ke obyek Observatorium Timau.

“Secara matematis kita perhitungkan panjang ruas jalan dari titik star BOKONG sampai ke Observatorium Timau hanya sekitar 57 kilometer. Iya kalau dibangun sampai ke Naikliu hanya berkisar 80-an kilometer. Kalau sudah sampai di Oepoli sudah masuk jalan strategis nasional                   karena titik perbatasan antara Timor Leste dengan NTT Indonesia,”beber Alfons.

Sembari menambahkan, jika dihitung dengan taksasi anggaran dibangun per kilometer  seharga 3,7 miliar maka dengan panjang ruas jalan 57 kilometer itu bisa menghabiskan anggaran provinsi sekitar Rp 150 miliar lebih. Karena keterbatasan anggarannnya ini maka kita putuskan untuk membangun jalur singkat Bokong  Lelogama – Naikliu – Oepoli.

Sebelumnya, Alfons mengatakan program percepatan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Gubernur dan, Wakil Gubernur NTT VIKTOR Bungtilu Laiskodat dan JOSEF Nae Soi, Dinas PUPR Provinsi NTT siap mendukung dan bekerja tuntas.

“Dalam mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan bapak Gubernur VIKTOR Bungtilu Laiskodat dan Wagub JOSEF Nae Soi, kami siap bekerja tuntas infrastruktur jalan di provinsi NTT. Walau dengan hitung-hitungan anggaran yang juga terbatas sudah tentu ada jalan lain yang bisa ditempuh,”tegas Alfons di ruang kerjanya, Kamis 27 September 2018.

Dia mengakui, pihaknya sedikit mengalami hambatan dari sisi pendanaan. Untuk kebutuhan membangun ruas jalan Bokong – Lelogama – Naikliu – Oepoli selain kendala kesiapan dana juga kesiapan resources AMP dari rekanan yang ada. Namun itu tidak membuat kami harus patah arang dalam berupaya.

Satu hal yang menjadi catatan bersama bahwa dalam upaya percepatan pembangunan dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak.  Memang ada peluang-peluang pinjaman dari pihak ketiga untuk upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat ini. “Iya salah satunya dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang bisa memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah daerah. Namun besaran pinjaman disesuaikan dengan kapasitas fisikal daerah,”kata Alfons sembari menunjukkan block note tawaran dari PT SMI. +++ cnc1

Gambar : Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef Adrianus Nae Soi, MM didampingi Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Ir. Andre W.Koreh, MT (kanan) dan Karo Humas Setda NTT, Drs. Semuel Pakereng (kiri) usai Sidang Paripurna di Gedung DPRD Provinsi NTT Kupang,.Senin 29 Oktober 2018

Foto : Doc. CNC/marthen radja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *