Anwar : TUTUP Kawasan TNK Itu Baru Sebatas WACANA

ANWAR Pua Geno, Ketua DPRD NTT. Doc. CNC/marthen radja

Pengelolaan kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) selama ini oleh pemerintah pusat. Maka menjadi kewenangan Presiden, apakah setuju atau tidak rencana pemerintah Provinsi NTT untuk menutupnya dan mengambilalih pengelolaannya.

Citra-News.Com, KUPANG – KETUA DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, ANWAR Pua Geno menyatakan, program dan kegiatan pembangunan yang terjadi di Provinsi NTT menjadi ranahnya pemerintah (eksekutif). Dan yang pasti tujuannya adalah untuk peningkatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai DPRD kami memandang bahwa rencana Pemerintah Provinsi NTT untuk menutup kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) itu baru sebatas wacana saja. Kita tentu menunggu keputusan pemerintah pusat karena pengelolaan TNK itu menjadi kewenangan pemerintah pusat,”ungkap Anwar ketika ditemui awak media di Gedung DPRD NTT, Kupang, Selasa, 16 Juli 2019.

Dia membeberkan, urusan pengambilalihan kewenangan pengelolaan kawasan TNK tidak segampang atau tidak semudah yang dipikirkan. Namun demikian tentunya ada upaya komunikasi searah dengan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI.

“Kita kan juga belum tahu hasil pembicaraan antara Gubernur NTT dengan Presiden.  oal pengambilalihan keweannagn pengelolaan perlu dibicarakan lebih intens dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menjadi menjadi kewenangan Presiden untuk mengkajinya bersama menteri kabinet terkait. Apakah nantinya disetuju atau ditolah, itu soalnya,”tambah Anwar.

Para Pimpinan DPRD NTT masing-masing dari kiri ke kanan, ANWAR Puageno dari Partai GOLKAR (ke-2 dari kiri), YUNUS Takanderwa dari PDIP, ALEXANDER Take Ofong dari Partai Nasdem, GABRIEL Beri Bina dari Partai Gerindra, menyaksikan Sekda NTT, BENEDIKTUS Polo Maing meniupkan Lilin ULTAH Yunus Takandewa usai Rapat Paripurna,di Gedung DPRD NTT di bilangan Jl Plisi Militer Kupang,  Jumat 21 Juni 2019. Doc. CNC/marthen radja

Menurutnya, di banyak kesempatan Gubernur NTT selalu berbicara terkait pengambilalihan pengelolaan kawasan TNK oleh Pemerintah Provinsi. Akan tetapi itu baru sebatas wacana saja. Karena ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan secara matang. Kemudian bagaimana kemampuan untuk menjelaskan.

“Tapi sampai hari ini kita (DPRD NTT, red) juga belum tahu bagaimana hasil pembicaraan antara Gubernur dengan Presiden. Sehingga menurut saya itu baru sebatas wacana. Bahwa ada niat baik dari Gubernur untuk menutup sementara itu kita beri apresiasi. Selain harus juga Gubernur mendengar suara-suara masyarakat dan suara-suara dari para pelaku usaha di kawasan TNK,”tegasnya berulang.

Dijelaskannya, sangat banyak pelaku-pelaku usaha kepariwisataan di Labuan Bajo. Para pelaku usaha ini menjual jasa mereka sebagai pendapatan keluarga. Karena di Labuan Bajo ada hewan Komodo, binatang purba menjadi keajaiban dunia. Nah, puluhan ribu para wisatawan setiap tahunnya berdatangan untuk melihat melihat langsung hewan langka itu. Sehingga dari segi pendapatan masyarakat sangat menjanjikan.

Diketahui, hewan raksana Komodo yang menjadi icon-nya NTT selain ada di Pulau Komodo dan Pulau Padar, juga ada di Pulau Rinca. Tinggal saja pemerintah bagaimana cara untuk mengaturnya. Iya, semua ini tunggu pemerintah dalam hal ini Presiden dengan para Menteri Kabinet terkait. Yang terpenting bagi kita adalah dampaknya bagi masyarakat setempat khususnya dan bagi pemerintah NTT.

