“Saya sudah bertanya ke pejabat di Kementerian Dalam Negeri Bagian Keuangan Daerah, dia bilang boleh. Asal tidak boleh dianggarkan dobel. Jadi gratifikasi itu kecuali dia melakukan plesiran pribadi pake uang negara. Kemudian tidak ada hubungan dengan tugas-tugas DPR itu gratifikasi namanya. Ini jalan sama-sama rombongan, resmi koq. Masyarakat saja ada jalan masa DPR tidak? Kan yang jalan keluar negeri itu komisi terkait juga,”tuturnya. +++ marthen/citra-news.com
Anwar : TUTUP Kawasan TNK Itu Baru Sebatas WACANA
CitraNews
Baca Juga
Rekomendasi untuk kamu
Sama halnya bantuan para pihak, baik atasnama pemerintah, NGO, institusi, atau kelompok masyarakat peduli gempa…
Langkah Pemkot Kupang itu juga mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn.) Prof….
Christian mengatakan pemerintah turun langsung memastikan distribusi berjalan baik, masyarakat di sekitar pangkalan memperoleh pelayanan…
Dia menjelaskan ada beberapa sumber menyebut, target PAD 2026 dari Dinas ESDM Provinsi NTT sebesar…
Dalam Rakor ini dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid…
Ketua Dewan Pembina Forum Pemuda NTT, Josafath MR Duka menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar…