“Saya sudah bertanya ke pejabat di Kementerian Dalam Negeri Bagian Keuangan Daerah, dia bilang boleh. Asal tidak boleh dianggarkan dobel. Jadi gratifikasi itu kecuali dia melakukan plesiran pribadi pake uang negara. Kemudian tidak ada hubungan dengan tugas-tugas DPR itu gratifikasi namanya. Ini jalan sama-sama rombongan, resmi koq. Masyarakat saja ada jalan masa DPR tidak? Kan yang jalan keluar negeri itu komisi terkait juga,”tuturnya. +++ marthen/citra-news.com
Anwar : TUTUP Kawasan TNK Itu Baru Sebatas WACANA
CitraNews
Baca Juga
Rekomendasi untuk kamu
“Kami memahami bahwa setiap persoalan hukum memerlukan penanganan yang cermat, taktis, dan personal. ASA LAW…
Untuk cabang Shorinji Kempo, panitia menyediakan total hadiah sebesar Rp75 juta. Pertandingan penyisihan dijadwalkan berlangsung…
Pesan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan pelabuhan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya lahan dan anggaran….
Lebih jauh PIAR NTT menulis, langkah membuka kembali penyidikan harus diikuti pemeriksaan yang menyeluruh, objektif,…
Dari sudut pandang pengawasan publik, ada sejumlah hal yang layak dipertanyakan dan menjadi perhatian. Apakah…
Keberagaman itu, menurutnya, bukan penghalang pembangunan, melainkan kekuatan sosial yang harus terus dirawat. “Budaya tidak…