Alihkelola APBD pun Provinsi ‘Terkuras’

Menjawab soal upaya pemerintah melokasi ratusan warga setempat, Anwar menepisnya bahwa pihaknya belum melihat langkah-langkah konkrit yang dilakukan pemerintah Provinsi NTT. Sementara penutupan kawasan TNK juga baru sebats wacana.

“Saya belum melihat langkah-langkah konkrit pemerintah kearah penutupan kawasan TNK. Inikan baru sebatas wacana saja. Karena saya yakin keputuan akhir adalah yang punya kewenangan yakni Presiden. Kalau Presiden bilang ayo Gubernur Tutup itu kawasan, baru bisa. Sakali lagi Pulau Komodo itu masuk dalam kawasan TNK,”tegasnya.

Terkait pengelolaan kawasan TNK, lanjut Anwar, selama ini menggunakan daan APBN. Jika saja dialihkelola oleh Pemprov NTT maka praktis menggunakan dana APBD provinsi. Menjadi pertanyaan mampukah dana APBD membiayai pengelolaan TNK?

ALEX Take Ofong, Wakil Ketua DPRD NTT dari Partai Nasdem. Doc. CNC/marthen radja

“Ini yang menjadi soal. Bahwa ada konsekwensi-konsekwensi dri sebuah keputusan. Akan tetapi inikan baru asumsi-asumsi kalau dana APBD habis terkuras untuk pengelolaan TNK. Tapi saya tidak mau berandai-andai. Nanti kita lihat lagi. Iya tanya Gubernur dululah,”pintanya.

Menyinggung keikutsertaan beberapa anggota DPRD ‘pelesir’ ke luar negeri, Anwar membantah dikatakan ‘pelesir’. Karena perjalan keluar negeri oleh pemerintah yang mengikutsertakan beberapa anggota DPRD NTT merupakan misi kepariwisataan.

“Di dalam RPJMD ada pembangunan kepariwisataan sebagai ‘prime mover’ pertumbuhan ekonomi NTT. Kita DPR mendukung itu karena sebagai salah satu unsure yang terkait di dalamnya. Jadi bukan pelesiran. Ini wujud kita selaku mitra dalam mendukung pemerintah dlam kita-kiatnya membangun ekonomi NTT menuju sejatera,”tepis dia.

Dari hasil pantuan citra-news.com beberapa waktu lalu, pemerintah provinsi NTT menggandeng beberapa anggota DPRD NTT berangkat ke luar negeri. Dikabarkan menghabiskan uang sekitar Rp 5 miliar lebih.

Diantaranya ke New Zealand menghantar Kelompok Kesenian dari Kabupaten Sabu Raijua. Perjalanan ke New Zeanland ini mengikutsertakan YUCUN Lepa, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

YUCUN Lepa (kiri) foto bersama RENI Marlina Un (tengah), anggota DPRD NTT dari Partai Demokrat. Doc. CNC/marthen radja

Sementara perjalanan Wakil Gubernur NTT, JOSEF A. Nae Soi, menyertakan beberapa pimpinan DPRD NTT. Diantaranya, ALEX Take Ofong (Wakil Ketua DPRD NTT) dari Partai Nasdem,  GABRIEL  Beri Bina (Wakil Ketua DPRD NTT) dari Partai Gerindra, ANTON Bele (Ketua Komisi 2) dari PDIP, dan OSWALDUS, Sekretaris Komisi 2 DPRD NTT.  Juga terendus kabar YUNUS Takandewa tidak luput dari ajakan Pemprov NTT ini.

Menurut Anwar, mengikutsertakan beberapa anggota DPRD NTT ke New Seland dan Aukhland, bukan merupakan gratifikasi terhadap beberapa program kegiatan eksekutif yang telah melakukan pergeseran dana APBD 2019.

“Saya sudah bertanya ke pejabat di Kementerian Dalam Negeri Bagian Keuangan Daerah, dia bilang boleh. Asal tidak boleh dianggarkan dobel. Jadi gratifikasi itu kecuali dia melakukan plesiran pribadi pake uang negara. Kemudian tidak ada hubungan dengan tugas-tugas DPR itu gratifikasi namanya. Ini jalan sama-sama rombongan, resmi koq. Masyarakat saja ada jalan masa DPR tidak? Kan yang jalan keluar negeri itu komisi terkait juga,”tuturnya. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *