Iklan Baris :
Ingin Pasang Iklan, Klik disini - Ingin Koreksi, Klik Teks ini

Anwar : TUTUP Kawasan TNK Itu Baru Sebatas WACANA

CitraNews

“Tapi sampai hari ini kita (DPRD NTT, red) juga belum tahu bagaimana hasil pembicaraan antara Gubernur dengan Presiden. Sehingga menurut saya itu baru sebatas wacana. Bahwa ada niat baik dari Gubernur untuk menutup sementara itu kita beri apresiasi. Selain harus juga Gubernur mendengar suara-suara masyarakat dan suara-suara dari para pelaku usaha di kawasan TNK,”tegasnya berulang.

Dijelaskannya, sangat banyak pelaku-pelaku usaha kepariwisataan di Labuan Bajo. Para pelaku usaha ini menjual jasa mereka sebagai pendapatan keluarga. Karena di Labuan Bajo ada hewan Komodo, binatang purba menjadi keajaiban dunia. Nah, puluhan ribu para wisatawan setiap tahunnya berdatangan untuk melihat melihat langsung hewan langka itu. Sehingga dari segi pendapatan masyarakat sangat menjanjikan.

Diketahui, hewan raksana Komodo yang menjadi icon-nya NTT selain ada di Pulau Komodo dan Pulau Padar, juga ada di Pulau Rinca. Tinggal saja pemerintah bagaimana cara untuk mengaturnya. Iya, semua ini tunggu pemerintah dalam hal ini Presiden dengan para Menteri Kabinet terkait. Yang terpenting bagi kita adalah dampaknya bagi masyarakat setempat khususnya dan bagi pemerintah NTT.

Baca Juga :  BANK NTT Sekarang TIDAK Lagi Menjadi Sinterklas (*/Seri 4-Habis)
Baca Juga :  Tekad JASA RAHARJA 2024 MEWUJUDKAN Pelayanan UNGGUL

Alihkelola APBD pun Provinsi ‘Terkuras’

Menjawab soal upaya pemerintah melokasi ratusan warga setempat, Anwar menepisnya bahwa pihaknya belum melihat langkah-langkah konkrit yang dilakukan pemerintah Provinsi NTT. Sementara penutupan kawasan TNK juga baru sebats wacana.

“Saya belum melihat langkah-langkah konkrit pemerintah kearah penutupan kawasan TNK. Inikan baru sebatas wacana saja. Karena saya yakin keputuan akhir adalah yang punya kewenangan yakni Presiden. Kalau Presiden bilang ayo Gubernur Tutup itu kawasan, baru bisa. Sakali lagi Pulau Komodo itu masuk dalam kawasan TNK,”tegasnya.

Baca Juga :  MK Nyatakan Siap Terima Gugatan Kubu Prabowo-Sandi

Terkait pengelolaan kawasan TNK, lanjut Anwar, selama ini menggunakan daan APBN. Jika saja dialihkelola oleh Pemprov NTT maka praktis menggunakan dana APBD provinsi. Menjadi pertanyaan mampukah dana APBD membiayai pengelolaan TNK?

ALEX Take Ofong, Wakil Ketua DPRD NTT dari Partai Nasdem. Doc. CNC/marthen radja