PPDB Online Media Terapan Menuju ‘Four Point Zero’

Foto Drs. Benyamin Lola, M.Pd, memberikan keterangan pers terkait PPDB tingkat SMA/SMK di Provinsi NTT, usai Sidang Paripurna Selasa 11 Juni 2019, di Aula Kelimutu Gedung 2 DPRD NTT Jalan Polisi Militer Kota Kupang-Timor NTT. Doc. CNC/marthen radja.

Belajar untuk mendekatkan diri dengan teknologi Online di jaman now mutlak diperlukan semua kalangan. Tidak terkecuali orangtua yang menginginkan anaknya masuk ke lembaga pendidikan di semua tingkatan.

Citra-News.Com, KUPANG – KEPALA DINAS Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kadis P dan K Prov. NTT), Drs. BENYAMIN Lola, M.Pd. mengatakan, pemerintah menerapkan system teknologi pendaftaran siswa baru secara Online adalah langkah edukatif yang patut diikuti.

“Bila tidak ingin ketinggalan jaman, di era Four Point Zero saat ini para orangtua siswa perlu juga belajar hal-hal yang terkait dengan literasi teknologi. Manakala ada momentum pendaftaran siswa baru secara online, para orangtua sudah bisa mengaksesnya sendiri. Para orangtua bisa mendaftarkan anaknya sesuai dengan isi pentunjuk teknis PPDB dimaksud. Agar pihak sekolah dan atau panitia PPDB tidak disalahkan,”kata Benyamin ketika ditemui awak citra-news.com di ruang kerjanya, Rabu 26 Juni 2019.

Pentingnya belajar literasi teknologi Online ini bagi kalangan orangtua siswa, menurut Benyamin, untuk menepis ketidakpemahaman akan hal-hal teknis terkait system ZONASI pendaftaran peserta didik baru (PPDB) pada tahun ajaran baru. Karena kerap terjadi pengaduan bahkan aksi unjuk rasa dari para orang tua sekolah-sekolah sasaran. Atau bahkan ke lembaga dinas pendidikan.

Diakuinya, semenjak hari pertama pembukaan pendaftaran siswa baru tingkat SMA/SMK pihaknya didatangi kepala sekolah dan dihubungi by phone oleh pihak panitia PPDB. Demikian juga dari orangtua siswa yang seolah-olah mengadu, kenapa anaknya tidak bisa didaftarkan di sekolah sesuai aturan zonasi.

“Saya kemudian menjelaskan duduk persoalannya sesuai dengan aturan teknis yang sudah digariskan. Ada orangtua yang paham juga. Akan tetapi iya…ada banyak orangtua siswa yang kurang memahami karena memang mereka tidak tahu bagaimana cara mengaksesnya secara online.  Ini yang menjadi tantangan bagi kami. Namun sekaligus menjadi peluang ke depannya untuk kami terus menerus melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat,”ungkap Benyamin.

Diketahui jadwal pendaftaran PPDB tingkat SMA/SMK dibuka tiga hari saja yakni 24-26 Juni 2019. Dan setiap harinya system dengan sendirinya mengunci jika sudah terpenuhinya QUOTA pada hari itu pada jam (waktu) yang sudah ditentukan. Itu artinya masih ada banyak yang antri di system online ber-Zonasi ini. Begitu hari kedua dibuka yang pasti antrian pada hari sebelumnya sudah padat. Kemudian pas quotanya pada hari kedua, system kembali terkunci. Demikian juga pada hari ketiga dan seterusnya (sesuai jadwal pendaftaran).

Foto Diskusi intens soal Zonasi PPDB antara anggota DPRD Provinsi NTT, Kardinad Leonard Kale Lena, SH (kiri) dan Hamdan Saleh Batjo (tengah) dengan Drs. Vinsent Sasi, M.Pd, Kepala SMAN 7 Kupang. Doc. CNC/marthen radja.

Menjadi hal menarik, kata Benyamin, ada banyak SMA/SMK di hari pertama system sudah terkunci. Dan bahkan quota sudah penuh juga. Nah, guota atau jumlah siswa yang diterima (terdaftar) secara online itu sesuai dengan jumlah Rombongan Belajar (Rombel) yang disiapkan sekolah.

