Gubernur VIKTOR Sebut Warga KOMODO Penduduk LIAR

Gubernur NTT, VIKTOR Bungtilu Laiskodat didampingi Pengurus DPD ASITA Provinsi NTT di Labuan Bajo, Senin 22 Juli 2019. Doc, CNC/Indosiakoran.com

Wacana penutupan kawasan TNK dan merelokasi penduduk pulau Komodo oleh pemerintah melejitkan aksi protes masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia mereka merasa dilecehkan hak hidupnya oleh Gubernur Viktor. Apalagi dikatakan penduduk liar.

Citra-News.Com, LABUAN BAJO – GUBERNUR NTT, VIKTOR Bungtilu Laiskodat, S.H, M.Si mengatakan  warga masyarakat di Pulau Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah penduduk liar. Pasalnya mereka tidak memiliki sertifikat hak atas tanah. Karena itu pemerintah akan merelokasi atau memindahkan penduduk keluar dari Pulau Komodo.

Wacana yang terus bergulir kian memanas ini menundang reaksi warga hingga melakukan aksi demonstrasi. Warga Pulau Komodo saat melakukan aksi demo damai di Labuan Bajo –Flores NTT, Rabu, 17 Juli 2019. menyatakan sikap, menolak rencana pemerintah menutup Pulau Komodo. Selain itu warga juga menolak untuk direlokasi atau pemindahan penduduk keluar dari Pulau Komodo seperti yang direncanakan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

“Kami sudah lama melaksanakan pembangunan pariwisata berbasis konservasi. Penutupan sewenang-wenang pulau Komodo akan menghilangkan mata pencaharian kami. Dan kami masyarakat Pulau Komodo telah melewati sebuah proses yang sangat panjang sebelum bergantung pada sector pariwisata,”ungkap Ardi, ‘/jsalah satu warga desa Komodo.

Gubernur Viktor menanggapi dingin aksi tersebut. Ditemui di sela-sela menghadiri pembukaan Turnamen Tinju Internasional Piala Presiden XXIII di Labuan Bajo, Sabtu 20 Juli 2019, Gubernur Viktor menyatakan aksi demo itu hal biasa.

Ilustrasi perkampungan adat di Labuan Bajo yang juga menjadi daya pikat wisatawan mancanegara. Doc. CNC/net

“Aksi itu hal biasa. Kau bermimpi…kalau mau maju, iya aksi itu biasalah,” ucap Viktor seperti dikutip Indonesiakoran.com.

Terhadap wacana penutupan kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) yang berimbas pada relokasi warga Pulau Komodo, menurut Gubernur Viktor, hal  itu harus dilakukan pemerintah agar supaya warga memiliki hak yang jelas atas tanah. Atau warga yang terelokasi memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang jelas sebagai lahan usaha.

“Saat inikan mereka tidak punya sertifikat,”kata Gubernur Viktor.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut dia, juga menghendaki agar warga (di pulau komodo, red) tersebut memiliki sertifikat hak atas tanah. Dengan begitu maka status mereka menjadi jelas.

“Saat inikan mereka tinggal liar. Mereka tidak memiliki hak atas tanah. Presiden juga mengharapkan agar mereka juga memiliki hak atas tanah. Jadi kita lagi berdiskusi dengan pemerintah pusat soal ini,”jelas mantan Fraksi Nasdem DPR RI itu.

Seperti diberitakan citra-news.com sebelumnya, dalam aksi demo damai Rabu 17 Juli 2019 warga Desa  Komodo menyodorkan 4 (empat) point utama. Yakni pertama, Menuntut Gubernur NTT (VIKTOR Bungtilu Laiskodat,red) untuk segera membatalkan rencananya MENUTUP Pulau Komodo dan memindahkan sebagian ataupun seluruh penduduk di kawasan TNK. Kedua, Menuntut Presiden Joko Widodo (JOKOWI) untuk segera mencabut kembali pernyataan dukungannya terkait rencana penutupan Pulau Komodo.

Ketiga, Menuntut pemerintah bertanggungjawab atas model pengembangan pariwisata di Desa Komodo yang berpihak pada kepentingan kelompok elitis. Dan keempat, Menuntut pihak Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) untuk juga berpihak pada kepentingan masyarakat Pulau Komodo disamping menjalankan Tupoksinya menjalankan konservasi.

Diketahui, ada sekitar 2000 lebih penduduk yang bermukim di kawasan Pulau Komodo. yang terbagi dalam 500-an Kepala Keluarga (KK), 1 (satu) Desa, 5 (lima) Dusun dan 10 (sepuluh) RT. Para warga ini sudah lama menempati Pulau Komodo jauh sebelum pulaunya ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan menjadi Taman Nasional.

Terkait penduduk yang bermukim di kawasan TNK, pemerintah Provinsi NTT telah melakukan kajian-kajian pendahuluan untuk merelokasinya. Pulau Rinca salah satu alternative untuk merelokasi penduduk dari Pulau Komodo. +++ citra-news.com/indonesiakoran.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *