“Ini yang menjadi soal. Bahwa ada konsekwensi-konsekwensi dri sebuah keputusan. Akan tetapi inikan baru asumsi-asumsi kalau dana APBD habis terkuras untuk pengelolaan TNK. Tapi saya tidak mau berandai-andai. Nanti kita lihat lagi. Iya tanya Gubernur dululah,”pintanya.
Menyinggung keikutsertaan beberapa anggota DPRD ‘pelesir’ ke luar negeri, Anwar membantah dikatakan ‘pelesir’. Karena perjalan keluar negeri oleh pemerintah yang mengikutsertakan beberapa anggota DPRD NTT merupakan misi kepariwisataan.
“Di dalam RPJMD ada pembangunan kepariwisataan sebagai ‘prime mover’ pertumbuhan ekonomi NTT. Kita DPR mendukung itu karena sebagai salah satu unsure yang terkait di dalamnya. Jadi bukan pelesiran. Ini wujud kita selaku mitra dalam mendukung pemerintah dlam kita-kiatnya membangun ekonomi NTT menuju sejatera,”tepis dia.
Dari hasil pantuan citra-news.com beberapa waktu lalu, pemerintah provinsi NTT menggandeng beberapa anggota DPRD NTT berangkat ke luar negeri. Dikabarkan menghabiskan uang sekitar Rp 5 miliar lebih.
Diantaranya ke New Zealand menghantar Kelompok Kesenian dari Kabupaten Sabu Raijua. Perjalanan ke New Zeanland ini mengikutsertakan YUCUN Lepa, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
YUCUN Lepa (kiri) foto bersama RENI Marlina Un (tengah), anggota DPRD NTT dari Partai Demokrat. Doc. CNC/marthen radja
Sementara perjalanan Wakil Gubernur NTT, JOSEF A. Nae Soi, menyertakan beberapa pimpinan DPRD NTT. Diantaranya, ALEX Take Ofong (Wakil Ketua DPRD NTT) dari Partai Nasdem, GABRIEL Beri Bina (Wakil Ketua DPRD NTT) dari Partai Gerindra, ANTON Bele (Ketua Komisi 2) dari PDIP, dan OSWALDUS, Sekretaris Komisi 2 DPRD NTT. Juga terendus kabar YUNUS Takandewa tidak luput dari ajakan Pemprov NTT ini.
Menurut Anwar, mengikutsertakan beberapa anggota DPRD NTT ke New Seland dan Aukhland, bukan merupakan gratifikasi terhadap beberapa program kegiatan eksekutif yang telah melakukan pergeseran dana APBD 2019.