“Kondisi dan hal-hal yang diluar perkiraan orangtua seperti inilah yang terjadi di penerapan system Online  berbasiskan Zonasi ini. Lalu para orangtua harus datang mengadu ke dinas? Ini yang perlu diluruskan. Dengan kata lain, saya disini kawal Juknis (petunjuk tenis), pihak panitia PPDB kawal Quota, dan pihak Telkom  kawal system,”ucap Benyamin.

Sembari mengatakan para orangtua mestinya menggunakan waktu seefektif mungkin di momentum PPDB ini. Jika para orangtua tidak memahami system  maka berakibat pada anak tidak bisa terdaftar walaupun berada pada Zonanya. Karena time is ‘loit’-money (Bahasa Inggris). Atau waktu adalah uang, ungkap Benyamin sambil ngakak dalam bahasa campursari Inggris-Timor.

Menuju NTT ‘Smart Province’

Masih soal Zonasi, mantan Pejabat Bupati Alor itu membeberkan system Zonasi yang diterapkan di momentum PPDB sesuai jarak atau radius dari sekolah sasaran. Dengan ketentuan bila jarak sekolah berada dalam radius googling (GPS Google) 500 meter maka masuk Zona I (Satu). Diluar dari 500 meter masuk Zona II (Dua).

“Pemberlakuan system zonasi ini mendaras pada Keputusan Gubernur NTT tentang Zona-Zona. Sebagai sekolah-sekolah yang berada dalam kawasan kewenangan Pemerintah Provinsi, maka keputusan gubernur ini patut kita indahkan. Ini juga sebagai media pembelajaran sekaligus juga  menterjemahkan kebijakan Bapak Gubernur Viktor yang menjadi NTT ‘Smart Provinsi’. Yakni provinsi yang cerdas nan berimbang mempelajari system teknologi online menuju Indonesia ‘Four Point Zero’,”tegas Benyamin.

Karena itu adalah tidak elok, lanjut dia, jika persoalan-persoalan teknis yang sudah tersistematik ini (Zonasi ber-Online, red) lalu dijadikan alasan bagi para pihak untuk melakukan aksi-aksi yang salah kaprah.

Penerapan system Online berbasis Zonasi dalam PPDB ini pada kesempatan yang sama terjadi diskusi intens antara anggota dewan provinsi dengan kepala SMAN 7 Kupang. Berdisukusi hal produktif dari tamu Kadis benyamin sambil menunggu giliran bertemuka (face-to face) itu seputar ketentuan prosentasi dalam  Zonasi.

Hamdan Saleh Batjo mengatakan, aturan Zonasi sesuai ketentauan nasional tidak 100 persen diterapkan. Bila kita ikuti di media massa Presiden Jokowi menghendaki 15 persen quota kewenangan ada di pihak sekolah di daerah-daerah.

“Sehingga dalam rapat dewan provinsi NTT bersama mitranya dibicarakan juga terkait hal-hal prinsip menyangkit PPDB. Bahwa ada quota 10 persen dengan pembagiannya sesuai kewenangan yang diatur di daerah,” ucap Hamdan.

Sementara Ardy Kale menambahkan 10 persen ini sebetulnya ‘jatah’ yang harus diberikan pihak dinas kepada siswa-siswa yang berprestasi. Selain karena keikutsertaaannya bersama orangtua karena alasan pindah tugas atau mengukuti keluarga.

“Iya benar. Kalau system sekarang ini kembali ke dulu pak Ardy masih anggota DPRD Kota Kupang, saya rasa tidak masalah. Kan ada jatah bagi pejabat  atau orangtua yang anaknya beralasan ikut keluarga. Di sekolah dalam  rapat panitia saya bilang 10 persen sisakan itu untuk jatah dinas. Nanti sebentar ketemu pak Kadis saya jelaskan karena yang sedang ada dalam ruang Kadis ini salah satu orangtua yang paksakan supaya daftar di SMAN 7 Kupang. Selama ini anak dari orangtua ini berlibur lama-lama di Rote sana. Lalu datang daftar tepat hari penutupan pendaftaran. lalu saya mau bagaimana,” beber Vincent bernada mengeluh.

Foto Mursalin Ngala, Ketua Panitia PPDB SMKN 5 Kupang, Timor-NTT. Doc. CNC/marthen radja.

Seiring dengan selentingan diskusi ini Kadis Benyamin menjelaskan, verfikasi yang dilakukan pihak panitia PPDB bukan  berdasar pada Nilai tapi Jarak.

“Memang ada quota 10 persen untuk kewenangan sekolah atau dinas. Namun ketentuannya, 5 persen untuk siswa yang berprestasi. Dengan kategori 3 persen siswa prestasi dan 2 persen non prestasi. Sedangkan 5 persennya lagi karena ikut orangtua/keluarga. Jadi bukan jatah untuk saya selaku kepala dinas atau titipan oknum pejabat siapapun dia yang menghendaki anaknya masuk ke sekolah sasaran yang dituju. Kita mengikuti aturan Juknisnya saja. Yang tidak taat iya jangan marah kepala dinas atau panitia PPDB,”jelas Benyamin

Terkait PPDB ini pada hari yang sama awak citra-news.com berburu informasi ke SMKN 5 di bilangan Jalan Nanga Jamal Naikoten 1 Kota Kupang. Adalah Mursalin Ngala, Ketua Panitia PPDB Tahun Ajaran 2019/2020 mengatakan, PPDB di SMK 5 Kupang di pendaftaran hari pertama sudah close system (sistem online tutup) di angka 100.

“Kami menerima sesuai dengan quota yang sudah ditentukan. Oleh karena itu kalau ada orangtua siswa yang datang mengadui lantaran anaknya tidak bisa terdaftar disini jangan salahkan kami. Karena karena kami menerima berdasarkan system yang sudah diatur dalam Juknis. Kalau orangtua tidak cerdas (smart) untuk mengakses Online PPDB berakibat pada anak mereka tidak terdaftar oleh system,’ucap Mursalin.

Siapa Cepat Dia Dapat

Sembari menjelaskan, kondisi PPDB di SMKN 5 Kupang system terkunci sesuai dengan quota Robel yang ditetapkan dinas. Kalau jumlah Rombel di sekoah ini sebanyak 13 Rombel dan jumlah siswa yang siap mengisinya sebanyak 468 orang.

“Ini fakta yang sesuai aturan. Di hari pertama kami tutup dengan angka 100 peserta (siswa) dan di hari kedua ditutup dengan angka 65 peserta untuk jurusan TITL (Teknik Instalasi Tenaga Listrik). Jurusan ini juga imbas dari SMKN 2 Kupang yang hari pertama system sudah terkunci. Sehingga banyak orangtua datang daftar di SMK 5 Kupang karena jurusannya sama dengan di SMKN 2 Kupang,”beber Waka Kurikulum SMKN 5 Kupang itusembari menunjuk setumpuk berkas PPDB Online di atas meja kerjanya.

Foto print out model PPDB Online bertumpuk di meja kerja Mursalin Ngala, S.Pd Ketua Panitia PPDB SMKN 5 Kupang, Timor-NTT. Doc. CNC/marthen radja.

Diakuinya, pada hari ketiga atau hari penutup pendaftaran secara Online. banyak orangtua yang kecewa karena jurusan yang dipilihnya sudah close. Tadi (Rabu 26 Juni 2019, red) ada orangtua yang comel-comel mengatakan, ini sekolah buat pengumuman di bagian bawah harusnya ditulis ‘siapa cepat dia dapat’.

“Memang benar apa yang dikatakan orangtua ini. Meskipun di Sekolah Kejuruan tidak mengikuti aturan Zonasi. Akan tetapi harus mengikuti Juknis atau ketentuan yang digariskan dalam PPDB Online. Kan di dalamnya sudah terpampang jelas semua itu. Nah, menjadi pertanyaan apakah orangtua tahu membuka akses internet atau tidak,”kritik Mursalin. Menurut saya, tambah Mursalin, mungkin saja orangtua belum banyak yang tahu dan paham kerja system online ini. Berbeda dengan yang dulu-dulu para orangtua datang bawa berkas secara fisik untuk mendaftarkan anaknya di sekolah sasaran. Sekarang sudah serba canggih iya daftar siswa di online saja. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *